Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi di Indonesia

IMG_9372

Tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Indonesia berjumlah 294 buah, dengan rincian tumbuhan sebanyak 58 buah dan satwa sebanyak 236 buah. Berikut adalah tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Indonesia:

Tabel 1

Tabel 2

Tabel 3

Tabel 4

Tabel 5

Tabel 6

tabel 7

Tabel 8

Tumbuhan dan satwa di atas dilindungi karena: a.) mempunyai populasi yang kecil; b.) adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam; dan c.) daerah penyebaran yang terbatas (endemik). Suatu jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dapat berubah statusnya menjadi tidak dilindungi, apabila populasinya telah mencapai tingkat pertumbuhan tertentu, sehingga jenis tersebut tidak lagi mempunyai populasi yang kecil dan daerah penyebarannya terbatas serta jumlah individu di alam tidak turun tajam.

Sanksi pidana terkait tumbuhan dan satwa liar telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 sebagai berikut:

1. Pasal 21 ayat (1) Setiap orang dilarang untuk : a. ) Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati. b.) Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

2. Pasal 21 ayat (2) Setiap orang dilarang untuk : a. ) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. b.) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. c.) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. d.) Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. e.) Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi.

Terhadap ketentuan pidana di atas UU No. 5 Tahun 1999 telah mengatur hukuman sebagai berikut: 1. Pasal 40 ayat (2) yang berbunyi, “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” 2. Pasal 40 ayat (4) yang berbunyi, “Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Referensi:

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Dokumen Angkutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Negara Hutan Tanaman

IMG_4493

Jenis dokumen angkutan kayu yang berasal dari hutan negara hutan tanaman lebih sedikit dibandingkan dengan hutan alam. Kayu hutan negara hutan tanaman bisa berasal dari izin IUPHHK-HTR, IUPHHK-HTHR, IUPHHK-HTR, IUPHHK-Hkm, IUPHHK-HD, hutan tanaman yang dipanen oleh pengelola hutan atau izin lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Jenis-jenis dokumen angkutan kayu yang bersal dari hutan negara hutan tanaman yang dipakai dari hulu sampai hilir terdiri dari: 1.) FAKB; 2.) FAKO; 3.) Nota Angkutan dan 5.) Nota Perusahaan. Dokumen angkutan tersebut merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Faktur Angkutan Kayu Bulat yang selanjutnya disebut FA-KB adalah dokumen yang dipergunakan pengangkutan lanjutan atau pengangkutan secara bertahap KB/KBS/KBK yang berasal dari izin yang sah (Permenhut P.42/Menhut-II/2014 pasal 1 angka 30).

Faktur Angkutan Kayu Olahan yang selanjutnya disebut FA-KO adalah dokumen angkutan yang dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan kayu olahan (Permenhut P.42/Menhut-II/2014 pasal 1 angka 31).

Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk pengangkutan arang kayu, kayu daur ulang, KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami pada APL sebelum terbitnya alas titel dan digunakan untuk tiang pancang, tiang jermal, cerucuk, pengangkutan lanjutan kayu olahan hasil lelang serta pengangkutan langsiran KB/KBS/KBK dari pelabuhan/dermaga ke tujuan dokumen asal (Permenhut P.42/Menhut-II/2014 pasal 1 angka 34).

Nota Perusahaan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk pengangkutan kayu olahan lanjutan baik dari TPT-KO maupun dari industri lanjutan (Permenhut P.42/Menhut-II/2014 pasal 1 angka 35).

Pada angkutan kayu yang berasal dari hutan negara hutan tanaman, muncul lagi istilah kayu hasil pemanenan (KHP), kayu bulat (KB), kayu bulat sedang (KBS), kayu bulat kecil (KBK), kayu olahan (KO), kayu olahan lanjutan, arang kayu, kayu daur ulang. Berikut adalah definisinya:

Kayu Hasil Pemanenan (KHP) adalah kayu hasil produksi yang dihasilkan dari pemanenan hasil penanaman pada hutan tanaman dan dapat berupa KB/KBS/KBK (Permenhut P.42/Menhut-II/2014 pasal 1 angka 26).

Kayu Bulat (KB) adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi satu atau beberapa bagian dengan ukuran diameter 50 (lima puluh) cm atau lebih (Perdirjen BPK No. P.14/VI-BIKPHH/2009 Lampiran 1).

Kayu Bulat Sedang (KBS) adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi satu atau beberapa bagian dengan ukuran diameter 30 cm sampai dengan 49 cm (Perdirjen BPK No. P.14/VI-BIKPHH/2009 Lampiran 1).

Kayu Bulat Kecil (KBK) adalah pengelompokkan kayu yang terdiri dari bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi satu atau beberapa bagian dengan ukuran diameter kurang dari 30 cm atau kayu dengan diameter 30 cm atau lebih yang direduksi karena memiliki cacat berupa busuk hati dan/atau gerowong lebih dari 40%, atau kayu lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Kemudian dalam Perdirjen BUK No. P.3/VI-BUHA/2014 pengertian kelompok kayu lainnya antara lain berupa kayu bakau, kayu bakar, cerucuk, tiang jermal, tunggak jati alam/tunggak ulin, limbah pembalakan (Perdirjen BPK No. P.14/VI-BIKPHH/2009 Lampiran 1).

Kayu Olahan yang selanjutnya disebut KO adalah produk hasil pengolahan KB/KBS/KBK yang diolah di Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) atau Industri Pengolahan Kayu Terpadu (IPKT) berupa kayu gergajian (termasuk kayu gergajian yang diserut satu sisi atau lebih), kayu lapis (termasuk block board dan barecore), veneer, serpih/chip (termasuk wood pellet) dan Laminated Veneer Lumber (LVL) (Permenhut P.42/Menhut-II/2014 pasal 1 angka 29).

Arang kayu adalah arang hasil destilasi kering kayu (SNI 01 5010 4 2002 dalam Kamus Rimbawan).

Kayu Olahan Lanjutan adalah produk hasil pengolahan kayu gergajian menjadi moulding (tidak termasuk kayu gergajian diserut satu sisi atau lebih), dowel, komponen rumah (pintu, kusen, jendela dan sirap), dan komponen mebel/furniture (Permenhut P.41/Menhut-II/2014 pasal 1).

Pemahaman terhadap definisi-definisi di atas akan sangat membantu untuk mengetahui jenis dokumen angkutan yang harus dipakai ketika mengangkut kayu.

tabel hutan tanaman

Referensi:

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.4/VI-BIKPHH/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.14/VI-BIKPHH/2009 tentang Metode Pengukuran dan Tabel Isi Kayu Bulat Rimba Indonesia

Mendesak Penyusunan Standar Pengelolaan Hutan Lestari Pada Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi Yang Dikelola Oleh Pemerintah

IMG_1860

Sebelum melanjutkan membaca tulisan ini, saya ingin kembali mengingatkan tujuan penyelenggaraan kehutanan. Acuan hukumnya adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

  1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
  2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
  3. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
  4. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
  5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.”

Untuk mencapai tujuan tersebut, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 pasal 2 dan penjelasan umumnya juga telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kehutanan harus berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung gugat. Dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, uraian masing-masing asas penyelenggaraan kehutanan sebegai berikut:

  1. Asas manfaat dan lestari maksudnya agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi.
  2. Asas kerakyatan dan keadilan maksudnya agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam pemberian wewenang pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan harus dicegah terjadinya praktek monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.
  3. Asas kebersamaan maksudnya agar dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan BUMN atau BUMD, dan BUMS Indonesia, dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi.
  4. Asas keterbukaan maksudnya agar setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat.
  5. Asas keterpaduan maksudnya agar setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

Selanjutnya berdasarkan fungsinya, kawasan hutan di Indonesia terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Hutan produksi mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan lindung mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan konservasi memiliki ciri khas tertentu dan mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Siapakah yang mengurus hutan? Semua hutan yang ada di Indonesia dikuasai oleh Negara. Hal tersebut menyebabkan pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Kata kerja “mengurus” hutan meliputi kegiatan: perencanaan, pengelolaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyulihan dan pengawasan.

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 pasal 12 kehutanan termasuk urusan pemerintahan pilihan yang wajib diselenggarakan sesuai potensi daerah. Selanjutnya UU No. 23 Tahun 2014 pasal 14 menyebutkan bahwa:
(1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.
(2) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Dari uraian di atas, jelas bahwa segala bentuk pengurusan hutan, seharusnya untuk mencapai tujuan penyelenggaraan kehutanan yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam konteks tata pemerintahan yang baik (good governance), penyelenggaraan kehutanan oleh Pemerintah seharusnya sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang dirumuskan oleh Bappenas:

  1. Wawasan ke depan (visionary) dengan indikator minimal: a.) adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan menjaga kepastian hukum, b.) adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program, c.) adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi.
  2. Keterbukaan dan transparansi dengan indikator minimal: a.) tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik, b.) adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.
  3. Partisipasi masyarakat dengan indikator minimal: a.) adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses/metode partisipatif, b.) adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsesus bersama.
  4. Tanggung gugat (akuntabilitas) dengan indikator minimal: a.) adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, b.) adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
  5. Supremasi hukum dengan indikator minimal: a.) adanya kepastian dan penegakkan hukum, b.) adanya penindakan setiap pelanggar hukum, c.) adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
  6. Demokrasi dengan indikator minimal: a.) adanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan berorganisasi, b.) adanya kesempatan yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk memilih dan membangun konsesus dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.
  7. Profesionalisme dan kompetensi dengan indikator minimal: a.) berkinerja tinggi, b.) taat azas, c.) kreatif dan inovatif, d.) memiliki kualifikasi dibidangnya.
  8. Daya tanggap dengan indikator minimal: a.) tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat, b.) adanya tindak lanjut cepat dari laporan dan pengaduan.
  9. Keefisienan dan keefektifan dengan indikator minimal: a.) terlaksananya administrasi penyelenggaraan Negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal, b.) adanya perbaikan berkelanjutan, c.) berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja.
  10. Desentralisasi dengan indikator minimal: adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam berbagai tingkatan jabatan.
  11. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat dengan indikator minimal: a.) adanya pemahaman aparat pemerintah tentang pola kemitraan, b.) adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang mampu (powerless) untuk berkarya, c.) terbukanya kesempatan bagi masyarakat/dunia usaha swasta untuk turut berperan dalam penyediaan pelayanan umum, d.) adanya pemberdayaan institusi ekonomi mikro, kecil dan menengah serta koperasi.
  12. Komitmen pada pengurangan kesenjangan dengan indikator minimal: a.) adanya langkah-langkah atau kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang kurang mampu (subsidi silang, affirmative action dan sebagainya).
  13. Komitmen pada lingkungan hidup dengan indikator minimal: a.) adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan/konservasinya, b.) penegakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, c.) rendahnya tingkat pencemaran dan tingkat lingkungan, d.) rendahnya tingkat pelanggaran lingkungan.
  14. Komitmen pada pasar yang fair dengan indikator minimal: a.) tidak ada monopoli, b.) berkembangnya ekonomi masyarakat, c.) terjaminnya iklim komptensi yang sehat.

Pada buku Manajemen Perkantoran Modern terbitan Lembaga Administasi Negara, tahun 2006 halaman 18, Leffingwell mengatakan bahwa terdapat lima prinsip kerja efektif :
1. Perencanaan
Untuk merencankan secara benar, harus tahu apa, bagaimana, kapan, dimana dan seberapa cepat pekerjaan dikerjakan.
2. Jadwal
Pekerjaan harus dijadwalkan secara efektif
3. Pelaksanaan
Pekerjaan harus dilaksanakan secara terampil, teliti, cepat, tanpa upaya yang tidak perlu dan tanpa ada keterlambatan yang tidak perlu.
4. Ukuran
Pekerjaan yang dilaksanakan harus diukur berdasarkan kuantitas, kualitas, catatan masa lalu dan potensi.
5. Imbalan
Jika pekerjaan telah selesai, pekerja seharusnya diberi imbalan berupa kondisi kerja yang baik, kesehatan, kebahagiaan, pengembangan diri dan uang.

Mengapa standar pengelolaan hutan lestari penting? Standar adalah ukuran berupa kriteria dan indikator yang dipakai untuk menilai kinerja pengelolaan hutan. Standar menjadikan pekerjaan lebih efektif karena terdapat guide dan ukuran nilai yang memudahkan menilai suatu proses pekerjaan sudah sesuai atau belum, sudah tercapai atau belum, yang mana hal tersebut merupakan bagian dari prinsip tanggung gugat atau akuntabilitas. Standar harus disusun sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pekerjaan.

Dr. Ken Stolte berpendapat bahwa ekosistem hutan itu dalam kondisi yang sehat dan lestari apabila dari perspektif ekologi, hutan memenuhi kriteria berikut (dalam buku Teknik Silvikultur Intensif halaman 233):

  1.  Produktif (baik untuk produk kayu maupun produk non kayu)
  2. Beragam baik biologis maupun strukturnya
  3. Cukup luas dan tidak terfragmentasi
  4. Memiliki kelas umur yang relatif seimbang
  5. Tahan terhadap pengaruh luar baik hama, penyakit maupun mekanis dan kemis
  6. Sifat biologis, kemis dan fisik tanah stabil
  7. Menghasilkan produk air baik kuantita, kualita dan regime, sehingga produknya teratur menurut waktu
  8. Relatif stabil dalam siklus hara dan air

Untuk memformulasikan kriteria digunakan dua pertimbangan yaitu: 1.) kepedulian masyarakat tentang kesehatan dan kelestarian hutan dan 2.) pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana ekosistem hutan berfungsi dan beroperasi. Indikator dipilih berdasarkan: 1.) kemampuan indikator untuk menyajikan informasi guna menjawab penilaian kelestarian ekosistem hutan yang diajukan, 2.) pengetahuan yang mendalam tentang struktur dan fungsi ekosistem (Soekotjo, 2009).

Di Indonesia, standar pengelolaan hutan lestari yang sudah ada, baru untuk hutan produksi yang dikelola oleh IUPHHK-HA/RE/HTI dan pemegang hak pengelolaan. Yang dimaksud pemegang hak pengelolaan adalah badan usaha milik negara bidang kehutanan yang mendapat pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Perhutani. Sedangkan kawasan hutan yang dikelola oleh pemerintah belum memiliki standar pengelolaan hutan lestari.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 pasal 3 ayat (3) disebutkan bahwa “kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi dalam KPH, yang menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.” Sehingga kedepannya, subyek dari standar pengelolaan hutan lestari yang dikelola oleh pemerintah adalah KPH. Tetapi sebelum terbentuknya KPH, pengelola kawasan hutan negara dengan fungsi hutan konservasi adalah pemerintah pusat yang dipangku oleh Balai/Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA/BBKSDA) dan Balai Taman Nasional (BTN), pemerintah daerah kabupaten/kota untuk Taman Hutan Rakyat (Tahura) dan pemerintah daerah provinsi untuk hutan lindung dan hutan produksi yang belum ada pemegang izin pemanfaatan/pengelolaannya.

Mengingat pentingnya standar tersebut, sudah sepatutnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera menyusun standar pengelolaan hutan lestari pada hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi yang dikelola oleh pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas tata pemerintah yang baik. Standar pengelolaan hutan lestari yang disusun adalah untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan kehutanan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang.

Referensi:

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2014 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Permenhut P. 43/Menhut-II/2014 jo P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak
Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi lestari dan Verifikasi legalitas Kayu
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Drs. Salamoen Soeharyo, MPA dan Drs. Nasri Effendy, M.Sc . Tahun 2006
Manajemen Perkantoran Modern. Lembaga Administrasi Negara. Drs. Soetrisno, M.Psi dan Ir. Brisma Renaldi. Tahun 2006
Teknik Silvikultur Intensif. Gadjah Mada University Press. Soekotjo. 2009

Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

IMG_4573Sejak tahun 2010, Kementerian Kehutanan telah menetapkan standar biaya penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu. Standar tersebut digunakan sebagai batas maksimal pendanaan PK PHPL dan VLK yang dibiayai oleh Kementerian Kehutanan yang meliputi kegiatan:

  1. Penilaian kinerja PHPL periode pertama atas Pemegang Hak Pengelolaan, IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan IUPHHK-RE.
  2. VLK periode pertama atas Pemilik Hutan Hak, Pemegang Hak Pengelolaan,  IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUIPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 M3/tahun, Tanda Daftar Industri (TDI), Pemegang IUI dengan modal investasi sampai dengan 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan, termasuk industri rumah tangga/pengrajin.

Standar biaya ini juga bisa dipakai oleh pemegang izin yang akan melaksanakan PK PHPL dan VLK secara swadana. Standar biaya bervariasi tergantung pada rayon yang menjadi lokasi pemegang izin dan jumlah sampel yang yang diverifikasi. Standar biaya ini belum termasuk biaya transportasi berupa tarif penerbangan kelas ekonomi, bahkan ada yang belum termasuk transport lokal untuk kegiatan penyelesaian keluhan dan banding serta penilikan. Sehingga biaya yang dikeluarkan oleh pemegang izin pasti akan lebih besar lagi.

IMG_4584Rayon I meliputi Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Bali dan Jawa. Rayon II meliputi Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Rayon III meliputi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Berikut adalah standar biaya penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu:

tabel biaya svlk 1 tabel biaya svlk 2tabel biaya svlk 3

Referensi:

Permenhut P.13/Menhut-II/2013 jo Permenhut P.96/Menhut-II/2014 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

Dokumen Angkutan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara Hutan Alam

IMG_7492

Jenis-jenis dokumen angkutan kayu pada tata usaha kayu tergantung pada asal-usul kayu dan jenis kayunya. Pelaku usaha harus memastikan dulu asal usul kayu dan jenis produk kayu yang akan diangkut, sebelum memutuskan dokumen apa yang akan dipakai. Untuk saat ini, asal usul kayu yang sudah terdefinisi adalah kayu yang berasal dari hutan hak, kayu yang berasal dari hutan Negara hutan alam dan kayu yang berasal dari hutan Negara hutan tanaman.

Untuk bisa memanen kayu pada hutan Negara hutan alam, pelaku usaha sektor kehutanan harus memiliki izin IUPHHK-HA/RE atau IPHHK-HA atau IPPKH atau IPK atau IUPHHK-HTI pada proses land clearing atau KPH yang kayunya merupakan hutan alam atau izin lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan. Bila kayu berasal dari hutan Negara hutan alam, jenis-jenis dokumen yang dipakai dari hulu sampai hilir meliputi: 1.) SKSKB; 2.) FAKB; 3.) Nota Angkutan; 4.) FAKO; 5.) Nota Perusahaan dan 6.) SAL. Dokumen angkutan tersebut merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Surat Keterangan Sah Kayu Bulat yang selanjutnya disebut SKSKB adalah dokumen angkutan yang dipergunakan untuk menyertai dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa KB/KBS/KBK yang diperoleh secara langsung dari areal izin yang sah (Permenhut P.41/Menhut-II/2014 pasal 1).

Faktur Angkutan Kayu Bulat yang selanjutnya disebut FA-KB adalah dokumen yang dipergunakan pengangkutan lanjutan atau pengangkutan secara bertahap KB/KBS/KBK yang berasal dari izin yang sah (Permenhut P.41/Menhut-II/2014 pasal 1).

Faktur Angkutan Kayu Olahan yang selanjutnya disebut FA-KO adalah dokumen angkutan yang dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan kayu olahan (Permenhut P.41/Menhut-II/2014 pasal 1).

Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk pengangkutan arang kayu, kayu daur ulang, KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami pada APL sebelum terbitnya alas titel dan digunakan untuk tiang pancang, tiang jermal, cerucuk, pengangkutan lanjutan kayu olahan hasil lelang serta pengangkutan langsiran KB/KBS/KBK dari pelabuhan/dermaga ke tujuan dokumen asal (Permenhut P.41/Menhut-II/2014 pasal 1).

Nota Perusahaan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk pengangkutan kayu olahan lanjutan baik dari TPT-KO maupun dari industri lanjutan (Permenhut P.41/Menhut-II/2014 pasal 1).

Surat Angkutan Lelang yang selanjutnya disebut SAL adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk pengangkutan hasil hutan KB/KBS/KBK/KO hasil lelang yang berasal dari temuan, sitaan, dan rampasan (Permenhut P.41/Menhut-II/2014 pasal 1).

Dari keenam definisi dokumen angkutan kayu di atas, muncul lagi istilah kayu bulat (KB), kayu bulat sedang (KBS), kayu bulat kecil (KBK), kayu olahan (KO), kayu olahan lanjutan, arang kayu, kayu daur ulang, kayu temuan dan kayu sitaan. Berikut adalah definisinya:

Kayu Bulat yang selanjutnya disebut KB adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi satu atau beberapa bagian dengan ukuran diameter 50 (lima puluh) cm atau lebih (Permenhut P.41/Menhut-II/2014 pasal 1).

Kayu Bulat Sedang yang selanjutnya disebut KBS adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi satu atau beberapa bagian dengan ukuran diameter 30 cm sampai dengan 49 cm (Permenhut P.41/Menhut-II/2014 pasal 1).

Kayu Bulat Kecil yang selanjutnya disebut KBK adalah pengelompokkan kayu yang terdiri dari bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi satu atau beberapa bagian dengan ukuran diameter kurang dari 30 cm atau kayu dengan diameter 30 cm atau lebih yang direduksi karena memiliki cacat berupa busuk hati dan/atau gerowong lebih dari 40%, atau kayu lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Kemudian dalam Perdirjen BUK No. P.3/VI-BUHA/2014 pengertian kelompok kayu lainnya antara lain berupa kayu bakau, kayu bakar, cerucuk, tiang jermal, tunggak jati alam/tunggak ulin, limbah pembalakan (Permenhut P.41/Menhut-II/2014 pasal 1).

Kayu Olahan yang selanjutnya disebut KO adalah produk hasil pengolahan KB/KBS/KBK yang diolah di Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) atau Industri Pengolahan Kayu Terpadu (IPKT) berupa kayu gergajian (termasuk kayu gergajian yang diserut satu sisi atau lebih), kayu lapis (termasuk block board dan barecore), veneer, serpih/chip (termasuk wood pellet) dan Laminated Veneer Lumber (LVL) (Permenhut P.41/Menhut-II/2014 pasal 1).

Arang kayu adalah arang hasil destilasi kering kayu (SNI 01 5010 4 2002 dalam Kamus Rimbawan)

Kayu sitaan adalah kayu yang disita berdasarkan hokum acara pidana sebagai barang bukti (SKB Menkeu, Menhut, Jagung, Polri 51/KMK.01/97; 72/KPTS-VI/97; 010/JA/2/97; Pol.Kep/01/97 dalam Kamus Rimbawan)

Kayu temuan adalah kayu yang ditemukan di dalam dan di luas kawasan hutan, yang pemiliknya tidak diketahui identitasnya, baik nama dan alamtnya (SKB Menkeu, Menhut, Jagung, Polri 51/KMK.01/97; 72/KPTS-VI/97; 010/JA/2/97; Pol.Kep/01/97 dalam Kamus Rimbawan)

Kayu Olahan Lanjutan adalah produk hasil pengolahan kayu gergajian menjadi moulding (tidak termasuk kayu gergajian diserut satu sisi atau lebih), dowel, komponen rumah (pintu, kusen, jendela dan sirap), dan komponen mebel/furniture (Permenhut P.41/Menhut-II/2014 pasal 1).

Pemahaman terhadap definisi-definisi di atas akan sangat membantu untuk mengetahui jenis dokumen angkutan yang harus dipakai ketika mengangkut kayu. Berikut adalah matrik jenis-jenis dokumen angkutan kayu yang dipakai untuk setiap arus kayu.

tabel dokumen angkutan 1

Tabel dokumen angkutan 2 2

Tabel dokumen angkutan 3 3

Referensi: Peraturan Menteri Kehutanan P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan P.3/VI-BIKPHH/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Dari Hutan Alam

Pedoman Penyusunan RKUPHHK-HTR

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Setelah mendapatkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu HTR, pemegang izin, baik perorangan maupun koperasi wajib menyusun RKUPHHK-HTR yang berlaku selama daur tanaman pokok dominan. Bila pemegang izin tidak menyusun RKUPHHK-HTR paling lambat 2 (dua) tahun setelah izin diberikan, maka izin akan dicabut.

Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat RKUPHHK-HTR adalah rencana kerja IUPHHK-HTR untuk seluruh areal kerja yang berlaku selama daur tanaman pokok yang dominan, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi setempat (Permenhut P.3/Menhut-II/2013 Pasal 1, nomor 2.)

Sebelum menyusun RKUPHHK-HTR, terlebih dahulu harus mengenal budidaya IUPHHK-HTR. Berikut adalah pedoman pokok budidaya HTR sebagaimana diatur dalam Permenhut P.55/Menhut-II/2011 jo P.31/Menhut-II/2013 Pasal 7:

  1. Budidaya tanaman HTR dilaksanakan berdasarkan kondisi tapak, sosial ekonomi dan sosial budaya setempat.
  2. Jenis tanaman pokok yang dapat dikembangkan untuk pembangunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu HTR terdiri dari: a.) tanaman sejenis; atau b.) tanaman berbagai jenis.
  3. Jenis tanaman pokok sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah tanaman hutan berkayu yang hanya terdiri satu jenis (species) dan varietasnya.
  4. Jenis tanaman pokok berbagai jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah tanaman hutan berkayu yang dikombinasikan dengan tanaman budidaya tahunan yang berkayu antara lain karet, tanaman berbuah, bergetah dan pohon penghasil pangan dan energi. Tanaman budidaya tahunan paling luas 40% (empat puluh persen) dari areal kerja dan tidak didominasi oleh satu jenis tanaman.

Kondisi tapak pada lahan HTR cukup beragam. Pada setiap kondisi tapak tersebut, diperlukan sistem silvikultur, pola dan teknik silvikultur tertentu agar produktivitas dapat berkelanjutan. Untuk topografi yang tidak memungkinkan ditanami karena kelerengan yang cukup terjal, maka lokasi penanaman dibuat pada tempat yang memungkinkan untuk dilakukan penanaman, sehingga tidak berkumpul menjadi satu.

Berdasarkan Lampiran Perdirjen BUK Nomor : P.04/VI-BUHT/2012 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Hutan Tanaman Rakyat, tedapat 5 (lima) kategori kondisi tapak pada HTR yang berpengaruh terhadap pemilihan sistem serta pola dan teknik silvikultur yang akan diterapkan.

1. Tapak Alang-Alang atau Semak Belukar

Sistem silvikultur yang dipakai adalah Tebang Habis Pemudaan Buatan (THPB) diawali dengan penanaman dan bukan penebangan. Pola dan teknik silvikultur bisa monokultur (sejenis); campuran dan agroforestri seperti tumpang sari, silvopastural, silvofisheris, apikultur, wanafarma.

  1. Tapak Areal Bekas Tebangan (Logged Over Area)

Sistem silvikultur yang dipakai adalah Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) dan atau Tebang Rumpang diawali dengan penanaman dan bukan penebangan. Dalam hal areal tersebut masih terdapat tegakan hutan alam dan telah ditumbuhi oleh jenis-jenis pionir antara lain mahang, trema, yang telah memiliki diameter diatas 20 cm ditetapkan sebagai areal perlindungan setempat dan pengembangan hasil hutan bukan kayu dan dapat dimanfaatkan pada saat pemanenan tanaman pokok serta selanjutnya dapat dilaksanakan dengan sistem THPB. Pola dan teknik silvikultur yang diterapkan adalah kombinasi bina pilih dan pengayaan tanaman dengan pemeliharaan yang intensif.

  1. Tapak Hutan Gambut

Sistem silvikultur yang dipakai adalah Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) dan atau Tebang Habis Pemudaan Buatan (THPB), tergantung kepada kondisi tapak yang diawali dengan penanaman dan bukan penebangan. Pola dan teknik silvikultur yang diterapkan adalah kombinasi bina pilih dan pengayaan tanaman dengan pemeliharaan yang intensif.

  1. Tapak Hutan Mangrove

Hutan mangrove atau hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di rawa berair payau yang terletak di pantai dan dipengaruhi pasang surut air laut. Jenis yang dikembangkan di mangrove harus disesuaikan dengan zonasi lahan mangrove, yaitu : Avicenia sp, Rhizophora spp, Sonneratia spp, Bruguiera spp dan Xylocarpus spp. Sistem silvikultur yang dipakai adalah tebang pilih untuk penebangan akhir daur sedangkan untuk pemanfaatan antara menggunakan sistem pemangkasan cabang sesuai ukuran yang dibutuhkan. Pola dan teknik silvikultur bisa menggunakan sistem monokultur dan agroforestri antara lain tumpang sari, silvopastural, silvofisheris, apikultur, wanafarma.

  1. Tapak Areal yang telah ditanami

Kondisi tapak HTR yang telah ditanami yaitu lahan-lahan yang telah ditanami dengan berbagai macam jenis tanaman tahunan maupun tanaman semusim. Kegiatan pengelolaannya biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar yang telah lebih dulu memanfaatkan lahan tersebut. Adapun tapak HTR tersebut antara lain berupa tanaman karet, tanaman sawit, tanaman campur antara lain cokelat, kopi, cengkeh, kelapa, pala dan buah-buahan. Sistem silvikultur yang dipakai adalah tebang rumpang untuk tanaman campur dan untuk tanaman sawit dan karet dengan Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ), diawali dengan penanaman dan bukan penebangan. Pola dan teknik silvikultur dilaksanakan dengan pola tanaman campuran dengan memasukan tanaman pokok secara bertahap untuk memenuhi peraturan yang berlaku.

Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKUPHHK-HTR:

  1. Disusun untuk seluruh areal kerja IUPHHK-HTR.
  2. Disusun selama daur tanaman pokok yang dominan (tidak selalu per 10 tahun).
  3. Komposisi tanaman pokok minimal 60%, tanaman budidaya tahunan maksimal 40%.
  4. Pd tapak alang-alang dan semak belukar; areal bekas tebangan (logged over area) dan areal yang telah ditanami, maka jumlah tanaman minimal 400 pohon per Ha.
  5. Pada tapak gambut dan mangrove, maka jumlah tanaman minimal disesuaikan kondisi tapak.
  6. Diawali penanaman bukan penebangan.
  7. Memperhatikan aspek kelestarian hutan dan usaha (etat luas).
  8. Pemilihan jenis tanaman tergantung tujuan pemegang izin (sebaiknya menggunakan tanaman endemik)
  9. Harus menyediakan areal/ruang untuk persemaian, jalan, pondok kerja, Tpn, TPK.
  10. Memperhatikan keberadaan kawasan lindung yaitu kawasan bergambut, kawasan resapan air, sepadan pantai, sepadan sungai, kawasan sekitar waduk/danau, sekitar mata air, dan sekitar pantai berhutan bakau. Sehingga poin 9 dan 10 akan mengurangi luas efektif areal HTR.
  11. Areal kerja dibagi ke dalam blok dan petak.
  12. Kegiatan RKU/RKT terdiri dari penataan batas areal; pemetaan rencana tata batas areal HTR; inventarisasi tegakan; pengadaan bibit; penanaman; pemeliharaan; perlindungan dan pengamanan; pemanenan dan pemasaran.

Adapun format penyusunan RKUPHHK-HTR sebagai berikut:

  1. Halaman sampul/judul
  2. Halaman persetujuan
  3. Bab I Data Pokok, terdiri dari: a.) kondisi umum yang memuat nama kelompok/koperasi; alamat dan nomor telepon; keputusan izin; susunan pengurus kelompok dan b.) kondisi areal kerja yang memuat data luasan; data fisik areal hutan berdasarkan kelompok hutan, wilayah administratif, kesatuan pemangkuan dan penjelasan akses menuju lokasi dari ibukota kabupaten
  4. Bab II Rencana Kerja Usahaa
  5. Lampiran (Peta RKU)

Referensi

Permenhut P.3/Menhut-II/2013 tentag Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat

Permenhut P.55/Menhut-II/2011 jo P.31/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.04/VI-BUHT/2012 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Hutan Tanaman Rakyat

Menanti Kelahiran LPPPH

IMG_9859Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah mengamanatkan kepada presiden untuk membentuk lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terdiri dari unsur Kementerian Kehutanan, kementerian terkait, kepolisian, kejaksaan, ahli/pakar dan wakil masyarakat dan unsur terkait lainnya. Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau LPPPH harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun setelah UU No. 18 Tahun 2013 diundangkan atau pada tanggal 5 Agustus 2015.

Nantinya, LPPPH ini bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perusakan hutan; melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara perusakan hutan; melaksanakan kampanye anti perusakan hutan; membangun dan mengembangkan sistem informasi pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terintegrasi, sehingga bisa diakses secara bersama-sama oleh lembaga-lembaga penegak hukum; memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan; melakukan kerja sama dan koordinasi antar lembaga penegak hukum (Polri, kejaksaan, KPK, PPNS dan Polhut) dalam pemberantasan perusakan hutan; mengumumkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangannya secara berkala kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberi izin penggunaan terhadap barang bukti kayu temuan hasil operasi pemberantasan perusakan hutan yang berasal dari luar kawasan hutan konservasi untuk kepentingan sosial (pasal 56 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2013).

Selain tugas tersebut di atas, LPPPH juga melakukan kemitraan dengan organisasi atau LSM yang bergerak di bidang kehutanan atau di bidang lingkungan hidup serta organisasi sosial kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan, pelayanan dan dukungan kepada masyarakat serta merencanakan dan mengusulkan anggaran pemberantasan perusakan hutan (pasal 62 dan 75 UU No. 18 tahun 2013).

Jika lembaga ini sudah terbentuk, maka penanganan semua tindak pidana perusakan hutan yang terorganisasi akan menjadi kewenangannya. Tindak pidana perusakan hutan yang dimaksud di sini adalah pembalakan liar dan atau penambangan liar dan atau perkebunan liar. Adapun rincian ketentuan perbuatan perusakan hutan telah diatur dalam pasal 11 sampai dengan pasal 28 UU No. 18 tahun 2013. Dalam melaksanakan tugasnya, LPPPH wajib melaporkan kepada DPR minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.