Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

IMG_4573Sejak tahun 2010, Kementerian Kehutanan telah menetapkan standar biaya penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu. Standar tersebut digunakan sebagai batas maksimal pendanaan PK PHPL dan VLK yang dibiayai oleh Kementerian Kehutanan yang meliputi kegiatan:

  1. Penilaian kinerja PHPL periode pertama atas Pemegang Hak Pengelolaan, IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan IUPHHK-RE.
  2. VLK periode pertama atas Pemilik Hutan Hak, Pemegang Hak Pengelolaan,  IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUIPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 M3/tahun, Tanda Daftar Industri (TDI), Pemegang IUI dengan modal investasi sampai dengan 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan, termasuk industri rumah tangga/pengrajin.

Standar biaya ini juga bisa dipakai oleh pemegang izin yang akan melaksanakan PK PHPL dan VLK secara swadana. Standar biaya bervariasi tergantung pada rayon yang menjadi lokasi pemegang izin dan jumlah sampel yang yang diverifikasi. Standar biaya ini belum termasuk biaya transportasi berupa tarif penerbangan kelas ekonomi, bahkan ada yang belum termasuk transport lokal untuk kegiatan penyelesaian keluhan dan banding serta penilikan. Sehingga biaya yang dikeluarkan oleh pemegang izin pasti akan lebih besar lagi.

IMG_4584Rayon I meliputi Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Bali dan Jawa. Rayon II meliputi Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Rayon III meliputi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Berikut adalah standar biaya penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu:

tabel biaya svlk 1 tabel biaya svlk 2tabel biaya svlk 3

Referensi:

Permenhut P.13/Menhut-II/2013 jo Permenhut P.96/Menhut-II/2014 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

Dokumen Angkutan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara Hutan Alam

IMG_7492

Jenis-jenis dokumen angkutan kayu pada tata usaha kayu tergantung pada asal-usul kayu dan jenis kayunya. Pelaku usaha harus memastikan dulu asal usul kayu dan jenis produk kayu yang akan diangkut, sebelum memutuskan dokumen apa yang akan dipakai. Untuk saat ini, asal usul kayu yang sudah terdefinisi adalah kayu yang berasal dari hutan hak, kayu yang berasal dari hutan Negara hutan alam dan kayu yang berasal dari hutan Negara hutan tanaman.

Untuk bisa memanen kayu pada hutan Negara hutan alam, pelaku usaha sektor kehutanan harus memiliki izin IUPHHK-HA/RE atau IPHHK-HA atau IPPKH atau IPK atau IUPHHK-HTI pada proses land clearing atau KPH yang kayunya merupakan hutan alam atau izin lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan. Bila kayu berasal dari hutan Negara hutan alam, jenis-jenis dokumen yang dipakai dari hulu sampai hilir meliputi: 1.) SKSKB; 2.) FAKB; 3.) Nota Angkutan; 4.) FAKO; 5.) Nota Perusahaan dan 6.) SAL. Dokumen angkutan tersebut merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Surat Keterangan Sah Kayu Bulat yang selanjutnya disebut SKSKB adalah dokumen angkutan yang dipergunakan untuk menyertai dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa KB/KBS/KBK yang diperoleh secara langsung dari areal izin yang sah (Permenhut P.41/Menhut-II/2014 pasal 1).

Faktur Angkutan Kayu Bulat yang selanjutnya disebut FA-KB adalah dokumen yang dipergunakan pengangkutan lanjutan atau pengangkutan secara bertahap KB/KBS/KBK yang berasal dari izin yang sah (Permenhut P.41/Menhut-II/2014 pasal 1).

Faktur Angkutan Kayu Olahan yang selanjutnya disebut FA-KO adalah dokumen angkutan yang dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan kayu olahan (Permenhut P.41/Menhut-II/2014 pasal 1).

Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk pengangkutan arang kayu, kayu daur ulang, KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami pada APL sebelum terbitnya alas titel dan digunakan untuk tiang pancang, tiang jermal, cerucuk, pengangkutan lanjutan kayu olahan hasil lelang serta pengangkutan langsiran KB/KBS/KBK dari pelabuhan/dermaga ke tujuan dokumen asal (Permenhut P.41/Menhut-II/2014 pasal 1).

Nota Perusahaan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk pengangkutan kayu olahan lanjutan baik dari TPT-KO maupun dari industri lanjutan (Permenhut P.41/Menhut-II/2014 pasal 1).

Surat Angkutan Lelang yang selanjutnya disebut SAL adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk pengangkutan hasil hutan KB/KBS/KBK/KO hasil lelang yang berasal dari temuan, sitaan, dan rampasan (Permenhut P.41/Menhut-II/2014 pasal 1).

Dari keenam definisi dokumen angkutan kayu di atas, muncul lagi istilah kayu bulat (KB), kayu bulat sedang (KBS), kayu bulat kecil (KBK), kayu olahan (KO), kayu olahan lanjutan, arang kayu, kayu daur ulang, kayu temuan dan kayu sitaan. Berikut adalah definisinya:

Kayu Bulat yang selanjutnya disebut KB adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi satu atau beberapa bagian dengan ukuran diameter 50 (lima puluh) cm atau lebih (Permenhut P.41/Menhut-II/2014 pasal 1).

Kayu Bulat Sedang yang selanjutnya disebut KBS adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi satu atau beberapa bagian dengan ukuran diameter 30 cm sampai dengan 49 cm (Permenhut P.41/Menhut-II/2014 pasal 1).

Kayu Bulat Kecil yang selanjutnya disebut KBK adalah pengelompokkan kayu yang terdiri dari bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi satu atau beberapa bagian dengan ukuran diameter kurang dari 30 cm atau kayu dengan diameter 30 cm atau lebih yang direduksi karena memiliki cacat berupa busuk hati dan/atau gerowong lebih dari 40%, atau kayu lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Kemudian dalam Perdirjen BUK No. P.3/VI-BUHA/2014 pengertian kelompok kayu lainnya antara lain berupa kayu bakau, kayu bakar, cerucuk, tiang jermal, tunggak jati alam/tunggak ulin, limbah pembalakan (Permenhut P.41/Menhut-II/2014 pasal 1).

Kayu Olahan yang selanjutnya disebut KO adalah produk hasil pengolahan KB/KBS/KBK yang diolah di Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) atau Industri Pengolahan Kayu Terpadu (IPKT) berupa kayu gergajian (termasuk kayu gergajian yang diserut satu sisi atau lebih), kayu lapis (termasuk block board dan barecore), veneer, serpih/chip (termasuk wood pellet) dan Laminated Veneer Lumber (LVL) (Permenhut P.41/Menhut-II/2014 pasal 1).

Arang kayu adalah arang hasil destilasi kering kayu (SNI 01 5010 4 2002 dalam Kamus Rimbawan)

Kayu sitaan adalah kayu yang disita berdasarkan hokum acara pidana sebagai barang bukti (SKB Menkeu, Menhut, Jagung, Polri 51/KMK.01/97; 72/KPTS-VI/97; 010/JA/2/97; Pol.Kep/01/97 dalam Kamus Rimbawan)

Kayu temuan adalah kayu yang ditemukan di dalam dan di luas kawasan hutan, yang pemiliknya tidak diketahui identitasnya, baik nama dan alamtnya (SKB Menkeu, Menhut, Jagung, Polri 51/KMK.01/97; 72/KPTS-VI/97; 010/JA/2/97; Pol.Kep/01/97 dalam Kamus Rimbawan)

Kayu Olahan Lanjutan adalah produk hasil pengolahan kayu gergajian menjadi moulding (tidak termasuk kayu gergajian diserut satu sisi atau lebih), dowel, komponen rumah (pintu, kusen, jendela dan sirap), dan komponen mebel/furniture (Permenhut P.41/Menhut-II/2014 pasal 1).

Pemahaman terhadap definisi-definisi di atas akan sangat membantu untuk mengetahui jenis dokumen angkutan yang harus dipakai ketika mengangkut kayu. Berikut adalah matrik jenis-jenis dokumen angkutan kayu yang dipakai untuk setiap arus kayu.

tabel dokumen angkutan 1 Tabel dokuen angkutan 2 tabel dokumen angkutan 3

 

 

 

 

 

 

Referensi:

Peraturan Menteri Kehutanan P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan P.3/VI-BIKPHH/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Dari Hutan Alam

Pedoman Penyusunan RKUPHHK-HTR

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Setelah mendapatkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu HTR, pemegang izin, baik perorangan maupun koperasi wajib menyusun RKUPHHK-HTR yang berlaku selama daur tanaman pokok dominan. Bila pemegang izin tidak menyusun RKUPHHK-HTR paling lambat 2 (dua) tahun setelah izin diberikan, maka izin akan dicabut.

Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat RKUPHHK-HTR adalah rencana kerja IUPHHK-HTR untuk seluruh areal kerja yang berlaku selama daur tanaman pokok yang dominan, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi setempat (Permenhut P.3/Menhut-II/2013 Pasal 1, nomor 2.)

Sebelum menyusun RKUPHHK-HTR, terlebih dahulu harus mengenal budidaya IUPHHK-HTR. Berikut adalah pedoman pokok budidaya HTR sebagaimana diatur dalam Permenhut P.55/Menhut-II/2011 jo P.31/Menhut-II/2013 Pasal 7:

  1. Budidaya tanaman HTR dilaksanakan berdasarkan kondisi tapak, sosial ekonomi dan sosial budaya setempat.
  2. Jenis tanaman pokok yang dapat dikembangkan untuk pembangunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu HTR terdiri dari: a.) tanaman sejenis; atau b.) tanaman berbagai jenis.
  3. Jenis tanaman pokok sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah tanaman hutan berkayu yang hanya terdiri satu jenis (species) dan varietasnya.
  4. Jenis tanaman pokok berbagai jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah tanaman hutan berkayu yang dikombinasikan dengan tanaman budidaya tahunan yang berkayu antara lain karet, tanaman berbuah, bergetah dan pohon penghasil pangan dan energi. Tanaman budidaya tahunan paling luas 40% (empat puluh persen) dari areal kerja dan tidak didominasi oleh satu jenis tanaman.

Kondisi tapak pada lahan HTR cukup beragam. Pada setiap kondisi tapak tersebut, diperlukan sistem silvikultur, pola dan teknik silvikultur tertentu agar produktivitas dapat berkelanjutan. Untuk topografi yang tidak memungkinkan ditanami karena kelerengan yang cukup terjal, maka lokasi penanaman dibuat pada tempat yang memungkinkan untuk dilakukan penanaman, sehingga tidak berkumpul menjadi satu.

Berdasarkan Lampiran Perdirjen BUK Nomor : P.04/VI-BUHT/2012 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Hutan Tanaman Rakyat, tedapat 5 (lima) kategori kondisi tapak pada HTR yang berpengaruh terhadap pemilihan sistem serta pola dan teknik silvikultur yang akan diterapkan.

1. Tapak Alang-Alang atau Semak Belukar

Sistem silvikultur yang dipakai adalah Tebang Habis Pemudaan Buatan (THPB) diawali dengan penanaman dan bukan penebangan. Pola dan teknik silvikultur bisa monokultur (sejenis); campuran dan agroforestri seperti tumpang sari, silvopastural, silvofisheris, apikultur, wanafarma.

  1. Tapak Areal Bekas Tebangan (Logged Over Area)

Sistem silvikultur yang dipakai adalah Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) dan atau Tebang Rumpang diawali dengan penanaman dan bukan penebangan. Dalam hal areal tersebut masih terdapat tegakan hutan alam dan telah ditumbuhi oleh jenis-jenis pionir antara lain mahang, trema, yang telah memiliki diameter diatas 20 cm ditetapkan sebagai areal perlindungan setempat dan pengembangan hasil hutan bukan kayu dan dapat dimanfaatkan pada saat pemanenan tanaman pokok serta selanjutnya dapat dilaksanakan dengan sistem THPB. Pola dan teknik silvikultur yang diterapkan adalah kombinasi bina pilih dan pengayaan tanaman dengan pemeliharaan yang intensif.

  1. Tapak Hutan Gambut

Sistem silvikultur yang dipakai adalah Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) dan atau Tebang Habis Pemudaan Buatan (THPB), tergantung kepada kondisi tapak yang diawali dengan penanaman dan bukan penebangan. Pola dan teknik silvikultur yang diterapkan adalah kombinasi bina pilih dan pengayaan tanaman dengan pemeliharaan yang intensif.

  1. Tapak Hutan Mangrove

Hutan mangrove atau hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di rawa berair payau yang terletak di pantai dan dipengaruhi pasang surut air laut. Jenis yang dikembangkan di mangrove harus disesuaikan dengan zonasi lahan mangrove, yaitu : Avicenia sp, Rhizophora spp, Sonneratia spp, Bruguiera spp dan Xylocarpus spp. Sistem silvikultur yang dipakai adalah tebang pilih untuk penebangan akhir daur sedangkan untuk pemanfaatan antara menggunakan sistem pemangkasan cabang sesuai ukuran yang dibutuhkan. Pola dan teknik silvikultur bisa menggunakan sistem monokultur dan agroforestri antara lain tumpang sari, silvopastural, silvofisheris, apikultur, wanafarma.

  1. Tapak Areal yang telah ditanami

Kondisi tapak HTR yang telah ditanami yaitu lahan-lahan yang telah ditanami dengan berbagai macam jenis tanaman tahunan maupun tanaman semusim. Kegiatan pengelolaannya biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar yang telah lebih dulu memanfaatkan lahan tersebut. Adapun tapak HTR tersebut antara lain berupa tanaman karet, tanaman sawit, tanaman campur antara lain cokelat, kopi, cengkeh, kelapa, pala dan buah-buahan. Sistem silvikultur yang dipakai adalah tebang rumpang untuk tanaman campur dan untuk tanaman sawit dan karet dengan Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ), diawali dengan penanaman dan bukan penebangan. Pola dan teknik silvikultur dilaksanakan dengan pola tanaman campuran dengan memasukan tanaman pokok secara bertahap untuk memenuhi peraturan yang berlaku.

Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKUPHHK-HTR:

  1. Disusun untuk seluruh areal kerja IUPHHK-HTR.
  2. Disusun selama daur tanaman pokok yang dominan (tidak selalu per 10 tahun).
  3. Komposisi tanaman pokok minimal 60%, tanaman budidaya tahunan maksimal 40%.
  4. Pd tapak alang-alang dan semak belukar; areal bekas tebangan (logged over area) dan areal yang telah ditanami, maka jumlah tanaman minimal 400 pohon per Ha.
  5. Pada tapak gambut dan mangrove, maka jumlah tanaman minimal disesuaikan kondisi tapak.
  6. Diawali penanaman bukan penebangan.
  7. Memperhatikan aspek kelestarian hutan dan usaha (etat luas).
  8. Pemilihan jenis tanaman tergantung tujuan pemegang izin (sebaiknya menggunakan tanaman endemik)
  9. Harus menyediakan areal/ruang untuk persemaian, jalan, pondok kerja, Tpn, TPK.
  10. Memperhatikan keberadaan kawasan lindung yaitu kawasan bergambut, kawasan resapan air, sepadan pantai, sepadan sungai, kawasan sekitar waduk/danau, sekitar mata air, dan sekitar pantai berhutan bakau. Sehingga poin 9 dan 10 akan mengurangi luas efektif areal HTR.
  11. Areal kerja dibagi ke dalam blok dan petak.
  12. Kegiatan RKU/RKT terdiri dari penataan batas areal; pemetaan rencana tata batas areal HTR; inventarisasi tegakan; pengadaan bibit; penanaman; pemeliharaan; perlindungan dan pengamanan; pemanenan dan pemasaran.

Adapun format penyusunan RKUPHHK-HTR sebagai berikut:

  1. Halaman sampul/judul
  2. Halaman persetujuan
  3. Bab I Data Pokok, terdiri dari: a.) kondisi umum yang memuat nama kelompok/koperasi; alamat dan nomor telepon; keputusan izin; susunan pengurus kelompok dan b.) kondisi areal kerja yang memuat data luasan; data fisik areal hutan berdasarkan kelompok hutan, wilayah administratif, kesatuan pemangkuan dan penjelasan akses menuju lokasi dari ibukota kabupaten
  4. Bab II Rencana Kerja Usahaa
  5. Lampiran (Peta RKU)

Referensi

Permenhut P.3/Menhut-II/2013 tentag Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat

Permenhut P.55/Menhut-II/2011 jo P.31/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.04/VI-BUHT/2012 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Hutan Tanaman Rakyat

Menanti Kelahiran LPPPH

IMG_9859Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah mengamanatkan kepada presiden untuk membentuk lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terdiri dari unsur Kementerian Kehutanan, kementerian terkait, kepolisian, kejaksaan, ahli/pakar dan wakil masyarakat dan unsur terkait lainnya. Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau LPPPH harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun setelah UU No. 18 Tahun 2013 diundangkan atau pada tanggal 5 Agustus 2015.

Nantinya, LPPPH ini bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perusakan hutan; melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara perusakan hutan; melaksanakan kampanye anti perusakan hutan; membangun dan mengembangkan sistem informasi pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terintegrasi, sehingga bisa diakses secara bersama-sama oleh lembaga-lembaga penegak hukum; memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan; melakukan kerja sama dan koordinasi antar lembaga penegak hukum (Polri, kejaksaan, KPK, PPNS dan Polhut) dalam pemberantasan perusakan hutan; mengumumkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangannya secara berkala kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberi izin penggunaan terhadap barang bukti kayu temuan hasil operasi pemberantasan perusakan hutan yang berasal dari luar kawasan hutan konservasi untuk kepentingan sosial (pasal 56 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2013).

Selain tugas tersebut di atas, LPPPH juga melakukan kemitraan dengan organisasi atau LSM yang bergerak di bidang kehutanan atau di bidang lingkungan hidup serta organisasi sosial kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan, pelayanan dan dukungan kepada masyarakat serta merencanakan dan mengusulkan anggaran pemberantasan perusakan hutan (pasal 62 dan 75 UU No. 18 tahun 2013).

Jika lembaga ini sudah terbentuk, maka penanganan semua tindak pidana perusakan hutan yang terorganisasi akan menjadi kewenangannya. Tindak pidana perusakan hutan yang dimaksud di sini adalah pembalakan liar dan atau penambangan liar dan atau perkebunan liar. Adapun rincian ketentuan perbuatan perusakan hutan telah diatur dalam pasal 11 sampai dengan pasal 28 UU No. 18 tahun 2013. Dalam melaksanakan tugasnya, LPPPH wajib melaporkan kepada DPR minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.

 

Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar

DSC06517

Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan perdagangan kayu antar pulau yang mendapat pengakuan sebagai PKAPT. Selanjutnya perdagangan kayu antar pulau (PKAP) adalah kegiatan jual beli dan atau pendistribusian kayu dari satu pulau ke pulau lainnya dan atau dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Adapun yang dimaksud dengan “kayu” pada kegiatan perdagangan kayu antar pulau ini adalah kayu bulat dan atau kayu olahan primer (Pasal 1, Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 68/MPP/Kep/2/2003)

Perorangan atau badan usaha yang melakukan perdagangan antar pulau wajib mendapat pengakuan sebagai PKAPT dari Menteri Perdagangan. Untuk mendapatkan pengakuan sebagai PKAPT, pemohon harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Pasar dan Distribusi dengan melampirkan:

  1. Foto copy Surat Izin Usaha dari instansi yang berwenang;
  2. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  3. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  4. Foto copy Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan untuk Badan Usaha;
  5. Foto copy Surat Pengesahan Pendirian/Perubahan Perusahaan dari Departemen Kehakiman dan HAM untuk Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas;
  6. Rekomendasi dari Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas yang membidangi perdagangan;
  7. Foto copy Katu Tanda Penduduk (KTP) pemohon perseorangan atau Direktur Utama/penanggung jawab perusahaan;
  8. Pas foto berwarna pemohon perseorangan atau Direktur Utama/Penanggung Jawab perusahaan dengan ukuran 3×4 cm sebanyak 2 lembar;
  9. Surat pernyataan dari pemohon perseorangan atau Direktur Utama/penaggung jawab perusahaan di atas meterai, tentang keabsahan dokumen yang dilampirkan;

Penerbitan atau penolakan permohonan PKAPT oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan. Jika permohonan ditolak, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri akan memberikan alasan penolakan secara tertulis.

Pemohon PKAPT yang diterima akan diberi nomor identitas PKAPT. Jangka waktu pengakuan sebagai PKAPT adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang tanpa mengubah nomor identitas PKAPT. Nomor identitas ini wajib dicantumkan pada dokumen yang diwajibkan untuk pencantumannya oleh peraturan perundang-undangan.

PKAPT memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pengakuan kayu antar pulau setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Pasar dan Distribusi dengan tembusan kepada Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas yang membidangi perdagangan, selambat-lambatnya setiap tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan pengakuan kepada PKAPT. Sanksi pembekuan pengakuan akan diberikan, apabila PKAPT tidak melaksanakan kewajiban laporan realisasi dan telah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan. Pembekuan pengakuan sebagai PKAPT juga dilakukan apabila PKAPT sedang diperiksa di Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran PKAP dan atau melakukan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan kegiatan PKAP.

Pembekuan pengakuan berlaku sampai PKAPT tersebut melakukan kewajiban pelaporannya serta adanya keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selama pembekuan, PKAPT dilarang mengadakan kegiatan perdagangan kayu antar pulau.

Sanksi administrasi pencabutan pengakuan sebagai PKAPT dikenakan apabila: 1.) tidak melaksanakan kewajiban pelaporan setalah 3 (tiga) bulan masa pembekuan PKAPT berlalu; 2.) telah dijatuhi hukuman pidana terkait pelanggaran PKAP oleh badan peradilan dan telah berkekuatan hukum tetap.

Referensi

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor: 68/MPP/Kep/2/2003 Tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012 Tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Persyaratan Diklat, Pengangkatan dan Penerbitan Kartu, Perpanjangan Kartu serta Mutasi Wasganis PHPL

A. Diklat WASGANISPHPL
Persyaratan mengikuti Diklat Wasganis PHPL untuk semua kualifikasi:
1. Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya pangkat/golongan, Pengatur Muda/II.a dengan masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
2. Memiliki Ijazah Sekolah Menengah Umum atau sederajat.
3. Tidak menjabat jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya.
4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan Surat Keterangan Dokter Pemerintah.
5. Pas foto berlatar belakang berwarna merah, ukuran 3×4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, dan ukuran 2×3 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
6. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan Kartu WAS-GANISPHPL bermaterai cukup.

B. Pengangkatan dan Penerbitan Kartu WASGANISPHPL
Persyaratan Pengangkatan dan Penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL sebagai berikut:
1. Permohonan pengangkatan dan penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL untuk semua kualifikasi diusulkan oleh Pimpinan Instansi kehutanan kepada Kepala Balai.
2. Permohonan sebagaimana tersebut di atas dilengkapi dengan :
a. Fotokopi SK Pangkat Terakhir Pegawai Negeri Sipil;
b. Fotokopi STTPP telah lulus mengikuti Diklat WAS-GANISPHPL, sesuai dengan kualifikasinya;
c. Pas Foto ukuran 3×4 cm dan 2×3 cm dengan latar belakang warna merah masing-masing sebanyak 4 lembar;
d. Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Pemerintah;
e. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan Kartu WAS-GANISPHPL, bermaterai cukup;
f. Surat pernyataan akan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku (bermaterai cukup).
3. Kartu WAS-GANISPHPL diterbitkan setelah pengangkatan sebagai WAS-GANISPHPL.
4. Instansi yang mengikutsertakan pegawainya dalam Diklat WAS-GANISPHPL dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung tanggal penerbitan STTPP tidak mengajukan permohonan pengangkatan dan penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL, maka tidak dapat dilayani penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL.

C. Perpanjangan Kartu WASGANISPHPL
Persyaratan Perpanjangan Pengangkatan Kartu WAS-GANISPHPL sebagai berikut:
1. Permohonan perpanjangan Kartu berupa perpanjangan surat pengangkatan dan Kartu WAS-GANISPHPL untuk semua kualifikasi disampaikan kepada Balai paling lambat sebelum masa berlakunya berakhir melalui pimpinan Instansi.
2. Permohonan sebagaimana tersebut di atas dilengkapi dengan :
a. Hasil Penilaian Kinerja yang dilaksanakan oleh Balai
b. Surat Keterangan telah mengikuti penyegaran teknis
c. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
d. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Pemerintah
e. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan Kartu WAS-GANISPHPL bermaterai cukup
f. Surat pernyataan akan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku bermaterai cukup.

D. Mutasi WASGANISPHPL
Persyaratan penerbitan mutasi WAS-GANISPHPL sebagai berikut:
1. Permohonan mutasi dari instansi pengguna WAS-GANISPHL
2. Fotokopi SK pangkat terakhir pada instansi asal
3. Fotokopi SK Mutasi yang bersangkutan
4. Rekomendasi dari Kepala Balai asal apabila WAS-GANISPHPL berasal dari luar wilayah kerja Balai
5. Kartu WAS-GANISPHPL asli
6. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan Kartu WAS-GANISPHPL, bermaterai cukup
7. Surat pernyataan akan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bermaterai cukup.

Sumber: Permenhut P.58/Menhut-II/2008 jo. Permenhut P.20/Menhut-II/2010

 

Persyaratan Diklat, Uji Kompetensi, Pengangkatan dan Penerbitan, Perpanjangan dan Mutasi Ganis PHPL

A. Diklat GANISPHPL

Persyaratan mengikuti Diklat Ganis PHPL untuk semua kualifikasi:

  1. Memiliki Ijazah Sekolah Menengah Umum atau sederajat.
  2. Karyawan perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan.
  3. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan Surat Keterangan Dokter Pemerintah.
  4. Pas foto berlatar belakang berwarna merah ukuran 3×4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, dan ukuran 2×3 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
  5. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan Kartu GANISPHPL bermaterai cukup.

B. Uji Kompetensi GANISPHPL

Persyaratan permohonan Uji Kompetensi Ganis PHPL untuk semua kualifikasi:

  1. Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan, bahwa karyawan perusahaannya telah bekerja sekurang-kurangnya selama 3 tahun.
  2. Fotokopi Ijazah SMU atau yang sederajat yang berpengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun dan atau S1 ke atas yang berpengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun.
  3. Pas foto berwarna ukuran 3×4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, dan ukuran 2×3 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
  4. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Pemerintah.

C. Pengangkatan dan Penerbitan Kartu GANISPHPL

Persyaratan Pengangkatan dan Penerbitan Kartu GANISPHPL sebagai berikut:

  1. Permohonan pengangkatan dan penerbitan Kartu GANISPHPL untuk semua kualifikasi diusulkan oleh Pimpinan Perusahaan kepada Kepala Balai.
  2. Kartu GANISPHPL diterbitkan setelah pengangkatan sebagai GANISPHPL.
  3. Perusahaan dalam waktu 1 tahun terhitung tanggal penerbitan STTPP Diklat atau Surat Tanda Lulus Uji Kompetensi belum   mengajukan permohonan pengangkatan dan penerbitan Kartu GANISPHPL, maka Kartu GANISPHPL tidak dapat diterbitkan, dan untuk penerbitan Kartu GANISPHPL selanjutnya diwajibkan mengikuti penyegaran.
  4. Permohonan tersebut di atas dilengkapi dengan:
  • SK pengangkatan dari Direksi sebagai Pegawai Perusahaan
  • Fotokopi STTPP telah lulus mengikuti Diklat GANISPHPL dan atau Surat Tanda Lulus Uji kompetensi, sesuai dengan kualifikasinya
  • Fotokopi KTP yang masih berlaku
  • Pas Foto ukuran 3×4 cm dan 2×3 cm dengan latar belakang warna merah masing-masing sebanyak 4 lembar
  • Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Pemerintah
  • Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan Kartu, bermaterai cukup
  • Surat pernyataan akan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku bermaterai cukup.

D. Perpanjangan Kartu GANISPHPL

Persyaratan Perpanjangan Pengangkatan Kartu GANISPHPL sebagai berikut:

  1. Permohonan perpanjangan pengangkatan dan kartu GANISPHPL untuk semua kualifikasi diajukan oleh pimpinan perusahaan kepada Kepala Balai selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku kartu GANISPHPL.
  2. Permohonan sebagaimana tersebut diatas dilengkapi dengan :
  • Hasil Penilaian Kinerja yang dilaksanakan oleh Balai
  • Surat Keterangan telah mengikuti penyegaran teknis
  • Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
  • Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Pemerinta
  • Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan Kartu GANISPHPL bermaterai cukup
  • Surat pernyataan akan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku bermaterai cukup.

E. Mutasi GANISPHPL

Persyaratan penerbitan mutasi GANISPHPL:

  1. Permohonan mutasi dari perusahaan pengguna GANISPHL
  2. Fotokopi SK pengangkatan yang bersangkutan sebagai pegawai perusahaan pengguna
  3. Fotokopi SK Mutasi bagi pegawai perusahaan dalam satu grup atau SK Pemberhentian dari perusahaan asal
  4. Rekomendasi dari Kepala Balai asalapabila GANISPHPL berasal dari luar wilayah kerja Balai
  5. Kartu GANISPHPL asli
  6. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi pemberhentian dan pencabutan Kartu GANISPHPL, bermaterai cukup
  7. Surat pernyataan akan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bermaterai cukup.

F. Mutasi WASGANISPHPL menjadi GANISPHPL

Persyaratan penerbitan mutasi dari WAS-GANISPHPL menjadi GANISPHPL:

  1. Permohonan mutasi dari perusahaan
  2. Fotokopi SK. Pensiun yang bersangkutan selaku PNS
  3. Fotokopi pengangkatan yang bersangkutan sebagai Pegawai Perusahaan tujuan (SK. Direksi)
  4. Fotokopi STTPP Diklat dan  atau Surat Tanda Lulus Uji  Kompetensi (sesuai dengan kualifikasi yang dimohon);
  5. Fotokopi KTP di tempat tujuan (masih berlaku);
  6. Surat keterangan mengikuti penyegaran;
  7. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi pemberhentian dan pencabutan Kartu GANISPHPL (bermaterai cukup);
  8. Surat pernyataan akan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku (bermaterai cukup).

 

Referensi

Permenhut P.58/Menhut-II/2008 jo. Permenhut P.20/Menhut-II/2010