Latest Entries
FORESTRY / OPINI

MENDEDAH UU 41 TAHUN 1999 PASAL 50 AYAT 3 HURUF E

Oleh: Neny Triana, S.Hut* Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa “setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.” Penggunaan kata “hutan” pada ayat tersebut  akan memunculkan pertanyaan, apakah yang dimaksud hutan adalah hutan … Baca lebih lanjut

FORESTRY / Uncategorized

Sekali Lagi, Tentang Pungutan Atas Hasil Hutan Selain PNBP!

Tak dipungkiri, di beberapa daerah masih ada pemerintah daerah yang menarik pungutan (selain PNBP) terhadap hasil hutan yang beredar di wilayahnya dengan tarif tertentu. Pertanyaannya apakah boleh pemerintah pusat maupun daerah menarik pungutan atas hasil hutan selain PNBP? Dalam tulisan saya terdahulu (Analisis Hukum Normatif Pemungutan Retribusi dan Penebangan Pohon di Hutan Hak) sudah pada … Baca lebih lanjut

FORESTRY

Pohon – Pohon Dilindungi Sampai Batas Diameter Tertentu

Selain pohon-pohon yang dilindungi secara mutlak (dapat dilihat dalam tulisan saya sebelumnya), terdapat pula pohon-pohon yang dilindungi sampai batas diameter tertentu. Apabila batas diameter terlampaui, pohon tersebut dapat ditebang oleh pemegang izin. Akan tetapi pembatasan tidak berlaku, apabila penebangan pohon dilakukan terkait dengan kegiatan pembangunan jalan, proyek transmigrasi, kegiatan budidaya perkebunan dan pertanian. Sanksi terhadap … Baca lebih lanjut

FORESTRY

Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi di Indonesia

Tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Indonesia berjumlah 294 buah, dengan rincian tumbuhan sebanyak 58 buah dan satwa sebanyak 236 buah. Berikut adalah tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Indonesia: Tumbuhan dan satwa di atas dilindungi karena: a.) mempunyai populasi yang kecil; b.) adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam; dan c.) daerah … Baca lebih lanjut

FORESTRY

Dokumen Angkutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Negara Hutan Tanaman

Jenis dokumen angkutan kayu yang berasal dari hutan negara hutan tanaman lebih sedikit dibandingkan dengan hutan alam. Kayu hutan negara hutan tanaman bisa berasal dari izin IUPHHK-HTR, IUPHHK-HTHR, IUPHHK-HTR, IUPHHK-Hkm, IUPHHK-HD, hutan tanaman yang dipanen oleh pengelola hutan atau izin lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis dokumen angkutan kayu yang bersal dari hutan negara … Baca lebih lanjut

FORESTRY

Mendesak Penyusunan Standar Pengelolaan Hutan Lestari Pada Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi Yang Dikelola Oleh Pemerintah

Sebelum melanjutkan membaca tulisan ini, saya ingin kembali mengingatkan tujuan penyelenggaraan kehutanan. Acuan hukumnya adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan: Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi … Baca lebih lanjut