Ganti Rugi Tegakan

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan,
2. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan,
3. Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan,
4. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi
5. Permenhut No. P.55/Menhut-II/2006 jis Permenhut no. P.63/Menhut-II/2006 jis Permenhut No. P.8/Menhut-II/2009 jis Permenhut no. P.45/Menhut-II/2009 tentang Penatausahaan Hutan Yang Berasal Dari Hutan
6. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2007 tanggal 22 Mei 2007, tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi
7. Permenhut No.P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu
8. Permenhut No. P.65/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu Pada Izin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman
9. Permendag No. 8/M-DAG/PER/2/2007 tentang Penetapan Harga Patokan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kayu dan Bukan Kayu

Ganti rugi tegakan atau penggantian nilai tegakan adalah salah satu kewajiban selain PSDH dan DR yang harus dibayar kepada negara akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, kegiatan penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman, dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU. Nilai tegakan adalah harga yang dibayar berdasarkan Laporan Hasil Produksi (LHP).

Ganti rugi tegakan (GR) hanya dikenakan pada hutan negara dan bukan hutan hak. Wajib bayar ganti rugi tegakan ada 2 (dua) yaitu pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan pemegang IUPHHK-HT dalam kegiatan penyiapan lahan di hutan alam.

Proses pemungutan ganti rugi tegakan adalah sebagai berikut:

1. Pemegang IPK/IUPHHK-HT setelah melakukan penebangan dan pembagian batang di TPn, melakukan penomoran pada batang serta pengukuan dan pengujian untuk mengetahui jenis, dimensi dan volume kayu.
2. Penomoran batang harus sesuai dengan nomor pohon pada Laporan Hasil Cruising (LHC).
3. Hasil pengukuran tersebut dimasukkan ke dalam Buku Ukur.
4. Petugas pembuat LHP pemegang IPK/IUPHHK-HT membuat LHP sesuai dengan data pada buku ukur sekurang-kurangnya dua kali dalam sebulan.
5. LHP kemudian disahkan oleh P2LHP.
6. Berdasarkan LHP yang disahkan tersebut, pejabat penagih menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Ganti Rugi (SPP GR) kepada IPK/IUPHHK-HT.
7. Wajib bayar membayar SPP GR kepada rekening Bendaharawan Penerima Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan pada Bank Mandiri Jakarta.

Jadi pembayaran ganti rugi tegakan dilakukan setelah LHP disahkan dan sebelum diterbitkannya SKSKB oleh P2SKSKB.

Penghitungan ganti rugi tegakan merupakan pengurangan harga patokan oleh akumulasi nilai PSDH, DR dan biaya produksi dikalikan dengan volume kayu yang ditebang. Ada 6 (enam) parameter yang dipakai untuk menentukan besarnya ganti rugi tegakan yaitu kelompok jenis kayu yang ditebang, tarif PSDH/DR yang telah ditetapkan oleh pemerintah, harga patokan PSDH, standar biaya produksi, wilayah tempat kayu ditebang dan volume kayu itu sendiri.

Secara garis besar ada 4 (empat) kelompok jenis kayu yang dipakai sebagai dasar perhitungan iuran kehutanan yaitu meranti, rimba campuran, kayu indah dan kayu mewah. Keempat kelompok jenis inilah yang seharusnya tercantum dalam dokumen SKSKB dan FAKB, agar data konsisten dengan LHP dan memudahkan lacak balak. Rincian jenis-jenis kayu mana yang masuk ke dalam keempat kelompok jenis tersebut dapat dilihat pada Kepmenhut No. 163/Menhut-II/2003.

Perhitungan nilai PSDH merupakan perkalian antara tarif PSDH dengan harga patokan PSDH dan volume kayu. Hampir semua kelompok jenis kayu dalam berbagai kelompok wilayah memiliki tarif PSDH 10%. Detail tariff PSDH terbaru dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Adapun harga patokan PSDH dapat dilihat pada Permendag No. 8/M-DAG/PER/2/2007.

Tarif DR ditentukan berdasarkan kelompok jenis kayu dan willayah tempat kayu ditebang Satuan mata uang yang dipakai dalam menentukan besarnya DR adalah dolar Amerika. Besarnya tarif DR dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002.

Standar Biaya Produksi diatur dalam Permenhut No. P.65/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu Pada Izin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman. Berikut adalah tabel biaya produksi yang disarikan dari Permenhut P.65/Menhut-II/2009 dengan modifikasi:

No.	Wilayah	Satuan	Biaya Produksi Pada IPK/Areal Pinjam Pakai/APL	Biaya Produksi Pada Penyiapan Lahan di Hutan Alam Untuk Membangun Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
1.	ISumatera, Jawa, NTB, NTT	M3	Rp 251.550	Rp 270.200
2.	IIKalimantan, Sulawesi	M3	Rp 310.050	Rp 330.200
3.	IIIMaluku	M3	Rp 355.550	Rp 382.200
4.	IVPapua	M3	Rp 395.200	Rp 424.900