OPINI

Repotnya Jadi Pengusaha Kayu


Hari ini sebagaimana tahun-tahun yang lalu, saya mendapat tugas lagi dari kantor untuk melakukan penilaian kinerja. Itu artinya kami akan bertemu dengan para pengusaha kayu atau orang-orang yang berkecimpung dalam perkayuan. Dan kami juga harus “meluaskan dada” karena pasti ada curhat pahit dari mereka.

H-1 semua amunisi sudah kami persiapkan, mulai dari lembar biodata, lembar soal, tabel penilaian, lembar IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dan yang paling urgent memastikan kehadiran mereka pada hari H.

Besoknya kami berangkat ke tempat tugas sangat on time. Karena kami datang 2 jam sebelum acara di mulai. Setelah membereskan administrasi, acara penilaian kinerja segera dilaksanakan. Di tengah pelaksanaan kegiatan inilah ada seorang pengusaha yang member celetukan kepada kami.

“Mbak, sebenarnya peraturan ini sangat  merepotkan kami. Yah sebab peraturan ini hanya untuk melindungi pengusaha yang lebih besar .” Aku memperhatikan dan memberikan kode non verbal kepada Si Pengusaha ini untuk terus mengungkapkan unek-uneknya. Pada intinya Si Pengusaha ini mengeluhkan betapa repotnya berjualan kayu. Administrasinya sangat banyak dan lama. Dulu jati menggunakan SKSKB. Sekarang saat Perhutani menanam sengon, sengon juga harus menggunakan SKSKB.

Keluh kesah terus bersambung. Lagi-lagi tentang regulasi. “Kalau membuat peraturan, pemerintah juga banyak pengecualian. Jika demikian, maka demikian, kecuali demikian. Itu sangat merepotkan orang lapangan.” Bapak yang satu ini sedang menyorot Permenhut No. P.33/Menhut-II/2007  tentang Perubahan Kedua Permenhut No. P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak .

Memang dalam Lampiran Permenhut No. P.33/Menhut-II/2007 tentang Daftar Jenis-Jenis Kayu Bulat Rakyat atau Kayu Olahan Yang Pengangkutannya Menggunakan Surat Keterangan Asal Usul, ada pengecualian-pengecualian yang cukup merepotkan bagi petugas lapangan. Bapak ini berargumentasi lagi, toh di Kabupaten ada Ijin Penebangan Kayu Rakyat (IPKR)  yang bisa sebagai bemper untuk menunjukkan bahwa tonggak kayu tersebut berada pada hutan hak. Jadi seharusnya membuat peraturan yang sederhana saja.

Hmm…Saya jadi teringat  saat datang ke suatu industri primer. Sang pemilik juga mengeluhkan banyaknya laporan yang harus dikirim ke UPT dan Dinas Kehutanan dengan format yng berbeda-beda, padahal isinya sama saja. Belum lagi lambatnya birokrasi pada saat mengurus administrasi.   Adalagi cerita tentang kebijakan daerah yang susah di follow up. Padahal Sang Pengusaha sudah beritikad baik untuk taat aturan.  Kalau begini siapa yang salah?

Demikianlah sebagian kecil keluh kesah para pengusaha kayu. Repot. Berjualan emas hijau ini jauh lebih repot, ketimbang berjualan emas kuning.  Pada hutan hak, penebangan pohon harus mendapatkan IPKR terlebih dahulu, biasanya juga disertai pungutan retribusi daerah. Pengangkutan kayunya bisa menggunakan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) atau Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) Cap Kayu Rakyat (KR).  SKAU diterbitkan oleh pejabat penerbit SKAU – biasanya Kepala Desa – yang diangkat oleh Kepala Daerah (Bupati/Walikota). SKSKB Cap KR diterbitkan oleh pejabat penerbit SKSKB – biasanya disebut P2SKSKB yang merupakan PNS Kehutanan yang diangkat oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi berdasarkan koordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota atas rekomendasi Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP).

Adapun pada hutan Negara, yang berhak menebang pohon adalah para pemegang ijin  (IUPHHK – HA/HT, IPK, IPHHK dan ILS), setelah melunasi iuran kehutanan (PSDH/DR). Besaran PSDH/DR didasarkan pada Laporan Hasil Penebangan yang disahkan oleh P2LHP. Dokumen angkutan yang dipakai berupa SKSKB yang diterbitkan oleh P2SKSKB.

Dokumen legalitas kayu ini harus diketik tangan. Jadi terbayangkan, betapa beratnya pekerjaan P2SKSKB? Naik turun gunung membawa mesin ketik, karena pengukuran kayu dan penerbitan SKSKB harus berada di tempat penebangan.

Pernah saya mendapatkan cerita dari P2SKSKB suatu kabupaten, betapa kerepotannya beliau saat mengetik dokumen SKSKB. Karena margin bawah yang terlalu sempit. Oh oh….cerita sedih dari rimba, kapankah akan berakhir?

2 thoughts on “Repotnya Jadi Pengusaha Kayu

  1. Dokumen legalitas kayu ini harus diketik tangan. Jadi terbayangkan, betapa beratnya pekerjaan P2SKSKB? Naik turun gunung membawa mesin ketik, karena pengukuran kayu dan penerbitan SKSKB harus berada di tempat penebangan.

    Sepertinya anggapan pengetikan skskb harus menggunakan mesik ketik manual harus ditinggalkan. Saya pernah melakukan perdebatan cukup tajam ketika mengartikan kalimat ini. Dalam pandangan dan pendapat saya, mesin ketik yang dimaksud tidak harus menggunakan mesin ketik manual (Olympia, Remington,dll), tetapi boleh menggunakan mesin ketik yang lebih modern (printer). Apa lagi saat ini SIPUHH Online sudah diimplementasikan. Alangkah repotnya jika harus menggunakan mesih ketik manual, bukan laporannya yang selesai, tapi bisa-bisa jari tangan yang copot….wkwkwkwkw….[peace-salam rimba].

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s