Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Dasar Hukum:
1. PP No. 59 Tahun 1998 jis PP No. 74 Tahun 1999 jis PP No. 92 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan
2. Permenhut No. P. 16/Menhut-II/2006 jo Permenhut No. P. 28/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit Pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)
3. Permenhut No. P. 18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)
4. Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2007 tentang Penetapan Harga Patokan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kayu dan Bukan Kayu

Dalam pengusahaan hutan negara, terdapat 4 (empat) jenis iuran kehutanan yang dipungut oleh pemerintah yaitu: Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Ganti Rugi Tegakan (GR).

PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai instristik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan Negara. Selanjutnya definisi hutan Negara mengacu pada UU No. 41 Tahun 1999 yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

Ada 8 (delapan) subyek (wajib bayar) PSDH adalah:
1. Pemegang izin usaha pemanfaatan kayu dan atau bukan kayu pada hutan alam
2. Pemegang izin usaha pemanfaatan kayu dan atau bukan kayu pada hutan tanaman
3. Pemegang izin pemungutan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu dari hutan tanaman dan atau hutan alam
4. Pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan hutan produksi
5. Pemegang izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan
6. Pemegang izin hak pengelolaan hutan desa
7. Pembeli hasil hutan kayu dari hasil penjualan tegakan
8. Pemegang izin lainnya yang sah, yaitu:
a. Izin pemanfaatan kayu dan atau bukan kayu bagi pemanfaatan kawasan hutan yang diubah statusnya menjadi bukan kawasan hutan
b. Izin pemanfaatan bukan kayu pada izin pemanfaatan kawasan hutan tanaman
c. Izin pemanfaatan kayu dan atau bukan kayu pada izin pemanfaatan kawasan dalam hutan alam
d. Izin pemanfaatan kayu pada hutan kemasyarakatan

Hasil hutan (obyek) yang dikenakan PSDH meliputi:
1. Hasil hutan kayu pada hutan alam dan atau hutan tanaman yang bersal dari hutan Negara
2. Hasil hutan kayu atau bukan kayu yang telah ada dan tumbuh secara alami walaupun areal tersebut telah dibebani alas titel yang mengalami perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan Negara
3. Hasil hutan bukan kayu pada hutan alam dan atau hutan tanaman yang berasal dari hutan Negara antara lain rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan dan tanaman obat.
4. Hasil hutan kayu dari hutan tanamn pada Hutan Tanaman Rakyat (HTR) atau Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (HTHR) pada hutan produksi
5. Hasil hutan kayu yang berasal dari penjualan tegakan
6. Hasil hutan kayu yang berasal dari pemanfaatan kayu pada hutan kemasyarakatan
7. Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan desa

Ketujuh obyek di atas tidak berlaku jika:
1. Hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan adat yang dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat dan tidak diperdagangkan
2. Hasil hutan kayu dan bukan kayu yang berasal dari hutan Negara yang langsung dipakai sendiri maksimal 5 (lima) meter kubik oleh penduduk setempat dan tidak diperdagangkan
3. Hasil hutan yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat.

Pemungutan PSDH oleh subyek PSDH oleh pejabat penagih didasarkan pada Laporan Hasil Produksi (LHP) yang telah disahkan oleh P2LHP. Wajib bayar PSDH harus menyerahkan salinan LHP kepada pejabat penagih PSDH, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak LHP disahkan.

Tagihan PSDH berbentuk Surat Perintah Pembayaran PSDH (SPP PSDH) yang dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap, dengan peruntukan:
1. Lembar pertama untuk wajib bayar
2. Lembar kedua untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota
3. Lembar ketiga untuk Kepala Dinas Provinsi
4. Lembar keempat untuk Kepala UPT Ditjen BUK (BPPHP)
5. Lembar kelima untuk arsip pejabat penagih

SPP PSDH harus dibayar kepada kas negara melalui rekening Bendaharawan Penerima (untuk saat ini di Bank Mandiri) selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak SPP PSDH diterbitkan.

Rumus perhitungan PSDH sebagai berikut:

Tarif x Harga Patokan x Volume Pada LHP = Nilai PSDH

Berdasarkan PP No. 74 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan, maka tariff “kayu” untuk PSDH adalah 10% dengan satuan volume meter kubik (m3). Adapun tarif PSDH ‘bukan kayu” sebesar 6% dengan satuan volume ton, batang, kg, lembar, liter dan SMB. Tarif PSDH “bukan kayu” masih disarkan pada PP No. 59 Tahun 1998. Harga patokan untuk perhitungan PSDH didasarkan pada Permendag RI No. 8/M-DAG/PER/2007 tentang Penetapan Harga Patokan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kayu dan Bukan Kayu.