//
you're reading...
FORESTRY

Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak


Definisi

Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak adalah kegiatan yang meliputi pemanenan atau penebangan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran dan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan (Pasal 1 huruf 1 Permenhut P.30/Menhut-II/2012).

Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah/lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah diluar kawasan hutan negara, dibuktikan dengan alas titel berupa Sertifikat Hak Milik, Letter C atau Girik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, atau dokumen penguasaan/pemilikan lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) (Pasal 1 huruf 2 Permenhut P.30/Menhut-II/2012).

Maksud dan Tujuan PUHH

Penatausahaan hasil hutan pada hutan hak dimaksudkan untuk ketertiban peredaran hasil hutan hak dan bertujuan untuk melindungi hak privat serta kepastian hukum dalam pemilikan/penguasaan dan pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak. Selain itu pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan pada hutan hak tidak perlu izin penebangan/pemungutan.

Dokumen Angkutan

Setiap hasil hutan hak yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan di sekitar tebangan ke tujuan, wajib dilengkapi Nota Angkutan/Nota Angkutan Penggunaan Sendiri/ SKAU, yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan dari hutan hak yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Dokumen angkutan / surat keterangan asal usul hasil hutan yang berasal dari hutan hak berupa :

1. Nota Angkutan

Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat atau kayu olahan rakyat) sesuai dengan jenis kayu yang ditetapkan atau pengangkutan lanjutan semua jenis kayu (Pasal 1 huruf 5 Permenhut P.30/Menhut-II/2012). Sehingga Nota Angkutan dipakai sebagai dokumen asal maupun dokumen angkutan lanjutan (dengan mencantumkan nomor SKAU asal).

2. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri

Nota Angkutan Penggunaan Sendiri adalah dokumen angkutan untuk semua jenis kayu hutan hak untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum yang dibuat oleh pemilik hasil hutan hak dengan tujuan selain Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu, Industri Pengolahan Kayu Terpadu, Industri Pengolahan Kayu Lanjutan dan Tempat Penampungan Terdaftar (Pasal 1 huruf 6 Permenhut P.30/Menhut-II/2012).

3. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU)

Dalam Permenhut P.30/Menhut-II/2012 Pasal 1 huruf 7 disebutkan Surat Keterangan Asal Usul yang selanjutnya disingkat SKAU adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat dan kayu olahan rakyat).

Jenis-Jenis Kayu

Jenis kayu berpengaruh terhadap pemilihan dokumen angkutan. Berikut adalah jenis-jenis kayu yang dipakai berdasarkan jenis dokumen angkutan :

  1. Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon dan Petai menggunakan Nota Angkutan. Jadi terdapat 23 (dua puluh tiga) jenis kayu dari hutan hak yang menggunakan Nota Angkutan.
  2. Semua jenis kayu yang merupakan angkutan lanjutan selain dari pelabuhan umum menggunakan Nota Angkutan.
  3. Semua jenis kayu yang merupakan angkutan lanjutan dari pelabuhan umum menggunakan Surat Angkutan Pengganti (SAP).
  4. Semua jenis kayu yang dipakai untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum kecuali yang ditujukan untuk IUIPHHK, IPKL, IPKT dan TPT menggunakan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri.
  5. Semua jenis kayu yang tidak termasuk kriteria Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri menggunakan SKAU.

Pengadaan dan pengisian dokumen angkutan

1. Nota Angkutan

Pengadaan blanko dan pengisian Nota Angkutan dibuat oleh pembeli atau pemilik dan ditandatangani oleh pemilik hasil hutan hak dan tidak perlu ditetapkan Nomor Seri.

2. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri

Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dibuat oleh pemilik hasil hutan hak yang bersangkutan sebanyak 1 (satu) lembar untuk menyertai pengangkutan kayu.

3. SKAU

Pengadaan blanko SKAU dibuat oleh pembeli atau pemilik dan pengisian serta penerbitannya oleh penerbit SKAU. Penetapan Nomor Seri SKAU dilakukan oleh masing-masing penerbit SKAU, dengan memberikan nomor urut 00001 dan seterusnya.

4. SAP

Pengadaan blanko SAP dibuat sendiri oleh pemilik hasil hutan hak dan diterbitkan oleh pembeli/pemilik hasil hutan.

Penerbit Dokumen Angkutan

1. Nota Angkutan

Bila Nota Angkutan merupakan dokumen asal, Penerbit Nota Angkutan adalah pemilik kayu yang dibuktikan dengan alas titel. Namun bila Nota Angkutan merupakan dokumen angkutan lanjutan, maka penerbitnya adalah pemilik kayu (yg sekarang) dengan mencantumkan nomor SKAU asal.

2. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri

Penerbit Nota Angkutan adalah pemilik kayu yang dibuktikan dengan alas titel.

3. SKAU

Terdapat 3 (tiga) penerbit SKAU sebagai berikut:

  • Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan ditempat hasil hutan hak tersebut akan diangkut yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota, dengan persyaratan Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan tersebut memiliki Surat Keterangan telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu dari hutan hak yang diselenggarakan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/Balai.
  • Petugas Kehutanan berkualifikasi Wasganis PHPL PKBR/PKBJ yang memiliki Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota, apabila penerbit SKAU di desa tersebut atau di desa terdekat tidak ada.
  • Penerbit SKAU secara self assessment yaitu pemilik/personil yang ditunjuk mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu pada hutan hak yang telah mendapat sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).

4. SAP

Penerbit SAP adalah pemilik/pembeli hasil hutan hak yang  dibongkar di pelabuhan umum.

Proses penerbitan dokumen angkutan:

1. Nota Angkutan

Setelah mengetahui jenis, jumlah batang dan volume/berat baik kayu bulat maupun kayu olahan, maka pemilik hasil hutan hak langsung bisa menerbitkan Nota Angkutan.

2. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri

Setelah mengetahui jenis, jumlah batang dan volume/berat baik kayu bulat maupun kayu olahan, maka pemilik hasil hutan hak bisa menerbitkan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri.

3. SKAU

  • Permohonan penerbitan dokumen SKAU diajukan kepada penerbit SKAU, dengan cara : a.) menyampaikan jenis, jumlah batang/bundel/ikat, volume/berat yang akan diangkut; b.) menyampaikan asal lokasi dengan melampirkan bukti alas titel/hak atas tanah dengan menggunakan format Lampiran III Permenhut P.30/Menhut-II/2012.
  • Tugas Penerbit SKAU adalah melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan fisik yang diajukan pemilik hasil hutan hak.
  • Pemeriksaan kelengkapan administrasi, dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan atas kebenaran asal usul hasil hutan hak dan kepemilikannya yaitu dengan mengecek dan memastikan bahwa hasil hutan hak tersebut berasal dari lokasi yang benar yang dibuktikan dengan adanya alas titel/hak atas tanah.
  • Pemeriksaan fisik dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan berupa penetapan jenis, pengukuran volume/berat, dan penghitungan jumlah hasil hutan hak yang akan diangkut.
  • Dalam rangka pemeriksaan fisik, Penerbit SKAU dapat dibantu oleh tenaga yang memahami pengukuran hasil hutan.
  • Hasil pemeriksaan fisik dimasukkan dalam Daftar Kayu Bulat/Kayu Olahan (DKB/DKO) sebagai dasar penerbitan dokumen SKAU.
  • Penerbit SKAU selanjutnya menerbitkan SKAU, apabila dari hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan fisik telah dinyatakan benar.

4. SAP

  • Hasil hutan hak yang mengalami bongkar di pelabuhan umum yang dokumen asalnya Nota Angkutan, Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dan SKAU; maka dokumen lanjutannya adalah Surat Angkutan Pengganti (SAP).
  • Jika yang diangkut kayu bulat/kayu bulat sedang, penerbit SAP harus mencantumkan nomor batang, jenis kayu, jumlah batang, panjang, diameter dan volume/berat.
  • Jika yang diangkut kayu olahan, penerbit SAP harus mencantumkan jenis kayu, jumlah batang/bundle/ikat dan volume/berat.
  • Setelah mengetahui semua persyaratan tersebut di atas, pemilik/pembeli hasil hutan hak menerbitkan SAP.
  • SAP merupakan bagian dari dokumen asal

Ketentuan-ketentuan lain PUHH Dari Hutan Hak:

  1. Kayu bulat yang berasal dari hutan hak yang akan diangkut dengan tujuan untuk diperdagangkan wajib dilakukan penandaan berupa penomoran batang secara berurutan untuk semua jenis dimulai dari angka 1 dan seterusnya, dan kode jenis kayu (contoh : S = Sengon, Jb = Jabon, Jt = Jati, dan sebagainya) pada bontos kayu oleh pemilik kayu.  Bila pengangkutan kayu dari areal hutan hak mengalami kesulitan, maka kayu bulat dapat diolah menjadi kayu olahan dengan menggunakan gergaji mekanis dan/atau non mekanis.
  2. Blanko Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dibuat 1 (satu) rangkap saja yang menyertai perjalanan hasil hutan hak.
  3. Adapun blanko Nota Angkutan atau blanko SKAU dibuat 6 (enam) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut : a.) Lembar ke-1 : menyertai hasil hutan hak yang diangkut dan sekaligus sebagai arsip Penerima; b.) Lembar ke-2 : untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota asal; c.) Lembar ke-3 : untuk arsip Pemilik Hasil Hutan; d.) Lembar ke-4 : untuk Kepala Dinas Provinsi asal; e.) Lembar ke-5 : untuk Kepala Balai asal; f.) Lembar ke-6 : untuk arsip Penerbit.
  4. Masa berlaku Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU ditetapkan oleh penerbit sendiri dengan mempertimbangkan jarak tempuh normal.
  5. Apabila terdapat hambatan di perjalanan dan masa berlaku dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU habis, maka dibuatkan surat keterangan oleh pengemudi/nahkoda kapal dengan menggunakan kertas bermeterai cukup.
  6. Alamat tujuan pengangkutan hasil hutan ditetapkan oleh penerbit sesuai dengan rencana pengiriman ke tempat tujuan pengiriman.
  7. Penggunaan dokumen Nota Angkutan/Nota Angkutan Penggunaan Sendiri/SKAU hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penggunaan atau hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pengangkutan dan dengan 1 (satu) tujuan.
  8. Setiap alat angkut dapat digunakan untuk mengangkut hasil hutan hak dengan lebih dari 1 (satu) dokumen angkutan.
  9. Pengangkutan hasil hutan hak dengan tujuan IUIPHHK, IPKT, dan TPT, yang mengalami transit dan bongkar di pelabuhan umum, maka dokumen Nota Angkutan atau SKAU dilaporkan kepada petugas kehutanan di pelabuhan untuk diketahui dan dibubuhkan cap/tanda tangan petugas kehutanan yang bertugas.
  10. Pengangkutan hasil hutan hak yang menggunakan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri yang mengalami transit dan bongkar di pelabuhan umum, maka dokumen Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dilaporkan kepada petugas kehutanan di pelabuhan untuk diketahui dan selanjutnya dibubuhkan cap/tanda tangan petugas kehutanan yang bertugas.
  11. Pengangkutan hasil hutan hak dengan menggunakan peti kemas dengan tujuan IUIPHHK, dan IPKT melalui pelabuhan umum serta mengalami perubahan alat angkut, maka dokumen Nota Angkutan atau SKAU yang menyertainya tetap berlaku sampai di tujuan akhir.
  12. Bila  pengangkutan sebagaimana dimaksud pada poin 8, mengalami hambatan dalam pengangkutan lanjutan dari pelabuhan umum ke tujuan dokumen, maka isi peti kemas dapat dipecah menjadi 2 peti kemas atau lebih, dengan menggunakan SAP yang diterbitkan oleh pembeli/pemilik hasil hutan hak di pelabuhan dan dokumen Nota Angkutan atau SKAU dimatikan oleh GANIS PHPL serta menjadi lampiran SAP, sedangkan lampiran SAP untuk peti kemas lainnya menggunakan foto copy Nota Angkutan atau SKAU yang bersangkutan.
  13. Penerimaan hasil hutan hak di IUIPHHK, IPKT, dan TPT, dilaporkan kepada GANIS PHPL paling lambat 24 jam sejak kedatangan, yaitu dengan menyampaikan lembar ke-1 Nota Angkutan atau SKAU untuk dimatikan dan selanjutnya GANIS-PHPL tersebut melakukan pemeriksaan fisik, yaitu perhitungan jumlah batang dan penetapan jenis yang dibuat dalam Berita Acara.
  14. Bila pada IUIPHHK, IPKT, dan TPT belum tersedia GANIS-PHPL yang memenuhi persyaratan, dapat menggunakan petugas P3KB.
  15. IPKL (industri pengolahan kayu lanjutan) hanya diperkenankan menerima kayu olahan atau produk olahan yang dihasilkan IUIPHHK.
  16. Hal-hal teknis terkait hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang belum diatur dalam Permenhut P.30/Menhut-II/2012, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Provinsi dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, efektif dan efisien.
  17. Hal-hal teknis terkait hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan hak diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, efektif dan efisien.
  18. Ukuran, warna dan jenis kertas blanko Nota Angkutan, Nota AngkutanPenggunaan Sendiri dan SKAU yang pengadaannya oleh pemilik atau pembeli kayu hutan hak disesuaikan dengan kebutuhan (mudah didapat dan mudah pengisiannya

Iuran Kehutanan

Pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami dalam kawasan hutan yang telah berubah status dari kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dan telah dibebani hak, seperti HGU, Hak Pakai, dan bentuk perizinan lainnya yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), mengikuti ketentuan Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara (Permenhut P.30/Menhut-II/2012 Pasal 3 Ayat  2). Penjelasan terhadap pasal tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Direktur BIKPHH No. S.905/BIKPHH-2/2012 sebagai berikut:

  1. Terhadap pohon yang tumbuh secara alami tersebut  sebelum dilakukan penebangan oleh pemilik lahan, agar dilakukan inventarisasi tegakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota setempat dan terhadap hasil produksinya dikenakan pungutan PSDH, DR dan Penggantian Nilai Tegakan.  Sedangkan terhadap pohon yang tumbuh secara alami pada lahan APL murni (APL yang bukan dari perubahan kawasan hutan) dan pada lahan masyarakat berdasarkan bukti penguasaaan tanah sebelum terbitnya alas title, tetap dikanakan pungutan PSDH dan DR.
  2. Pengangkutan kayu dari pohon yang tumbuh alami di atas menggunakan SKSKB yang diterbitkan oleh petugas kehutanan yang berkualifikasi dan ditunjuk oleh  Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
  3. Apabila masih terdapat stock kayu yang berasal dari hasil penebangan pohon alami dan telah dipenuhi kewajiban kepada Negara serta belum ternagkut sampai dengan tanggal 19 Agustus 2012, maka terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2012 pengangkutan kayu dilakukan setelah adanya Berita Acara Pemeriksaan Stock oleh Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota setempat.

Pelanggaran dan Sanksi

Ketentuan pelanggaran dan sanksi terkait dengan penatausahaan hasil hutan dari hutan hutan adalah sebagai berikut (Pasal 19 Ayat 1 s.d 6 Permenhut P.30/Menhut-II/2012):

  1. Penggunaan dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU yang terbukti digunakan sebagai dokumen angkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan negara dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  2. Dalam hal pengangkutan hasil hutan hak tidak dilengkapi dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU, maka terhadap hasil hutan tersebut dilakukan pelacakan terhadap kebenaran atau asal usul hasil hutan hak.
  3. Pelacakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang asal usul hasil hutan dapat dibuktikan keabsahannya, dikenakan sanksi administratif berupa pembinaan melalui teguran/peringatan tertulis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota berdasar laporan petugas kehutanan yang menerima Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU di tempat tujuan.
  4. Apabila berdasarkan hasil pelacakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terbukti bukan berasal dari lahan yang ditunjukkan oleh pemilik/pengangkut hasil hutan, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
  5. Pelanggaran dalam pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak dengan menggunakan dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU, seperti terdapat perbedaan jumlah batang atau masa berlaku dokumen habis di perjalanan, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembinaan melalui teguran/peringatan tertulis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota berdasar laporan petugas kehutanan yang menerima Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU di tempat tujuan.
  6. Pelanggaran penerbitan SKAU atas hasil hutan hak yang berasal dari luar wilayah Desa/Kelurahan-nya, dikenakan sanksi pencabutan Keputusan Penetapan Penerbit SKAU oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota bersangkutan.

Contoh kasus

  1. Si A akan menebang pohon jati pada lahan miliknya (dibuktikan dengan alas title) untuk dipakai sendiri. Maka dokumen angkutan yang dipakai adalah Nota Angkutan Penggunaan Sendiri.
  2. Si B akan menebang pohon jati pada lahan miliknya (dibuktikan dengan alas title) untuk dijual ke Si C dan industry primer. Maka dokumen angkutan yang dipakai dari Si B ke Si C dan Si B ke industry primer adalah Surat Keterangan Asal Usul (SKAU).
  3. Si C menjual kayu jati miliknya kepada Si D. Kemudian Si D menjual kayu tersebut kepada Si E dan Industri lanjutan X. Maka dokumen angkutan yang  dipakai untuk mengangkut kayu dari Si C ke Si D adalah SKAU. Sedangkan dokumen angkutan dari Si D ke Si E dan Industri Lanjutan X menggunakan Nota Angkutan, karena merupakan angkutan lanjutan.
  4. Si F menjual kayu sengon miliknya kepada Si G, dan bongkar di pelabuhan. Maka dokumen angkutan yang dipakai dari si F ke Pelabuhan adalah Nota Angkutan. Kemudian dari Pelabuhan ke Si G menggunakan Surat Angkutan Pengganti (SAP) yng diterbitkan oleh Si G. SAP merupakan dokumen tak terpisahkan dengan Nota Angkutan.

 

Referensi

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak

Surat Direktorat BIKPHH No. S.905/BIKPHH-2/2012 tentang Penjelasan Pelaksanaan Permenhut P.30/Menhut-II/2012

Surat Edaran menteri Kehutanan No. SE.03/Menhut-VI/BIKPHH/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Dari pohon Yang Tumbuh Secara Alami Dalam Areal Penggunaan Lain Dan Telah Dibebani Hak

SuratMenteri Kehutanan No. S.655/Menhut-VI/BIKPHH/2012 tentang Pemberlakuan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2012.

About these ads

About neny triana

Hanya manusia biasa, jauh dari sempurna! Berbagi ilmu dan mencari ilmu adalah kewajiban sepanjang hayat. Sebaik-baik manusia adalah yang paling berguna untuk sesamanya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya

Diskusi

Belum ada komentar.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

November 2012
S S R K J S M
« Okt   Mar »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Kategori

Follow Nenytriana's Blog on WordPress.com

Top Rated

Blog Stats

  • 41,165 hits

Klik tertinggi

  • Tidak ada

Arsip

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 13 pengikut lainnya.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: