Menanti Kelahiran LPPPH

IMG_9859Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah mengamanatkan kepada presiden untuk membentuk lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terdiri dari unsur Kementerian Kehutanan, kementerian terkait, kepolisian, kejaksaan, ahli/pakar dan wakil masyarakat dan unsur terkait lainnya. Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau LPPPH harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun setelah UU No. 18 Tahun 2013 diundangkan atau pada tanggal 5 Agustus 2015.

Nantinya, LPPPH ini bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perusakan hutan; melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara perusakan hutan; melaksanakan kampanye anti perusakan hutan; membangun dan mengembangkan sistem informasi pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terintegrasi, sehingga bisa diakses secara bersama-sama oleh lembaga-lembaga penegak hukum; memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan; melakukan kerja sama dan koordinasi antar lembaga penegak hukum (Polri, kejaksaan, KPK, PPNS dan Polhut) dalam pemberantasan perusakan hutan; mengumumkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangannya secara berkala kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberi izin penggunaan terhadap barang bukti kayu temuan hasil operasi pemberantasan perusakan hutan yang berasal dari luar kawasan hutan konservasi untuk kepentingan sosial (pasal 56 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2013).

Selain tugas tersebut di atas, LPPPH juga melakukan kemitraan dengan organisasi atau LSM yang bergerak di bidang kehutanan atau di bidang lingkungan hidup serta organisasi sosial kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan, pelayanan dan dukungan kepada masyarakat serta merencanakan dan mengusulkan anggaran pemberantasan perusakan hutan (pasal 62 dan 75 UU No. 18 tahun 2013).

Jika lembaga ini sudah terbentuk, maka penanganan semua tindak pidana perusakan hutan yang terorganisasi akan menjadi kewenangannya. Tindak pidana perusakan hutan yang dimaksud di sini adalah pembalakan liar dan atau penambangan liar dan atau perkebunan liar. Adapun rincian ketentuan perbuatan perusakan hutan telah diatur dalam pasal 11 sampai dengan pasal 28 UU No. 18 tahun 2013. Dalam melaksanakan tugasnya, LPPPH wajib melaporkan kepada DPR minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.

 

Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar

DSC06517

Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan perdagangan kayu antar pulau yang mendapat pengakuan sebagai PKAPT. Selanjutnya perdagangan kayu antar pulau (PKAP) adalah kegiatan jual beli dan atau pendistribusian kayu dari satu pulau ke pulau lainnya dan atau dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Adapun yang dimaksud dengan “kayu” pada kegiatan perdagangan kayu antar pulau ini adalah kayu bulat dan atau kayu olahan primer (Pasal 1, Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 68/MPP/Kep/2/2003)

Perorangan atau badan usaha yang melakukan perdagangan antar pulau wajib mendapat pengakuan sebagai PKAPT dari Menteri Perdagangan. Untuk mendapatkan pengakuan sebagai PKAPT, pemohon harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Pasar dan Distribusi dengan melampirkan:

  1. Foto copy Surat Izin Usaha dari instansi yang berwenang;
  2. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  3. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  4. Foto copy Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan untuk Badan Usaha;
  5. Foto copy Surat Pengesahan Pendirian/Perubahan Perusahaan dari Departemen Kehakiman dan HAM untuk Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas;
  6. Rekomendasi dari Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas yang membidangi perdagangan;
  7. Foto copy Katu Tanda Penduduk (KTP) pemohon perseorangan atau Direktur Utama/penanggung jawab perusahaan;
  8. Pas foto berwarna pemohon perseorangan atau Direktur Utama/Penanggung Jawab perusahaan dengan ukuran 3×4 cm sebanyak 2 lembar;
  9. Surat pernyataan dari pemohon perseorangan atau Direktur Utama/penaggung jawab perusahaan di atas meterai, tentang keabsahan dokumen yang dilampirkan;

Penerbitan atau penolakan permohonan PKAPT oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan. Jika permohonan ditolak, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri akan memberikan alasan penolakan secara tertulis.

Pemohon PKAPT yang diterima akan diberi nomor identitas PKAPT. Jangka waktu pengakuan sebagai PKAPT adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang tanpa mengubah nomor identitas PKAPT. Nomor identitas ini wajib dicantumkan pada dokumen yang diwajibkan untuk pencantumannya oleh peraturan perundang-undangan.

PKAPT memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pengakuan kayu antar pulau setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Pasar dan Distribusi dengan tembusan kepada Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas yang membidangi perdagangan, selambat-lambatnya setiap tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan pengakuan kepada PKAPT. Sanksi pembekuan pengakuan akan diberikan, apabila PKAPT tidak melaksanakan kewajiban laporan realisasi dan telah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan. Pembekuan pengakuan sebagai PKAPT juga dilakukan apabila PKAPT sedang diperiksa di Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran PKAP dan atau melakukan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan kegiatan PKAP.

Pembekuan pengakuan berlaku sampai PKAPT tersebut melakukan kewajiban pelaporannya serta adanya keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selama pembekuan, PKAPT dilarang mengadakan kegiatan perdagangan kayu antar pulau.

Sanksi administrasi pencabutan pengakuan sebagai PKAPT dikenakan apabila: 1.) tidak melaksanakan kewajiban pelaporan setalah 3 (tiga) bulan masa pembekuan PKAPT berlalu; 2.) telah dijatuhi hukuman pidana terkait pelanggaran PKAP oleh badan peradilan dan telah berkekuatan hukum tetap.

Referensi

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor: 68/MPP/Kep/2/2003 Tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012 Tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Persyaratan Diklat, Pengangkatan dan Penerbitan Kartu, Perpanjangan Kartu serta Mutasi Wasganis PHPL

A. Diklat WASGANISPHPL
Persyaratan mengikuti Diklat Wasganis PHPL untuk semua kualifikasi:
1. Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya pangkat/golongan, Pengatur Muda/II.a dengan masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
2. Memiliki Ijazah Sekolah Menengah Umum atau sederajat.
3. Tidak menjabat jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya.
4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan Surat Keterangan Dokter Pemerintah.
5. Pas foto berlatar belakang berwarna merah, ukuran 3×4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, dan ukuran 2×3 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
6. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan Kartu WAS-GANISPHPL bermaterai cukup.

B. Pengangkatan dan Penerbitan Kartu WASGANISPHPL
Persyaratan Pengangkatan dan Penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL sebagai berikut:
1. Permohonan pengangkatan dan penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL untuk semua kualifikasi diusulkan oleh Pimpinan Instansi kehutanan kepada Kepala Balai.
2. Permohonan sebagaimana tersebut di atas dilengkapi dengan :
a. Fotokopi SK Pangkat Terakhir Pegawai Negeri Sipil;
b. Fotokopi STTPP telah lulus mengikuti Diklat WAS-GANISPHPL, sesuai dengan kualifikasinya;
c. Pas Foto ukuran 3×4 cm dan 2×3 cm dengan latar belakang warna merah masing-masing sebanyak 4 lembar;
d. Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Pemerintah;
e. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan Kartu WAS-GANISPHPL, bermaterai cukup;
f. Surat pernyataan akan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku (bermaterai cukup).
3. Kartu WAS-GANISPHPL diterbitkan setelah pengangkatan sebagai WAS-GANISPHPL.
4. Instansi yang mengikutsertakan pegawainya dalam Diklat WAS-GANISPHPL dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung tanggal penerbitan STTPP tidak mengajukan permohonan pengangkatan dan penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL, maka tidak dapat dilayani penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL.

C. Perpanjangan Kartu WASGANISPHPL
Persyaratan Perpanjangan Pengangkatan Kartu WAS-GANISPHPL sebagai berikut:
1. Permohonan perpanjangan Kartu berupa perpanjangan surat pengangkatan dan Kartu WAS-GANISPHPL untuk semua kualifikasi disampaikan kepada Balai paling lambat sebelum masa berlakunya berakhir melalui pimpinan Instansi.
2. Permohonan sebagaimana tersebut di atas dilengkapi dengan :
a. Hasil Penilaian Kinerja yang dilaksanakan oleh Balai
b. Surat Keterangan telah mengikuti penyegaran teknis
c. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
d. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Pemerintah
e. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan Kartu WAS-GANISPHPL bermaterai cukup
f. Surat pernyataan akan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku bermaterai cukup.

D. Mutasi WASGANISPHPL
Persyaratan penerbitan mutasi WAS-GANISPHPL sebagai berikut:
1. Permohonan mutasi dari instansi pengguna WAS-GANISPHL
2. Fotokopi SK pangkat terakhir pada instansi asal
3. Fotokopi SK Mutasi yang bersangkutan
4. Rekomendasi dari Kepala Balai asal apabila WAS-GANISPHPL berasal dari luar wilayah kerja Balai
5. Kartu WAS-GANISPHPL asli
6. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan Kartu WAS-GANISPHPL, bermaterai cukup
7. Surat pernyataan akan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bermaterai cukup.

Sumber: Permenhut P.58/Menhut-II/2008 jo. Permenhut P.20/Menhut-II/2010

 

Persyaratan Diklat, Uji Kompetensi, Pengangkatan dan Penerbitan, Perpanjangan dan Mutasi Ganis PHPL

A. Diklat GANISPHPL

Persyaratan mengikuti Diklat Ganis PHPL untuk semua kualifikasi:

  1. Memiliki Ijazah Sekolah Menengah Umum atau sederajat.
  2. Karyawan perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan.
  3. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan Surat Keterangan Dokter Pemerintah.
  4. Pas foto berlatar belakang berwarna merah ukuran 3×4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, dan ukuran 2×3 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
  5. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan Kartu GANISPHPL bermaterai cukup.

B. Uji Kompetensi GANISPHPL

Persyaratan permohonan Uji Kompetensi Ganis PHPL untuk semua kualifikasi:

  1. Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan, bahwa karyawan perusahaannya telah bekerja sekurang-kurangnya selama 3 tahun.
  2. Fotokopi Ijazah SMU atau yang sederajat yang berpengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun dan atau S1 ke atas yang berpengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun.
  3. Pas foto berwarna ukuran 3×4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, dan ukuran 2×3 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
  4. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Pemerintah.

C. Pengangkatan dan Penerbitan Kartu GANISPHPL

Persyaratan Pengangkatan dan Penerbitan Kartu GANISPHPL sebagai berikut:

  1. Permohonan pengangkatan dan penerbitan Kartu GANISPHPL untuk semua kualifikasi diusulkan oleh Pimpinan Perusahaan kepada Kepala Balai.
  2. Kartu GANISPHPL diterbitkan setelah pengangkatan sebagai GANISPHPL.
  3. Perusahaan dalam waktu 1 tahun terhitung tanggal penerbitan STTPP Diklat atau Surat Tanda Lulus Uji Kompetensi belum   mengajukan permohonan pengangkatan dan penerbitan Kartu GANISPHPL, maka Kartu GANISPHPL tidak dapat diterbitkan, dan untuk penerbitan Kartu GANISPHPL selanjutnya diwajibkan mengikuti penyegaran.
  4. Permohonan tersebut di atas dilengkapi dengan:
  • SK pengangkatan dari Direksi sebagai Pegawai Perusahaan
  • Fotokopi STTPP telah lulus mengikuti Diklat GANISPHPL dan atau Surat Tanda Lulus Uji kompetensi, sesuai dengan kualifikasinya
  • Fotokopi KTP yang masih berlaku
  • Pas Foto ukuran 3×4 cm dan 2×3 cm dengan latar belakang warna merah masing-masing sebanyak 4 lembar
  • Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Pemerintah
  • Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan Kartu, bermaterai cukup
  • Surat pernyataan akan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku bermaterai cukup.

D. Perpanjangan Kartu GANISPHPL

Persyaratan Perpanjangan Pengangkatan Kartu GANISPHPL sebagai berikut:

  1. Permohonan perpanjangan pengangkatan dan kartu GANISPHPL untuk semua kualifikasi diajukan oleh pimpinan perusahaan kepada Kepala Balai selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku kartu GANISPHPL.
  2. Permohonan sebagaimana tersebut diatas dilengkapi dengan :
  • Hasil Penilaian Kinerja yang dilaksanakan oleh Balai
  • Surat Keterangan telah mengikuti penyegaran teknis
  • Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
  • Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Pemerinta
  • Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan Kartu GANISPHPL bermaterai cukup
  • Surat pernyataan akan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku bermaterai cukup.

E. Mutasi GANISPHPL

Persyaratan penerbitan mutasi GANISPHPL:

  1. Permohonan mutasi dari perusahaan pengguna GANISPHL
  2. Fotokopi SK pengangkatan yang bersangkutan sebagai pegawai perusahaan pengguna
  3. Fotokopi SK Mutasi bagi pegawai perusahaan dalam satu grup atau SK Pemberhentian dari perusahaan asal
  4. Rekomendasi dari Kepala Balai asalapabila GANISPHPL berasal dari luar wilayah kerja Balai
  5. Kartu GANISPHPL asli
  6. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi pemberhentian dan pencabutan Kartu GANISPHPL, bermaterai cukup
  7. Surat pernyataan akan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bermaterai cukup.

F. Mutasi WASGANISPHPL menjadi GANISPHPL

Persyaratan penerbitan mutasi dari WAS-GANISPHPL menjadi GANISPHPL:

  1. Permohonan mutasi dari perusahaan
  2. Fotokopi SK. Pensiun yang bersangkutan selaku PNS
  3. Fotokopi pengangkatan yang bersangkutan sebagai Pegawai Perusahaan tujuan (SK. Direksi)
  4. Fotokopi STTPP Diklat dan  atau Surat Tanda Lulus Uji  Kompetensi (sesuai dengan kualifikasi yang dimohon);
  5. Fotokopi KTP di tempat tujuan (masih berlaku);
  6. Surat keterangan mengikuti penyegaran;
  7. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi pemberhentian dan pencabutan Kartu GANISPHPL (bermaterai cukup);
  8. Surat pernyataan akan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku (bermaterai cukup).

 

Referensi

Permenhut P.58/Menhut-II/2008 jo. Permenhut P.20/Menhut-II/2010

Bank Garansi IPK

Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk memanfaatkan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan pada hutan produksi atau hutan lindung dengan izin pinjam pakai, dan dari Areal Penggunaan Lain yang telah diberikan izin peruntukan (Pasal 1 huruf 1. Permenhut P.14/Menhut-II/2011).

Areal yang dapat dimohon menjadi areal IPK terdiri dari:

  1. APL yang telah diberikan izin peruntukan
  2. Penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai kawasan hutan yang meliputi: a.) IPPKH pertambangan pada kawasan hutan produksi; b.) IPPKH pertambangan pada kawasan hutan lindung untuk 13 izin pertambangan dalam Keppres No. 14 Tahun 2004; c.) IPPKH selain tambang baik kawasan hutan lindung dan hutan produksi.
  3. HPK yang telah dikonversi melalui pelepasan kawasan hutan atau melalui tukar menukar kawasan hutan.

 Pejabat yang berwenang memberikan IPK sebagai berikut:

1.Kepala Dinas Provinsi untuk IPK dengan areal HPK yang telah dikonversi melalui pelepasan kawasan hutan atau melalui tukar menukar kawasan hutan.

2.    Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk IPK pada APL yang telah dibebani izin.

3.    Menteri untuk IPPKH yang melekat sebagai IPK.

4.   Menteri untuk kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU. HGU berlaku dan melekat sebagai IPK.

Berdasarkan Permenhut P.14/Menhut-II/2011 jo. Permenhut P.20/Menhut-II/2013 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, pemegang IPK wajib menyetorkan Bank Garansi. Definisi bank garansi adalah bank yang mengeluarkan surat jaminan untuk membayar seseorang berdasarkan undang-undang tertentu yang berfungsi sebagai alat pembayaran (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005).

Bank Garansi IPK harus dari bank pemerintah dan disampaikan kepada pejabat penerbit IPK, sebelum keputusan pemberian izin diterbitkan.  Besarnya bank garansi untuk masing-masing IPK berbeda-beda tergantung pada taksiran volume tebangan. Untuk IPK pada APL yang telah dibebani izin peruntukan dan HPK yang telah dikonversi melalui areal pelepasan kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan, bank garansi yang harus disetorkan sebesar 3/12 dari taksiran volume tegakan. Sedangkan IPK pada IPPKH, nilai bank garansi sebesar 100% dari taksiran volume tebangan dan diperbarui terus setiap tahun.

Untuk bisa mengetahui taksiran volume tebangan, maka atas dasar pertimbangan teknis – pemohon IPK melaksanakan timber cruising yang hasilnya dikonversi dengan kewajiban pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (PNT), Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

 Tabel 1.  Intensitas Timber Cruising  dan Bank Garansi pada IPK

No.

Jenis  IPK

Intensitas Timber Cruising (%)

Besar Bank Garansi

1.

APL yang telah diberikan izin peruntukan

5% untuk semua pohon pada areal yang dimohon

3/12 dari taksiran volume tebangan

2.

HPK yang telah dikonversi atau tukar menukar kawasan

5% untuk semua pohon pada areal yang dimohon

3/12 dari taksiran volume tebangan

3.

Penggunaan kawasan hutan dengan cara pinjam pakai kawasan hutan

100% dari areal yang akan dilakukan pembukaan wilayah sesuai rencana kegiatan per tahun

100% dari taksiran volume tebangan

4.

Areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU

100% terhadap potensi hasil hutan kayu pada areal yang dimanfaatkan/pembukaan lahan

Tidak ada bank garansi (langsung diterbitkan SPP PSDH, DR, GR)

Sumber: Permenhut P.14/Menhut-II/2011 jo P.20/Menhut-II/2013 (diolah)

Referensi

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo. No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2011 jo. P.20/Menhut-II/2013 tentang Izin Pemanfaatan Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2011 jo. P.14/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.33/Menhut-II/2010 jo. P.44/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan

Bintang

Oh…… bintang

Kau begitu  banyak,

Kau begitu indah,

Ingin sekali aku mengambilmu untuk menemani tidurku di malam yang gelap

Sambil kupeluk dirimu sampai pagi hari nanti

Aku ingin terbang bersamamu ke langit

Sambil bernyanyi dan menari-nari

Aku juga ingin sekali membantumu menyinari jagat raya ini

Oh ..bintang

Kau begitu terang,

Pantulan cahayamu begitu indah

Hingga semua orang takjub padamu

 

(Aileen Diva Nirwana Budi)

(Sading, 9 Februari 2014)

Mentariku

Mentari, kau begitu terang

Cahayamu menembus bumi

Betapa besar dan begitu banyak manfaatmu bagiku

Hampir semua isimu bermanfaat bagiku

Oh..mentari

Kau begitu besar dan juga banyak manfaatmu

Kau menerangi bumi

Dan juga kau bantu para mkhluk di muka bumi ini seperti manusia hewan dan tumbuhan

Kau bantu manusia dalam suatu pekerjaan seperti menjemur padi, mengeringkan pakaian juga menguapkan garam

Oh..mentari

Betapa indah dirimu

Tetapi jika kau marah

Kau bisa menyengat siapa saja

Panasmu bisa membakar siapa saja

Cahayamu bisa menyilaukan mata siapa saja

Manfaatmu begitu besar

Tetapi juga kau mempunyai kekurangan

Oh…mentari

Di pagi hari kau muncul dari arah timur

Di pagi hari banyak burung sambil berkicau

Oh..betapa merdu suaramu

Dan di siang hari panas dan cahayamu begitu terik

Sehingga dapat menyilaukan mata dan membakar kulitku

Dan juga di sore hari kau tenggelam di arah barat

Setelah itu kau lagi kembali dan kau bergantian mengelilingi bumi ini

Satu per satu dan kau akan kembali lagi di pagi hari nanti

 

(Aileen Diva Nirwana Budi)

(Sading, 13 Januari 2014)

Sangat surprise dan takjub mendengar Diva membacakan puisi ciptaannya sendiri. Wow, great gendukku

Evaluasi Penerbitan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

Oleh: Neny Triana, S.Hut

 

I.      PENDAHULUAN

 

A.     Latar Belakang

 

          Salah satu fungsi pokok BPPHP Wilayah IX Denpasar adalah pemantauan dokumen peredaran hasil hutan. Peraturan menteri yang menjadi payung hukum kegiatan peredaran hasil hutan dari hutan hak adalah Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Hak yang telah diundangkan pada tanggal 20 Juli 2012 dan berlaku efektif pada tanggal 20 Agustus 2012. Salah satu pertimbangan munculnya peraturan ini adalah dalam rangka mendorong berkembangnya usaha kehutanan berbasis kerakyatan dan untuk memperluas lapangan kerja, pengentasan kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi, maka masyarakat pemilik/pengelola hutan hak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan penatausahaan atas hasil hutannya.

          Terkait dengan fungsi pokok tersebut, penulis ingin mengetahui pelaksanaan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, khususnya di Prov. NTT periode 2013. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih bagi optimasi pemantauan dokumen peredaran hasil hutan oleh Balai.

 

B.     Maksud dan Tujuan

 

Maksud dan tujuan dari karya tulis ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah pelaksanaan penatausahaan hasil hutan dari hutan hak di Prov. NTT tahun 2013? Sehingga dari jawaban atas pertanyan tersebut dapat dikembangkan langkah-langkah Balai kedepannya dalam rangka optimasi fungsi pokok pemantauan dokumen peredaran hasil hutan. (lebih…)

ANALISIS HUKUM NORMATIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN PERIZINAN PADA PENEBANGAN POHON DI HUTAN HAK

Oleh: Neny Triana, S.Hut

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sering kali dalam pembahasan penatausahaan hasil hutan, baik pada kegiatan pelatihan pengenalan dan pengukuran jenis kayu rakyat maupun kegiatan pendidikan dan pelatihan Ganis/Wasganis PHPL muncul pertanyaan tentang perizinan dan pengenaan retribusi terhadap penebangan pohon di hutan hak yang akan ditebang. Tak jarang pertanyaan tersebut menjadi diskursus cukup panjang yang berujung pada ketidakpuasan jawaban, karena pengetahuan landasan hukum untuk membahas kedua permasalahan tersebut belum cukup.

Munculnya pertanyaan tersebut sangatlah wajar, karena adanya pernyataan pada Peraturan Menteri Kehutanan P.30/Menhut-II/2012 Pasal 2 Ayat (2) “Pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan pada hutan hak tidak perlu izin penebangan/ pemungutan.” Sedangkan di daerah masih ada pemahaman penebangan pohon pada hutan hak masih diperlukan perizinan dan dikenakan retribusi. Pemahaman ini sangat melekat karena perizinan dan pengenaan retribusi atas penebangan pohon pada lahan hak dilegalkan oleh pemerintah daerah melalui perda daerah dalam rangka menggenjot pendapatan asli daerah sejak berlakunya era otonomi daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari karya tulis ini adalah untuk menjawab pertanyaan apakah pemungutan retribusi dan perizinan terhadap penebangan pohon di hutan hak diperbolehkan secara hukum atau tidak. Sehingga pengetahuan yang ingin didapat adalah kajian ilmiah berupa sejauh mana taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait pemungutan retribusi dan perizinan pada penebangan pohon di hutan hak.

(lebih…)

Sanksi Administrasi Bagi Pejabat PUHH

Sanksi administrasi bagi pejabat PUHH adalah diberhentikannya yang bersangkutan sebagai pejabat PUHH (P2LHP/P2LP-HHBK/P2SKSKB/P3KB). Pemberhentian tersebut bisa melalui peringatan dan tanpa peringatan. Sanksi pemberhentian sebagai pejabat PUHH dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.

Sanksi pemberhentian tanpa peringatan sebagai P2LHP/P2LPHHBK diberikan apabila melakukan pelanggaran sebagai berikut: (lebih…)

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.