Ganti Rugi Tegakan


Dasar Hukum:

  1. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan,
  2. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan,
  3. Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan,
  4. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi
  5. Permenhut No. P.55/Menhut-II/2006 jis Permenhut no. P.63/Menhut-II/2006 jis Permenhut No. P.8/Menhut-II/2009 jis Permenhut no. P.45/Menhut-II/2009 tentang Penatausahaan Hutan Yang Berasal Dari Hutan
  6. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2007 tanggal 22 Mei 2007, tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi
  7. Permenhut No.P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu
  8. Permenhut No. P.65/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu Pada Izin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman
  9. Permendag No. 8/M-DAG/PER/2/2007 tentang Penetapan Harga Patokan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kayu dan Bukan Kayu

Ganti rugi tegakan atau penggantian nilai tegakan adalah salah satu kewajiban selain PSDH dan DR yang harus dibayar kepada negara akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, kegiatan penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman, dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU. Nilai tegakan adalah harga yang dibayar berdasarkan Laporan Hasil Produksi (LHP).

Ganti rugi tegakan (GR) hanya dikenakan pada hutan negara dan bukan hutan hak. Wajib bayar ganti rugi tegakan ada 2 (dua) yaitu pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan pemegang IUPHHK-HT dalam kegiatan penyiapan lahan di hutan alam.

Proses pemungutan ganti rugi tegakan adalah sebagai berikut:

  1. Pemegang IPK/IUPHHK-HT setelah melakukan penebangan dan pembagian batang di TPn, melakukan penomoran pada batang serta pengukuan dan pengujian untuk mengetahui jenis, dimensi dan volume kayu.
  2. Penomoran batang harus sesuai dengan nomor pohon pada Laporan Hasil Cruising (LHC).
  3. Hasil pengukuran tersebut dimasukkan ke dalam Buku Ukur.
  4. Petugas pembuat LHP pemegang IPK/IUPHHK-HT membuat LHP sesuai dengan data pada buku ukur sekurang-kurangnya dua kali dalam sebulan.
  5. LHP kemudian disahkan oleh P2LHP.
  6. Berdasarkan LHP yang disahkan tersebut, pejabat penagih menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Ganti Rugi (SPP GR) kepada IPK/IUPHHK-HT.
  7. Wajib bayar membayar SPP GR kepada rekening Bendaharawan Penerima Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan pada Bank Mandiri Jakarta.

Jadi pembayaran ganti rugi tegakan dilakukan setelah LHP disahkan dan sebelum diterbitkannya SKSKB oleh P2SKSKB.

Penghitungan ganti rugi tegakan merupakan pengurangan harga patokan oleh akumulasi nilai PSDH, DR dan biaya produksi dikalikan dengan volume kayu yang ditebang. Ada 6 (enam) parameter yang dipakai untuk menentukan besarnya ganti rugi tegakan yaitu kelompok jenis kayu yang ditebang, tarif PSDH/DR yang telah ditetapkan oleh pemerintah, harga patokan PSDH, standar biaya produksi, wilayah tempat kayu ditebang dan volume kayu itu sendiri.

Secara garis besar ada 4 (empat) kelompok jenis kayu yang dipakai sebagai dasar perhitungan iuran kehutanan yaitu meranti, rimba campuran, kayu indah dan kayu mewah. Keempat kelompok jenis inilah yang seharusnya tercantum dalam dokumen SKSKB dan FAKB, agar data konsisten dengan LHP dan memudahkan lacak balak. Rincian jenis-jenis kayu mana yang masuk ke dalam keempat kelompok jenis tersebut dapat dilihat pada Kepmenhut No. 163/Menhut-II/2003.

Perhitungan nilai PSDH merupakan perkalian antara tarif PSDH dengan harga patokan PSDH dan volume kayu. Hampir semua kelompok jenis kayu dalam berbagai kelompok wilayah memiliki tarif PSDH 10%. Detail tariff PSDH terbaru dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Adapun harga patokan PSDH dapat dilihat pada Permendag No. 8/M-DAG/PER/2/2007.

Tarif DR ditentukan berdasarkan kelompok jenis kayu dan willayah tempat kayu ditebang Satuan mata uang yang dipakai dalam menentukan besarnya DR adalah dolar Amerika. Besarnya tarif DR dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002.

Standar Biaya Produksi diatur dalam Permenhut No. P.65/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu Pada Izin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman. Berikut adalah tabel biaya produksi yang disarikan dari Permenhut P.65/Menhut-II/2009 dengan modifikasi:

No. Wilayah Satuan Biaya Produksi Pada IPK/Areal Pinjam Pakai/APL Biaya Produksi Pada Penyiapan Lahan di Hutan Alam Untuk Membangun Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
1. ISumatera, Jawa, NTB, NTT M3   Rp 251.550  Rp 270.200
2. IIKalimantan, Sulawesi M3 Rp 310.050 Rp 330.200
3. IIIMaluku M3 Rp 355.550 Rp 382.200
4. IVPapua M3 Rp 395.200 Rp 424.900

16 Komentar

Terima kasih bu Neny, tentang ganti rugi tegakan ada juga permenhut P.18 -II tahun 2012.

Like this

sama-sama, Mas

Like this

Asslm Bu neny, sy mau nanya apakah semua jenis kayu biaya produksinya sama?. contoh di daerah papua untuk jenis merbau harga patokannya Rp 1.500.000 – ( psdh Rp 150000- DR 65.000- biaya prod. Rp 395.200)= Rp 889.800 (GR)
Cnth lain kel. Meranti harga patokannya Rp 504.000-(psdh Rp 50.400-DR Rp 65.000-Biaya Prodksi Rp 395.200)=Rp (6.600). hitungan yang benarnya bagaimana bu. makasih atas bantuannya.

Like this

Waalaikumus salam wr.

Maaf lama meresponnya.
Biaya produksi berbeda-beda dibagi per wilayah yang terdiri dari wil. I, II, III dan IV. Selengkapnya dapat dilihat pada Permenhut P.65/Menhut-II/2009.
Hitungan sudah benar dengan CATATAN: NILAI KURS DOLLAR AMERIKA SESUAI DG YG DITETAPKAN Bank Indonesia pada saat pembayaran.

Semoga bermanfaat.
Terima kasih sudah datang ke blog saya.

Salam
Neny

Like this

terima kasih atas infonya

Salam

adit.

Like this

Sama-sama, Mas :)

Like this

salam mbak nenny,
perusahaan kami akan buka kebun di papua, maka dalam land clearingnya memakai biaya produksi yang mana ya?
Rp 395.200 atau Rp 424.900?

terimakasih

Like this

Untuk areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU, biaya produksi di wilayah Papua sebesar Rp 395.200/m3. Untuk referensi selengkapnya silahkan membaca Permenhut P.14/Menhut-II/2014 jo Permenhut P.20/Menhut-II/2013 tentang IPK dan Permenhut P.21/Menhut-II/2013 tentang Standar Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada IPK.

Salam
Neny

Like this

salam mbak Nenny,
menambah pertanyaan sebelumnya, pada PP No. 12 tahun 2014 halaman 11 point X (ganti Rugi Tegakan) & XI (Pengganti Nilai Tegakan) itu aplikasinya bagai mana ya? soalnya bikin bingung orang awam kaya saya he he…
Jazakillah khoir

Like this

Sepanjang pengetahuan saya ganti rugi tegakan sama dengan penggantian nilai tegakan. Di Ketentuan Umum P.14/Menhut-II/2011 definisi yang disebut-sebut adalah PNT. Namun di lampirannya SPP penggantian nilai tegakan disebutnya SPP GR. Yang menjadi wajib bayar adalah pemegang IPK, pemegang IPPKH, pemilik pohon yang tumbuh alami pada lahan milik yang berasal APL, pemilik pohon pada HGU hasil pelepasan kawasan hutan produksi yang dikonversi, pemegang IPK pada areal tukar menukar kawasan.

Like this

Untuk jenis Jati dan Sonokeling yg berhasil dari program GERHAN, apakah masih kena Ganti Nilai Tegakan ?

Like this

Penggantian nilai tegakan adalah salah satu kewajiban selain PSDH dan DR yang harus dibayar kepada negara akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU. Ini definisi PNT dalam Permenhut P.20/Menhut-II/2013. Jadi jika jati dan sonokeling hasil gerhan berada pada areal IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) wajib dibayarkan PNT-nya.

Salam
Neny

Like this

di dalam PP No 12 Thn 2014, PNT = 100% x Harga Patokan, apakah ini salah ketik atau benar ? tdk masuk akal !!!!!

Like this

Harga patokan yang baru sebagaimana disebut dalam PP 12 Tahun 2014 ditetapkan melalui Permenhut, bukan lagi Permendag. Sekarang sedang digodok, jadi ditunggu ya. Di PP 12 2014 memang nilai PNT rumusnya demikian.

Like this

di areal HTI kena ya ?

Like this

Sekarang sudah tidak. Coba dilihat di Permenhut 20/Menhut-II/2013,

Like this

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: