Latest Entries
FORESTRY / OPINI

HHBK & Jasa Lingkungan

Pengarusutamaan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan – khususnya ekowisata mulai berhasil. Dua produk ini mulai mempesona untuk dikelola secara serius oleh kehutanan. Saya mendukungnya. Namun tetap harus memperhatikan daya dukung lingkungan, keberpihakan terhadap keanekaragaman hayati dan pemberdayaan masyarakat lokal. Kita harus belajar dari “pemanfaatan hasil hutan kayu” yang dieksploitasi habis-habisan dan hanya … Baca lebih lanjut

Uncategorized

Ebu Gogo

Kisah ini saya dapat dari Om Nadus Ego, salah satu penggarap lahan di kawasan hutan Keokelituka, KPHP Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Prolog bahwa Ebu Gogo adalah sumber inspirasi film The Hobbit yang dituturkan oleh Om Anis (salah satu tim Identifikasi Konflik dari KPHP Nagekeo), dalam perjalanan menuju rumah Om Nadus Ego, membuat saya tak … Baca lebih lanjut

FORESTRY

Strategi Akselerasi Operasionalisasi KPHP Melalui Prinsip Manajemen 6 M (Studi Kasus KPHP Rote Ndao)

Oleh: Neny Triana, S.Hut* Bappenas dalam RPJMN Subsektor Kehutanan telah menetapkan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai Prioritas Nasional, sehingga Rencana Strategis 2015-2019 yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga harus mampu menjiwai dan mengurai prioritas nasional tersebut.  Latar belakang mengapa pembangunan KPH menjadi Prioritas Nasional adalah dalam rangka menyiapkan Integrated Forest Based … Baca lebih lanjut

FORESTRY / OPINI

MENDEDAH UU 41 TAHUN 1999 PASAL 50 AYAT 3 HURUF E

Oleh: Neny Triana, S.Hut* Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa “setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.” Penggunaan kata “hutan” pada ayat tersebut  akan memunculkan pertanyaan, apakah yang dimaksud hutan adalah hutan … Baca lebih lanjut

FORESTRY / Uncategorized

Sekali Lagi, Tentang Pungutan Atas Hasil Hutan Selain PNBP!

Tak dipungkiri, di beberapa daerah masih ada pemerintah daerah yang menarik pungutan (selain PNBP) terhadap hasil hutan yang beredar di wilayahnya dengan tarif tertentu. Pertanyaannya apakah boleh pemerintah pusat maupun daerah menarik pungutan atas hasil hutan selain PNBP? Dalam tulisan saya terdahulu (Analisis Hukum Normatif Pemungutan Retribusi dan Penebangan Pohon di Hutan Hak) sudah pada … Baca lebih lanjut