FORESTRY

Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan


Dasar hukum:

1.      Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan,

2.      Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan,

3.      Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan,

4.      Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 889/KPTS-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penetapan Kembali Iuran Hak Pengusahaan Hutan Untuk Seluruh Indonesia,

5.      Peraturan Menteri Kehutanan No. P.16/Menhut-II/2006 tanggal 22 Maret 2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit Pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Dana Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH),

6.      Peraturan Menteri Kehutanan No. P.28/Menhut-II/2007 tanggal 6 Agustus 2007 tentang Perubahan Permenhut No. P.16/Menhut-II/2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit Pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH).

7.      Peraturan Menteri Kehutanan No. P.32/Menhut-II/2007 tanggal 24 Agustus 2007 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi,

8.      Peraturan Menteri Kehutanan No. P.15/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Permenhut No. P.32/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi.

Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) pada hutan produksi adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersedut diberikan. IIUPH juga dikenakan pada izin penambahan areal kerja dan atau izin perpanjangan usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi.

Besarnya nilai IIUPH dihitung berdasarkan luas areal hutan yang diberikan dalam izin dikalikan dengan tarif dikalikan dengan jangka waktu pengusahaan. Besarnya tarif IIUPH diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1998 jis No. 74 Tahun 1999 dan No. 92 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan da Perkebunan.

IIUPH = Luas x Tarif x Waktu

 IIUPH dikenakan kepada:

  1. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan
  2. Pemegang izin Usaha Pemanfaatan Jasa lingkungan
  3. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan atau Bukan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi
  4. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan atau Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi

Surat Perintah Pembayaran (SPP) IIUPH diterbitkan oleh pejabat penagih IIUPH paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah salinan keputusan pemberian izin usaha pemanfaatan hutan diterima oleh pejabat penagih. Terdapat 3 (tiga) pejabat penagih IIUPH yaitu:

  1. Direktur Jenderal, jika izin diterbitkan oleh Menteri Kehutanan.
  2. Kepala Dinas Provinsi, jika izin dikeluarkan oleh Gubernur
  3. Kepala Dinas Kabupaten/Kota, jika izin dikeluarkan oleh Bupati

Wajib bayar IIUPH harus membayar IIUPH terutang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SPP IIUPH terutang. Pembayaran IIUPH kepada Kas Negara melalui Bendaharawan Penerima Kementerian Kehutanan pada Bank Mandiri dengan mecantumkan kode referensi 15 digit.

Jika wajib bayar melunasi IIUPH terutang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka pemegang izin diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu pembayaran IIUPH. Apabila belum dilunasi juga, maka keputusan pemberian izin ditarik kembali.

Menyikapi krisis keuangan global, Kemenhut mengeluarkan perubahan peraturan tentang IIUPH dengan diterbitkannya Permenhut No. P.15/Menhut-II/2009 yang berlaku dari tanggal 5 Maret 2009 sampai 30 April 2010 dan dapat diperpanjang selama krisis keuangan global belum berakhir.  Pada peraturan tersebut  disebutkan bahwa  jangka waktu pelunasan SPP IIUPH terutang yang nilainya lebih dari 2 milyar adalah satu tahun. Pelunasanya dapat diangsur sebanyak 4 kali dengan jumlah angsuran pertama minimal 25%. Jika pembayaran angsuran pertama 25% terpenuhi, Keputusan pemberian izin dapat diserahkan kepada pemegang izin.

Sisa IIUPH terutang dapat dilunasi dengan tenggang waktu 3 (tiga) kali peringatan dengan tenggang waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu pembayaran IIUPH. Jika pada peringatan III, pemegang izin tidak melunasi IIUPH terutang, maka keputusan pemberian izin akan dicabut. Dengan terbitnya pencabutan keputusan  izin, IIUPH yang sudah dibayar menjadi milik Negara dan  tidak menggugurkan kewajiban pemegang izin untuk melunasi sisa IIUPH yang terutang.

SPP IIUPH dibuat rangkap lima. Jika pemberi izin adalah Menteri Kehutanan, maka peruntukannya 1.) Lembar kesatu juntuk pemegang izin selaku wajib bayar, 2.) Lembar kedua untuk menteri, 3.) Lembar ketiga untuk Sekretaris Jenderal Kemenhut, 4.) Lembar keempat untuk Kepala Dinas Provinsi dan 5.) Lembar kelima untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Jika pemberi izin adalah gubernur, maka peruntukan SPP IIUPH adalah 1.) Lembar kesatu untuk pemegang izin selaku wajib bayar, 2.) Lembar kedua untuk Gubernur setempat, 3.) Lembar ketiga untuk Sekretaris Jenderal Kemenhut, 4.) Lembar keempat untuk Direktur Jenderal dan 5.) Lembar kelima untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Jika pemberi izin adalah bupati, maka peruntukan SPP IIUPH untuk 1.) Lembar  kesatu untuk pemegang izin selaku wajib bayar, 2.) Lembar kedua untuk Bupati/Walikota setempat, 3.) Lembar ketiga untuk Sekretaris Jenderal Kemenhut, 4.) Lembar keempat untuk Direktur Jenderal dan 5.) Lembar kelima untuk Kepala Dinas Provinsi.

Tarif IIUPH sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 untuk HPH baru dan areal tambahan (perluasan) selama jangka masa 20 tahun adalah 1.) Wilayah Sumatera dan Sulawesi Rp 37.500,-/Ha; 2.) Wilayah Kalimantan dan Maluku Rp 50.000,-/Ha dan 3.) Wilayah Irian Jaya, NTB dan NTT Rp 20.000,-/Ha.

Tarif IIUPH untuk HPH perpanjangan dan eks areal HPH yang pernah dieksploitasi selama jangka masa 20 tahun adalah 1.) Wilayah Sumatera dan Sulawesi Rp 22.500,-/Ha; 2.) Wilayah Kalimantan dan Maluku Rp 30.000,-/Ha dan 3.) Wilayah Irian Jaya, NTB dan NTT Rp 15.000,-/Ha.

Tarif IIUPH untuk areal HPHTI baru dan areal tambahan (perluasan) dengan sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) untuk jangka waktu selama HPHTI yang bersangkutan, IHPH Bambu selama masa HPH bersangkutan dan IHPH Rotan selama masa HPH yang bersangkutan adalah Rp 2.600,-/Ha.

Tarif IIUPH untuk areal HPHTI Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) untuk setiap 35 tahun adalah 1.) Wilayah Sumatera dan Sulawesi Rp 22.500,-/Ha; 2.) Wilayah Kalimantan dan Maluku Rp 30.000,-/Ha; 3.) Wilayah Irian Jaya, NTB dan NTT Rp 15.000,-/Ha.

 

6 thoughts on “Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan

    • Masih, Bapak. Hanya saja PBB bukan domainnya Kementerian Kehutanan, tetapi domainnya Kementerian Keuangan.

      Terima kasih.
      Salam
      Neny

      Suka

  1. Salam mbak Neny yth,

    Dengan keluarnya PP No. 12 Tahun 2014, dimana perusahaan kami akan membuka perkebunan di papua dan akan melaksanakan proses landclearing, maka apakah iiuphnya diganti menjadi IIUPHHK-HA Rp 3,750/Ha/Tahun? sesuai denga PP di atas halaman 10.

    Terimakasih atas pencerahannya.
    bygn

    Suka

    • Mas, IIUPH dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan (IUPK), izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan (IUPJL), izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) termasuk IUPHHK-HA dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IUPHHBK). Tarif tentunya disesuaikan dengan peraturan yang baru.

      Namun sepengetahuan saya, perkebunan tidak masuk dalam kategori keempat izin di atas. Perkebunanan yang menggunakan kawasan hutan diperoleh melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan yang dapat dikonversi atau tukar menukar kawasan hutan. Selanjutnya untuk menebang pohon sebagai ekses kegiatan tersebut, pemegang izin harus memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dengan kewajiban iuran kehutannnya membayar Dana Reboisasi, Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan. IIUPH tidak perlu membayar. Sebelum menebang, Pemegang IPK harus menyetor Bank Garansi terlebih dahulu. Tarif dan harga patokan disesuaikan dengan aturan yang berlaku.🙂

      Salam
      Neny

      Suka

    • Untuk HHBK hanya dikenakan PSDH. Cara perhitungannya Nilai PSDH = tarif x harga patokan x volume.
      Untuk tarif, Ibu lihat di PP 12 Tahun 201. Untuk harga patokan, Ibu lihat di Permenhut P.68/Menhut-II/2014. Untuk volume merupakan hasil kurji, yang tertulis pada LP-HHBK.

      Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s