Sekali Lagi, Tentang Pungutan Atas Hasil Hutan Selain PNBP!

Tak dipungkiri, di beberapa daerah masih ada pemerintah daerah yang menarik pungutan (selain PNBP) terhadap hasil hutan yang beredar di wilayahnya dengan tarif tertentu. Pertanyaannya apakah boleh pemerintah pusat maupun daerah menarik pungutan atas hasil hutan selain PNBP? Dalam tulisan saya terdahulu (Analisis Hukum Normatif Pemungutan Retribusi dan Penebangan Pohon di Hutan Hak) sudah pada kesimpulan bahwa pemerintah dilarang menarik pungutan dan atau dengan sebutan apa pun atas hasil hutan hak.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Kehutanan

Kewenangan negara untuk memungut pajak atau pungutan lain untuk kepentingan Negara telah diatur dalam UUD 1945 pasal 23a : “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Selanjutnya dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, penerimaan Negara di luar penerimaan perpajakan pun yang menempatkan beban kepada rakyat, juga harus didasarkan pada Undang-undang.

Semangat tersebut merupakan cerminan kedaulatan Negara berada di tangan rakyat, dengan perantaraan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini senada seirama dan tertuang secara eksplisit dalam penjelasan UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penjelasan pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selanjutnya penjelasan pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan dengan pertimbangan secermat mungkin, karena hal ini membebani masyarakat. Pertimbangan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, dan beban biaya yang ditanggung Pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan, dan pengaturan oleh Pemerintah yang berkaitan langsung dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan serta aspek keadilan dimaksudkan agar beban yang wajib ditanggung masyarakat adalah wajar, memberikan kemungkinan perolehan keuntungan atau tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat. Demikian pula dalam penjelasan pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Rujukan aturan penerimaan Negara Bukan pajak di sektor kehutanan antara lain: UU No. 20 tahun 1997, UU No. 41 Tahun 1999, PP No. 6 Tahun 2006 jo PP No.3 Tahun 2007, PP No. 24 Tahun 2010, PP 12 Tahun 2014, PP No. 33 Tahun 2014, Permenhut P. 52/Menhut-II/2014, Permenhut P.68/Menhut-II/2014 dan PermenLHK P.44/MenLHK-Sekjen/2014. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakanBerdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, PNBP di sektor kehutanan hanya dikenakan pada pemanfaatan sumber daya alam pada kawasan hutan negara serta penggunaan kawasan hutan Negara. Sedangkan pemanfaatan sumber daya alam pada hutan hak tidak dikenakan PNBP.

Jenis dan tariff PNBP yang berlaku di Kementerian Kehutanan dapat dilihat dalam PP No. 12 Tahun 2014 antara lain: provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, iuran izin usaha pemanfaatan, penggantian nilai tegakan, ganti rugi tegakan, transaksi kegiatan penyerapan dan penyimpanan karbon, denda pelanggaran eksploitasi hutan dan PNBP penggunaan kawasan hutan.

Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Sumber-sumber pendapatan daerah telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 285 ayat (1) yang terdiri dari: a.) pendapatan asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; b.) pendapatan transfer berupa transfer pemerintah pusat yang meliputi dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dana desa dan transfer antar daerah yang meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan serta c.) lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Yang dimaksud dengan “hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan” antara lain bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Sedangkan yang dimaksud dengan “lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah” pada poin a. antara lain: penerimaan Daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset Daerah. Kemudian yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada poin c. adalah seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. Jenis-jenis pajak dan retribusi daerah diatur telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 yang pelaksanaannya di daerah diatur dalam Peraturan daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-jenis Pajak yang bisa dipungut provinsi terdiri dari: a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok. Jenis-jenis pajak yang bisa dipungut oleh kabupaten/kota terdiri atas: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Selanjutnya terhadap pajak daerah berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat (3), (4), (5) sebagai berikut:1.) Daerah dilarang memungut pajak, selain ke-16 (enam belas) pajak yang telah disebut di atas; 2.) Keenambelas jenis pajak di atas dapat tidak dipungut, apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah; 3.) Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Undang-Undang 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (64)). Selanjutnya dalam pasal 108 ayat (1) Undang-Undang 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa objek retribusi meliputi: jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Adapun jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut (Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang 28 Tahun 2009):

  1. Retribusi pelayanan kesehatan
  2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
  3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
  4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
  5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
  6. Retribusi pelayanan pasar
  7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
  8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
  9. Retribusi penggantian biaya cetak peta
  10. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
  11. Retribusi pengolahan limbah cair
  12. Retribusi pelayanan tera/tera ulang
  13. Retribusi pelayanan pendidikan
  14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut (Pasal 127 Undang-Undang 28 Tahun 2009):

  1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
  2. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
  3. Retribusi tempat pelelangan
  4. Retribusi terminal
  5. Retribusi tempat khusus parkir
  6. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
  7. Retribusi rumah potong hewan
  8. Retribusi pelayanan kepelabuhanan
  9. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
  10. Retribusi penyeberangan di air
  11. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut (Pasal 141 Undang-Undang 28 Tahun 2009):

  1. Retribusi izin mendirikan bangunan
  2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
  3. Retribusi izin gangguan
  4. Retribusi izin trayek
  5. Retribusi izin usaha perikanan

Pemerintah daerah bisa memungut jenis retribusi selain yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 asalkan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah serta harus memenuhi kriteria berikut ini (Pasal 150 Undang-Undang 28 Tahun 2009):

  1. Retribusi Jasa Umum:
  • Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
  • Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
  • Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
  • Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu.
  • Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
  • Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
  • Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

2. Retribusi Jasa Usaha:

  • Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
  • Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

3.Retribusi Perizinan Tertentu:

  • Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
  • Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
  • Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, terang sekali bahwa pungutan atas hasil hutan hanya bisa dilakukan apabila memang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Bila diatur dalam Peraturan Pemerintah pun, jenis dan tariff pungutan dan atau sebutan yang lain harus dikemukakan ole h Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud kedaulatan rakyat. Pun dalam pasal 286 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 dengan tegas disebutkan bahwa “Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.” Sehingga apabila ada pungutan yang ditentukan jenis dan tarifnya selain PNBP, maka hal tersebut jelas melanggar Undang-Undang.

Referensi

UUD 1945 beserta amandemennya

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 dan perubahannya tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 22 TAHUN 1997 Tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 Jo. No.3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan

Permenhut Nomor : P.52/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan Dan Ganti Rugi Tegakan

Permenhut No : P.68/Menhut-II/2014 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan Dan Penggantian Nilai Tegakan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. : P.44/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Tegakandan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan

Pohon – Pohon Dilindungi Sampai Batas Diameter Tertentu

Selain pohon-pohon yang dilindungi secara mutlak (dapat dilihat dalam tulisan saya sebelumnya), terdapat pula pohon-pohon yang dilindungi sampai batas diameter tertentu. Apabila batas diameter terlampaui, pohon tersebut dapat ditebang oleh pemegang izin. Akan tetapi pembatasan tidak berlaku, apabila penebangan pohon dilakukan terkait dengan kegiatan pembangunan jalan, proyek transmigrasi, kegiatan budidaya perkebunan dan pertanian. Sanksi terhadap pelanggaran larangan pembatasan diameter penebangan adalah denda sebesar 20 x IHH/PSDH. Berikut adalah jenis-jenis pohon yang dilindungi sampai batas diameter tertentu:

tabel pohon dilindungi

Referensi:
Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 54/Kpts/Um/2/1972 tentang Pohon-Pohon Di Dalam Kawasan Hutan Yang Dilindungi
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 261/Kpts-IV/1990 tentang Pohon-Pohon Di Dalam Kawasan Hutan Yang Dilindungi
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 58/Kpts-II/1996 tentang Pohon-Pohon Di Dalam Kawasan Hutan Yang Dilindungi
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor: 692/Kpts-II/1998 tentang Pohon-Pohon Di Dalam Kawasan Hutan Yang Dilindungi

Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi di Indonesia

IMG_9372

Tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Indonesia berjumlah 294 buah, dengan rincian tumbuhan sebanyak 58 buah dan satwa sebanyak 236 buah. Berikut adalah tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Indonesia:

Tabel 1

Tabel 2

Tabel 3

Tabel 4

Tabel 5

Tabel 6

tabel 7

Tabel 8

Tumbuhan dan satwa di atas dilindungi karena: a.) mempunyai populasi yang kecil; b.) adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam; dan c.) daerah penyebaran yang terbatas (endemik). Suatu jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dapat berubah statusnya menjadi tidak dilindungi, apabila populasinya telah mencapai tingkat pertumbuhan tertentu, sehingga jenis tersebut tidak lagi mempunyai populasi yang kecil dan daerah penyebarannya terbatas serta jumlah individu di alam tidak turun tajam.

Sanksi pidana terkait tumbuhan dan satwa liar telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 sebagai berikut:

1. Pasal 21 ayat (1) Setiap orang dilarang untuk : a. ) Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati. b.) Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

2. Pasal 21 ayat (2) Setiap orang dilarang untuk : a. ) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. b.) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. c.) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. d.) Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. e.) Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi.

Terhadap ketentuan pidana di atas UU No. 5 Tahun 1999 telah mengatur hukuman sebagai berikut: 1. Pasal 40 ayat (2) yang berbunyi, “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” 2. Pasal 40 ayat (4) yang berbunyi, “Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Referensi:

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Dokumen Angkutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Negara Hutan Tanaman

IMG_4493

Jenis dokumen angkutan kayu yang berasal dari hutan negara hutan tanaman lebih sedikit dibandingkan dengan hutan alam. Kayu hutan negara hutan tanaman bisa berasal dari izin IUPHHK-HTR, IUPHHK-HTHR, IUPHHK-HTR, IUPHHK-Hkm, IUPHHK-HD, hutan tanaman yang dipanen oleh pengelola hutan atau izin lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Jenis-jenis dokumen angkutan kayu yang bersal dari hutan negara hutan tanaman yang dipakai dari hulu sampai hilir terdiri dari: 1.) FAKB; 2.) FAKO; 3.) Nota Angkutan dan 5.) Nota Perusahaan. Dokumen angkutan tersebut merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Faktur Angkutan Kayu Bulat yang selanjutnya disebut FA-KB adalah dokumen yang dipergunakan pengangkutan lanjutan atau pengangkutan secara bertahap KB/KBS/KBK yang berasal dari izin yang sah (Permenhut P.42/Menhut-II/2014 pasal 1 angka 30).

Faktur Angkutan Kayu Olahan yang selanjutnya disebut FA-KO adalah dokumen angkutan yang dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan kayu olahan (Permenhut P.42/Menhut-II/2014 pasal 1 angka 31).

Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk pengangkutan arang kayu, kayu daur ulang, KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami pada APL sebelum terbitnya alas titel dan digunakan untuk tiang pancang, tiang jermal, cerucuk, pengangkutan lanjutan kayu olahan hasil lelang serta pengangkutan langsiran KB/KBS/KBK dari pelabuhan/dermaga ke tujuan dokumen asal (Permenhut P.42/Menhut-II/2014 pasal 1 angka 34).

Nota Perusahaan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk pengangkutan kayu olahan lanjutan baik dari TPT-KO maupun dari industri lanjutan (Permenhut P.42/Menhut-II/2014 pasal 1 angka 35).

Pada angkutan kayu yang berasal dari hutan negara hutan tanaman, muncul lagi istilah kayu hasil pemanenan (KHP), kayu bulat (KB), kayu bulat sedang (KBS), kayu bulat kecil (KBK), kayu olahan (KO), kayu olahan lanjutan, arang kayu, kayu daur ulang. Berikut adalah definisinya:

Kayu Hasil Pemanenan (KHP) adalah kayu hasil produksi yang dihasilkan dari pemanenan hasil penanaman pada hutan tanaman dan dapat berupa KB/KBS/KBK (Permenhut P.42/Menhut-II/2014 pasal 1 angka 26).

Kayu Bulat (KB) adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi satu atau beberapa bagian dengan ukuran diameter 50 (lima puluh) cm atau lebih (Perdirjen BPK No. P.14/VI-BIKPHH/2009 Lampiran 1).

Kayu Bulat Sedang (KBS) adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi satu atau beberapa bagian dengan ukuran diameter 30 cm sampai dengan 49 cm (Perdirjen BPK No. P.14/VI-BIKPHH/2009 Lampiran 1).

Kayu Bulat Kecil (KBK) adalah pengelompokkan kayu yang terdiri dari bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi satu atau beberapa bagian dengan ukuran diameter kurang dari 30 cm atau kayu dengan diameter 30 cm atau lebih yang direduksi karena memiliki cacat berupa busuk hati dan/atau gerowong lebih dari 40%, atau kayu lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Kemudian dalam Perdirjen BUK No. P.3/VI-BUHA/2014 pengertian kelompok kayu lainnya antara lain berupa kayu bakau, kayu bakar, cerucuk, tiang jermal, tunggak jati alam/tunggak ulin, limbah pembalakan (Perdirjen BPK No. P.14/VI-BIKPHH/2009 Lampiran 1).

Kayu Olahan yang selanjutnya disebut KO adalah produk hasil pengolahan KB/KBS/KBK yang diolah di Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) atau Industri Pengolahan Kayu Terpadu (IPKT) berupa kayu gergajian (termasuk kayu gergajian yang diserut satu sisi atau lebih), kayu lapis (termasuk block board dan barecore), veneer, serpih/chip (termasuk wood pellet) dan Laminated Veneer Lumber (LVL) (Permenhut P.42/Menhut-II/2014 pasal 1 angka 29).

Arang kayu adalah arang hasil destilasi kering kayu (SNI 01 5010 4 2002 dalam Kamus Rimbawan).

Kayu Olahan Lanjutan adalah produk hasil pengolahan kayu gergajian menjadi moulding (tidak termasuk kayu gergajian diserut satu sisi atau lebih), dowel, komponen rumah (pintu, kusen, jendela dan sirap), dan komponen mebel/furniture (Permenhut P.41/Menhut-II/2014 pasal 1).

Pemahaman terhadap definisi-definisi di atas akan sangat membantu untuk mengetahui jenis dokumen angkutan yang harus dipakai ketika mengangkut kayu.

tabel hutan tanaman

Referensi:

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.4/VI-BIKPHH/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.14/VI-BIKPHH/2009 tentang Metode Pengukuran dan Tabel Isi Kayu Bulat Rimba Indonesia

Mendesak Penyusunan Standar Pengelolaan Hutan Lestari Pada Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi Yang Dikelola Oleh Pemerintah

IMG_1860

Sebelum melanjutkan membaca tulisan ini, saya ingin kembali mengingatkan tujuan penyelenggaraan kehutanan. Acuan hukumnya adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

  1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
  2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
  3. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
  4. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
  5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.”

Untuk mencapai tujuan tersebut, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 pasal 2 dan penjelasan umumnya juga telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kehutanan harus berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung gugat. Dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, uraian masing-masing asas penyelenggaraan kehutanan sebegai berikut:

  1. Asas manfaat dan lestari maksudnya agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi.
  2. Asas kerakyatan dan keadilan maksudnya agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam pemberian wewenang pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan harus dicegah terjadinya praktek monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.
  3. Asas kebersamaan maksudnya agar dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan BUMN atau BUMD, dan BUMS Indonesia, dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi.
  4. Asas keterbukaan maksudnya agar setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat.
  5. Asas keterpaduan maksudnya agar setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

Selanjutnya berdasarkan fungsinya, kawasan hutan di Indonesia terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Hutan produksi mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan lindung mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan konservasi memiliki ciri khas tertentu dan mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Siapakah yang mengurus hutan? Semua hutan yang ada di Indonesia dikuasai oleh Negara. Hal tersebut menyebabkan pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Kata kerja “mengurus” hutan meliputi kegiatan: perencanaan, pengelolaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyulihan dan pengawasan.

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 pasal 12 kehutanan termasuk urusan pemerintahan pilihan yang wajib diselenggarakan sesuai potensi daerah. Selanjutnya UU No. 23 Tahun 2014 pasal 14 menyebutkan bahwa:
(1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.
(2) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Dari uraian di atas, jelas bahwa segala bentuk pengurusan hutan, seharusnya untuk mencapai tujuan penyelenggaraan kehutanan yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam konteks tata pemerintahan yang baik (good governance), penyelenggaraan kehutanan oleh Pemerintah seharusnya sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang dirumuskan oleh Bappenas:

  1. Wawasan ke depan (visionary) dengan indikator minimal: a.) adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan menjaga kepastian hukum, b.) adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program, c.) adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi.
  2. Keterbukaan dan transparansi dengan indikator minimal: a.) tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik, b.) adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.
  3. Partisipasi masyarakat dengan indikator minimal: a.) adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses/metode partisipatif, b.) adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsesus bersama.
  4. Tanggung gugat (akuntabilitas) dengan indikator minimal: a.) adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, b.) adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
  5. Supremasi hukum dengan indikator minimal: a.) adanya kepastian dan penegakkan hukum, b.) adanya penindakan setiap pelanggar hukum, c.) adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
  6. Demokrasi dengan indikator minimal: a.) adanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan berorganisasi, b.) adanya kesempatan yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk memilih dan membangun konsesus dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.
  7. Profesionalisme dan kompetensi dengan indikator minimal: a.) berkinerja tinggi, b.) taat azas, c.) kreatif dan inovatif, d.) memiliki kualifikasi dibidangnya.
  8. Daya tanggap dengan indikator minimal: a.) tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat, b.) adanya tindak lanjut cepat dari laporan dan pengaduan.
  9. Keefisienan dan keefektifan dengan indikator minimal: a.) terlaksananya administrasi penyelenggaraan Negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal, b.) adanya perbaikan berkelanjutan, c.) berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja.
  10. Desentralisasi dengan indikator minimal: adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam berbagai tingkatan jabatan.
  11. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat dengan indikator minimal: a.) adanya pemahaman aparat pemerintah tentang pola kemitraan, b.) adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang mampu (powerless) untuk berkarya, c.) terbukanya kesempatan bagi masyarakat/dunia usaha swasta untuk turut berperan dalam penyediaan pelayanan umum, d.) adanya pemberdayaan institusi ekonomi mikro, kecil dan menengah serta koperasi.
  12. Komitmen pada pengurangan kesenjangan dengan indikator minimal: a.) adanya langkah-langkah atau kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang kurang mampu (subsidi silang, affirmative action dan sebagainya).
  13. Komitmen pada lingkungan hidup dengan indikator minimal: a.) adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan/konservasinya, b.) penegakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, c.) rendahnya tingkat pencemaran dan tingkat lingkungan, d.) rendahnya tingkat pelanggaran lingkungan.
  14. Komitmen pada pasar yang fair dengan indikator minimal: a.) tidak ada monopoli, b.) berkembangnya ekonomi masyarakat, c.) terjaminnya iklim komptensi yang sehat.

Pada buku Manajemen Perkantoran Modern terbitan Lembaga Administasi Negara, tahun 2006 halaman 18, Leffingwell mengatakan bahwa terdapat lima prinsip kerja efektif :
1. Perencanaan
Untuk merencankan secara benar, harus tahu apa, bagaimana, kapan, dimana dan seberapa cepat pekerjaan dikerjakan.
2. Jadwal
Pekerjaan harus dijadwalkan secara efektif
3. Pelaksanaan
Pekerjaan harus dilaksanakan secara terampil, teliti, cepat, tanpa upaya yang tidak perlu dan tanpa ada keterlambatan yang tidak perlu.
4. Ukuran
Pekerjaan yang dilaksanakan harus diukur berdasarkan kuantitas, kualitas, catatan masa lalu dan potensi.
5. Imbalan
Jika pekerjaan telah selesai, pekerja seharusnya diberi imbalan berupa kondisi kerja yang baik, kesehatan, kebahagiaan, pengembangan diri dan uang.

Mengapa standar pengelolaan hutan lestari penting? Standar adalah ukuran berupa kriteria dan indikator yang dipakai untuk menilai kinerja pengelolaan hutan. Standar menjadikan pekerjaan lebih efektif karena terdapat guide dan ukuran nilai yang memudahkan menilai suatu proses pekerjaan sudah sesuai atau belum, sudah tercapai atau belum, yang mana hal tersebut merupakan bagian dari prinsip tanggung gugat atau akuntabilitas. Standar harus disusun sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pekerjaan.

Dr. Ken Stolte berpendapat bahwa ekosistem hutan itu dalam kondisi yang sehat dan lestari apabila dari perspektif ekologi, hutan memenuhi kriteria berikut (dalam buku Teknik Silvikultur Intensif halaman 233):

  1.  Produktif (baik untuk produk kayu maupun produk non kayu)
  2. Beragam baik biologis maupun strukturnya
  3. Cukup luas dan tidak terfragmentasi
  4. Memiliki kelas umur yang relatif seimbang
  5. Tahan terhadap pengaruh luar baik hama, penyakit maupun mekanis dan kemis
  6. Sifat biologis, kemis dan fisik tanah stabil
  7. Menghasilkan produk air baik kuantita, kualita dan regime, sehingga produknya teratur menurut waktu
  8. Relatif stabil dalam siklus hara dan air

Untuk memformulasikan kriteria digunakan dua pertimbangan yaitu: 1.) kepedulian masyarakat tentang kesehatan dan kelestarian hutan dan 2.) pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana ekosistem hutan berfungsi dan beroperasi. Indikator dipilih berdasarkan: 1.) kemampuan indikator untuk menyajikan informasi guna menjawab penilaian kelestarian ekosistem hutan yang diajukan, 2.) pengetahuan yang mendalam tentang struktur dan fungsi ekosistem (Soekotjo, 2009).

Di Indonesia, standar pengelolaan hutan lestari yang sudah ada, baru untuk hutan produksi yang dikelola oleh IUPHHK-HA/RE/HTI dan pemegang hak pengelolaan. Yang dimaksud pemegang hak pengelolaan adalah badan usaha milik negara bidang kehutanan yang mendapat pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Perhutani. Sedangkan kawasan hutan yang dikelola oleh pemerintah belum memiliki standar pengelolaan hutan lestari.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 pasal 3 ayat (3) disebutkan bahwa “kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi dalam KPH, yang menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.” Sehingga kedepannya, subyek dari standar pengelolaan hutan lestari yang dikelola oleh pemerintah adalah KPH. Tetapi sebelum terbentuknya KPH, pengelola kawasan hutan negara dengan fungsi hutan konservasi adalah pemerintah pusat yang dipangku oleh Balai/Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA/BBKSDA) dan Balai Taman Nasional (BTN), pemerintah daerah kabupaten/kota untuk Taman Hutan Rakyat (Tahura) dan pemerintah daerah provinsi untuk hutan lindung dan hutan produksi yang belum ada pemegang izin pemanfaatan/pengelolaannya.

Mengingat pentingnya standar tersebut, sudah sepatutnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera menyusun standar pengelolaan hutan lestari pada hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi yang dikelola oleh pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas tata pemerintah yang baik. Standar pengelolaan hutan lestari yang disusun adalah untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan kehutanan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang.

Referensi:

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2014 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Permenhut P. 43/Menhut-II/2014 jo P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak
Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi lestari dan Verifikasi legalitas Kayu
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Drs. Salamoen Soeharyo, MPA dan Drs. Nasri Effendy, M.Sc . Tahun 2006
Manajemen Perkantoran Modern. Lembaga Administrasi Negara. Drs. Soetrisno, M.Psi dan Ir. Brisma Renaldi. Tahun 2006
Teknik Silvikultur Intensif. Gadjah Mada University Press. Soekotjo. 2009

Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

IMG_4573Sejak tahun 2010, Kementerian Kehutanan telah menetapkan standar biaya penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu. Standar tersebut digunakan sebagai batas maksimal pendanaan PK PHPL dan VLK yang dibiayai oleh Kementerian Kehutanan yang meliputi kegiatan:

  1. Penilaian kinerja PHPL periode pertama atas Pemegang Hak Pengelolaan, IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan IUPHHK-RE.
  2. VLK periode pertama atas Pemilik Hutan Hak, Pemegang Hak Pengelolaan,  IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUIPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 M3/tahun, Tanda Daftar Industri (TDI), Pemegang IUI dengan modal investasi sampai dengan 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan, termasuk industri rumah tangga/pengrajin.

Standar biaya ini juga bisa dipakai oleh pemegang izin yang akan melaksanakan PK PHPL dan VLK secara swadana. Standar biaya bervariasi tergantung pada rayon yang menjadi lokasi pemegang izin dan jumlah sampel yang yang diverifikasi. Standar biaya ini belum termasuk biaya transportasi berupa tarif penerbangan kelas ekonomi, bahkan ada yang belum termasuk transport lokal untuk kegiatan penyelesaian keluhan dan banding serta penilikan. Sehingga biaya yang dikeluarkan oleh pemegang izin pasti akan lebih besar lagi.

IMG_4584Rayon I meliputi Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Bali dan Jawa. Rayon II meliputi Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Rayon III meliputi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Berikut adalah standar biaya penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu:

tabel biaya svlk 1 tabel biaya svlk 2tabel biaya svlk 3

Referensi:

Permenhut P.13/Menhut-II/2013 jo Permenhut P.96/Menhut-II/2014 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

Dokumen Angkutan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara Hutan Alam

IMG_7492

Jenis-jenis dokumen angkutan kayu pada tata usaha kayu tergantung pada asal-usul kayu dan jenis kayunya. Pelaku usaha harus memastikan dulu asal usul kayu dan jenis produk kayu yang akan diangkut, sebelum memutuskan dokumen apa yang akan dipakai. Untuk saat ini, asal usul kayu yang sudah terdefinisi adalah kayu yang berasal dari hutan hak, kayu yang berasal dari hutan Negara hutan alam dan kayu yang berasal dari hutan Negara hutan tanaman.

Untuk bisa memanen kayu pada hutan Negara hutan alam, pelaku usaha sektor kehutanan harus memiliki izin IUPHHK-HA/RE atau IPHHK-HA atau IPPKH atau IPK atau IUPHHK-HTI pada proses land clearing atau KPH yang kayunya merupakan hutan alam atau izin lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan. Bila kayu berasal dari hutan Negara hutan alam, jenis-jenis dokumen yang dipakai dari hulu sampai hilir meliputi: 1.) SKSKB; 2.) FAKB; 3.) Nota Angkutan; 4.) FAKO; 5.) Nota Perusahaan dan 6.) SAL. Dokumen angkutan tersebut merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Surat Keterangan Sah Kayu Bulat yang selanjutnya disebut SKSKB adalah dokumen angkutan yang dipergunakan untuk menyertai dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa KB/KBS/KBK yang diperoleh secara langsung dari areal izin yang sah (Permenhut P.41/Menhut-II/2014 pasal 1).

Faktur Angkutan Kayu Bulat yang selanjutnya disebut FA-KB adalah dokumen yang dipergunakan pengangkutan lanjutan atau pengangkutan secara bertahap KB/KBS/KBK yang berasal dari izin yang sah (Permenhut P.41/Menhut-II/2014 pasal 1).

Faktur Angkutan Kayu Olahan yang selanjutnya disebut FA-KO adalah dokumen angkutan yang dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan kayu olahan (Permenhut P.41/Menhut-II/2014 pasal 1).

Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk pengangkutan arang kayu, kayu daur ulang, KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami pada APL sebelum terbitnya alas titel dan digunakan untuk tiang pancang, tiang jermal, cerucuk, pengangkutan lanjutan kayu olahan hasil lelang serta pengangkutan langsiran KB/KBS/KBK dari pelabuhan/dermaga ke tujuan dokumen asal (Permenhut P.41/Menhut-II/2014 pasal 1).

Nota Perusahaan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk pengangkutan kayu olahan lanjutan baik dari TPT-KO maupun dari industri lanjutan (Permenhut P.41/Menhut-II/2014 pasal 1).

Surat Angkutan Lelang yang selanjutnya disebut SAL adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk pengangkutan hasil hutan KB/KBS/KBK/KO hasil lelang yang berasal dari temuan, sitaan, dan rampasan (Permenhut P.41/Menhut-II/2014 pasal 1).

Dari keenam definisi dokumen angkutan kayu di atas, muncul lagi istilah kayu bulat (KB), kayu bulat sedang (KBS), kayu bulat kecil (KBK), kayu olahan (KO), kayu olahan lanjutan, arang kayu, kayu daur ulang, kayu temuan dan kayu sitaan. Berikut adalah definisinya:

Kayu Bulat yang selanjutnya disebut KB adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi satu atau beberapa bagian dengan ukuran diameter 50 (lima puluh) cm atau lebih (Permenhut P.41/Menhut-II/2014 pasal 1).

Kayu Bulat Sedang yang selanjutnya disebut KBS adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi satu atau beberapa bagian dengan ukuran diameter 30 cm sampai dengan 49 cm (Permenhut P.41/Menhut-II/2014 pasal 1).

Kayu Bulat Kecil yang selanjutnya disebut KBK adalah pengelompokkan kayu yang terdiri dari bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi satu atau beberapa bagian dengan ukuran diameter kurang dari 30 cm atau kayu dengan diameter 30 cm atau lebih yang direduksi karena memiliki cacat berupa busuk hati dan/atau gerowong lebih dari 40%, atau kayu lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Kemudian dalam Perdirjen BUK No. P.3/VI-BUHA/2014 pengertian kelompok kayu lainnya antara lain berupa kayu bakau, kayu bakar, cerucuk, tiang jermal, tunggak jati alam/tunggak ulin, limbah pembalakan (Permenhut P.41/Menhut-II/2014 pasal 1).

Kayu Olahan yang selanjutnya disebut KO adalah produk hasil pengolahan KB/KBS/KBK yang diolah di Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) atau Industri Pengolahan Kayu Terpadu (IPKT) berupa kayu gergajian (termasuk kayu gergajian yang diserut satu sisi atau lebih), kayu lapis (termasuk block board dan barecore), veneer, serpih/chip (termasuk wood pellet) dan Laminated Veneer Lumber (LVL) (Permenhut P.41/Menhut-II/2014 pasal 1).

Arang kayu adalah arang hasil destilasi kering kayu (SNI 01 5010 4 2002 dalam Kamus Rimbawan)

Kayu sitaan adalah kayu yang disita berdasarkan hokum acara pidana sebagai barang bukti (SKB Menkeu, Menhut, Jagung, Polri 51/KMK.01/97; 72/KPTS-VI/97; 010/JA/2/97; Pol.Kep/01/97 dalam Kamus Rimbawan)

Kayu temuan adalah kayu yang ditemukan di dalam dan di luas kawasan hutan, yang pemiliknya tidak diketahui identitasnya, baik nama dan alamtnya (SKB Menkeu, Menhut, Jagung, Polri 51/KMK.01/97; 72/KPTS-VI/97; 010/JA/2/97; Pol.Kep/01/97 dalam Kamus Rimbawan)

Kayu Olahan Lanjutan adalah produk hasil pengolahan kayu gergajian menjadi moulding (tidak termasuk kayu gergajian diserut satu sisi atau lebih), dowel, komponen rumah (pintu, kusen, jendela dan sirap), dan komponen mebel/furniture (Permenhut P.41/Menhut-II/2014 pasal 1).

Pemahaman terhadap definisi-definisi di atas akan sangat membantu untuk mengetahui jenis dokumen angkutan yang harus dipakai ketika mengangkut kayu. Berikut adalah matrik jenis-jenis dokumen angkutan kayu yang dipakai untuk setiap arus kayu.

tabel dokumen angkutan 1

Tabel dokumen angkutan 2 2

Tabel dokumen angkutan 3 3

Referensi: Peraturan Menteri Kehutanan P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan P.3/VI-BIKPHH/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Dari Hutan Alam