OPINI

Modernisasi Politik Gelombang Ketiga


Modernisasi politik dalam tulisan ini merujuk pada istilah yang dipakai oleh Samuel Huntington yaitu proses bersegi jamak yang melibatkan perubahan di semua kerangka pemikiran dan aktivitas manusia, seperti pendidikan, industri, seklarasi, demokratisasi serta media massa yang tidak berlangsung secara random dan berdiri sendiri-sendiri, namun semuanya saling terkait. Secara psikologis, modernisasi melibatkan pergeseran mendasar di bidang mental, nilai-nilai dan harapan. Modernisasi politik secara alamiah dimaksudkan untuk mengubah masyarakat terbelakang menjadi maju.

Yang dimaksud “maju” disini adalah  nilai-nilai dan harapan yang merupakan kehendak rakyat (the will of the people) dan kebaikan bersama (the common good) sebagaimana yang sudah dituangkan secara eksplisit oleh  founding fathers Negara Indonesia ke dalam Pembukaan UUD 1945.  Tujuan didirikannnya negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Di Indonesia, modernisasi politik sudah dimulai sejak masa pra kemerdekaan, yang dimulai saat berdirinya organisasi kebangsaan Budi Utomo pada tahun 2008. Organisasi yang didirikan oleh mahasiswa kedokteran Sutomo, Gunawan Mangunkusumo dan Suraji atas gagasan Wahidin Sudirohusodo ini bersifat sosial, ekonomi dan budaya. Meskipun tidak melakukan kegiatan politik, namun orgasisasi ini merupakan awal gerakan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Karena setelah berdirinya Budi Utomo, tumbuhlah organisasi-organasasi politik seperti Indische Partij dan Sarikat Dagang Islam.

Titik puncak kedua modernisasi politik adalah peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda Kedua yang digagas oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI).  Sumpah Pemuda merupakan komitmen  para pemuda untuk bersatu demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini terungkap jelas pada  close meeting konggres dimana Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramelan mengemukakan, gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan

Titik puncak yang ketiga terjadi pada tahun 1945. Pencapaian kemerdekaan setelah melalui perjuangan selama puluhan tahun merupakan jalan untuk mencapai kehendak rakyat dan kebaikan bersama.

Titik ujung gelombang pertama modernisasi politik terjadi pada tahun 1965 yang ditandai dengan Gerakan 30 September (Gestapu) 1965. Peristiwa semalam ini merupakan usaha kudeta yang dituduhkan kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) serta pembunuhan enam perwira tinggi militer AD. Titik ini sekaligus mengawali gelombang modernisasi politik tahap dua.

Di bawah kepemimpinan Suharto selama 32 tahun, Indonesia secara tegas mendeklarasikan diri sebagai penganut demokrasi Pancasila. Segala paham yang berazas selain Pancasila adalah haram.  Peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984 menggambarkan dengan baik drama politik rezim orde baru yang dimana tindakan represif negara dihalalkan dengan alasan tindakan subversif.

Peristiwa Tanjung Priok adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia yang mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta sejumlah gedung rusak terbakar. Sekelompok massa melakukan defile sambil merusak sejumlah gedung dan akhirnya bentrok dengan aparat yang kemudian menembaki mereka. Setidaknya 9 orang tewas terbakar dalam kerusuhan tersebut dan 24 orang tewas oleh tindakan aparat. Pada tahun 1985, sejumlah orang yang terlibat dalam defile tersebut diadili dengan tuduhan melakukan tindakan subversif, lalu pada tahun 2004 sejumlah aparat militer diadili dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia pada peristiwa tersebut (www.wikipedia.com)

Titik puncak selanjutnya ditandai dengan adanya Kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan yang terjadi di Indonesia pada 13 Mei15 Mei 1998, khususnya di ibu kota Jakarta namun juga terjadi di beberapa daerah lain. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti di mana empat mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998 (www.wikipedia.com)

Krisis finansial Asia ini telah menumbangkan banyak perusahaan-perusahaan, sehingga terjadi PHK besar-besaran, melonjaknya hutang luar negeri karena melemahnya rupiah terhadap dollar amerika serikat dan sentiment anti Tionghoa karena diangggap menghegemoni perekonomian Indonesia.

Secara ringkas, kronologis titik-titik puncak modernisasi politik adalah sebagai berikut:

  1. Tahun 1908 – Gerakan Budi utomo
  2. Tahun 1928 – Sumpah Pemuda
  3. Tahun 1945 – Kemerdekaan Indonesia
  4. Tahun 1965 – Gerakan 20 September/PKI
  5. Tahun 1984– Peristiwa Tanjung Priok
  6. Tahun 1998 – Kerusuhan Mei 1998

 

Bila kita perhatikan pola titik-titik modernisasi politik di atas, rentang waktu yang diperlukan antar titik kurang lebih 15 – 20 tahun. Analisis kronologis ini berguna untuk memperkirakan titik jenuh kelenturan kekuasaan atau meminjam istilah Huntington pelembagaan politik. Jika titik jenuh kelenturan telah tercapai, maka pasti akan terjadi pergantian kekuasaan.

Huntington mengatakan pelembagaan ialah proses dimana organisasi dan tata cara memperoleh nilai baku atau stabil. Tingkat pelembagaan setiap sistem politik dapat ditentukan dari segi kemampuan untuk menyesuaikan diri, kompleksitas, otonomi dan keterpaduan organisasi dan tata cara.

Melalui analisis sebab akibat, kita juga dapat menyimpulkan bahwa pergantian titik –titik modernisasi politik pasti disebabkan faktor ekonomi dan kesejahteraan, pendidikan dan demokratisasi. Ketidakpuasan ekonomi dan kesejahteraan serta proses demokratisasi, ditambah dengan tingkat pendidikan masyarakat akan mmenimbulkan massifikasi konflik sosial dan pada akhirnya tumbangnya kekuasaaan.

Pada era reformasi yang sudah berlangsung sekitar 13 tahun ini, ketidakpuasan terhadap penguasa sebagai penyeimbang kekuasaan politik mulai bermunculan.  Hal ini dibuktikan dengan meningginya jumlah golongngan putih pada setiap pemilu pusat dan daerah. Isu yang kerap diusung oleh kaum oposan antara lain korupsi, hukum yang bersifat tebang pilih, lambatnya respon penguasa terhadap permasalahan sosial, kemiskinan, pengangguran  dan  maupun  pemerataan ekonomi.

Di sisi lain naiknya pendapatan per kapita penduduk (meskipun banyak pula penduduk Indonesia yng tergolong miskin) dan makin baiknya tingkat pendidikan  telah menciptakan kelas menengah baru yang kritis terhadap penguasa. Kelas menengah ini bisa menjadi sumber kekuatan baru yang bisa menggulingkan kekuasaaan pemerintah yang ada.

Artinya makin massifnya konflik sosial akibat ketidakpuasaan kepada penguasa serta rentang waktu orde reformasi yang sudah cukup lama (mendekati titik jenuh kelenturan kekuasaan), bukan tidak mungkin satu periode kepemimpinanan lagi akan terjadi people power sebagai titik awal gelombang ketiga, jika kehendak rakyat dan kebaikan bersama dirasa hanya di awang-awang saja.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s