FORESTRY

Pejabat PUHH


Seri PUHH Pada Hutan Negara

Dasar hukum:

  1. Permenhut P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara
  2. Permenhut P.63/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Permenhut P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara
  3. Permenhut P.8/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kedua Permenhut P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara
  4. Permenhut P.45/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Ketiga Permenhut P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara

Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH)  adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/peredaran dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan (Permenhut  No. P.55/Menhut-II/2006 Pasal 1 Ayat 1).

PUHH dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman kepada semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan di bidang kehutanan, sehingga penatausahaan hasil hutan berjalan dengan tertib dan lancar, agar kelestarian hutan, pendapatan negara, dan pemanfaatan hasil hutan secara optimal dapat tercapai. Yang dimaksud pendapatan Negara disini adalah Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Ganti Rugi Tegakan (GR).

Ruang lingkup PUHH meliputi obyek dari semua jenis hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, hasil hutan bukan kayu, hasil hutan olahan yang berasal dari perizinan sah pada hutan Negara. Namun untuk hasil hutan produk Perum Perhutani, penatausahaan hasil hutannya diatur secara tersendiri oleh Direksi Perum Perhutani, kecuali untuk hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pengangkutan hasil hutan mengikuti peraturan PUHH pada Permenhut P.55/Menhut-II/2006 beserta perubahannya.

Dalam PUHH terdapat istilah Pejabat PUHH. Pejabat inilah yang nantinya akan mengawal hasil hutan dari hulu sampai hilir. Itulah sebabnya Pejabat PUHH memegang peran yang sangat penting dalam kelestarian hutan. Karena mereka inilah yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan hasil hutan dari kawasan hutan negara. Pejabat PUHH ada 6 (enam):

1.      P2LHP

Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) adalah Pegawai Kehutanan yang memenuhi kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan laporan hasil penebangan kayu bulat dan atau kayu bulat kecil.

Tugas dan tanggung jawab P2LHP sebagai berikut:

  • Melakukan pemeriksaan   administrasi pembuatan LHPKB/ LHP-KBK dan pemeriksaan fisik KB/HHBK sebagaimana diatur dalam lampiran III Permenhut P.55/Menhut-II/2006.
  • Mengesahkan LHP-KB/LHP-KBK setelah melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik dan hasilnya dinyatakan benar.
  • Bertangggung jawab terhadap kebenaran administrasi dan fisik dari LHP-KB/LHP-KBK yang disahkannya.

2.      P2LP-HHBK

Pejabat Pengesah Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (P2LP-HHBK) adalah Pegawai Kehutanan yang memenuhi kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan laporan produksi hasil hutan bukan kayu.

Tugas dan tanggung jawab P2LP-HHBK sebagai berikut:

  • Melakukan pemeriksaan   administrasi pembuatan LPHHBK dan pemeriksaan fisik HHBK sebagaimana diatur dalam lampiran III Permenhut P.55/Menhut-II/2006.
  • Mengesahkan LPHHBK setelah melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik dan hasilnya dinyatakan benar.
  • Bertangggung jawab terhadap kebenaran administrasi dan fisik dari LP-HHBK yang disahkannya.

3.      P2SKSKB

Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (P2SKSKB) adalah pegawai yang bekerja di bidang kehutanan baik PNS maupun bukan PNS, yang mempunyai kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen SKSKB.

Tugas dan tanggung jawab P2SKSKB:

  • Melakukan pemeriksaan administrasi terhadap DKB yang diajukan perusahaan dan melakukan pemeriksaan fisik atas KB yang akan diangkut sebagaimana diatur dalam lampiran III Permenhut P.55/Menhut-II/2006.
  • Mengesahkan DKB dan menerbitkan SKSKB, apabila hasil pemeriksaan fisik dinyatakan benar.
  • Bertangggung jawab terhadap kebenaran administrasi dan fisik dari DKB yang disahkannya dan SKSKB yang diterbitkannya.

Kewajiban Pelaporan P2SKSKB:

Pada setiap akhir bulan yang bersangkutan wajib membuat Daftar Penerbitan SKSKB dengan  menggunakan blanko model DKB.203a dan membuat Daftar Penerimaan, Penerbitan dan Persediaan Blanko SKSKB dengan menggunakan blanko model DKB.203c, disampaikan kepada instansi yang menyerahkan.

4.      P3KB

Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) adalah Pegawai Kehutanan yang mempunyai kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan dan diangkat serta diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas kayu bulat yang diterima industri primer hasil hutan, TPK Antara atau pelabuhan umum.

Tugas dan tanggung jawab:

  • Mematikan semua SKSKB/FA-KB atas KB/KBK yang masuk di tempat tujuan di wilayah kerjanya.
  • Perusahaan tujuan setelah menerima KB/KBK paling lambat 1 x 24 jam melaporkan kepada P3KB setempat, selanjutnya P3KB mematikan SKSKB/FA-KB dilanjutkan pemeriksaan administrasi dan fisik sesuai tata cara sebagaimana dimaksud dalam lampiran III Permenhut P.55/Menhut-II/2006.
  • Dalam hal perusahaan tujuan tidak menerima/menolak KB/KBK yang telah sampai di tempat tujuan, P3KB tetap mematikan SKSKB/FA-KB dan melaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
  • Aktif memantau KB/KBK yang masuk/tiba di lokasi TPK Antara/Industri pada wilayah kerja masing-masing. Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran dalam pengangkutan KB, P3KB dapat melakukan pemeriksaan fisik KB secara keseluruhan (100%).

Kewajiban Pelaporan P3KB:

P3KB di Industri atau TPK Antara, setelah melakukan pemeriksaan, setiap bulan wajib membuat Rekapitulasi Pemeriksaan Hasil Hutan (RPHH) dengan menggunakan blanko model DKB.201f, sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan :

a. lembar kesatu, untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota;

b. lembar kedua, untuk Balai setempat; dan

c. lembar ketiga, untuk arsip P3KB.

5.      Penerbit Faktur (FA-KB/FA-KO/FA-HHBK)

Penerbit Faktur (Penerbit FA-KB/FA-HHBK/FA-KO) adalah karyawan perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan yang mempunyai kualifikasi sebagai Penguji Hasil Hutan/GANIS PHPL yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen Faktur

Kewajiban Pelaporan Penerbit FA-KB/FA-HHBK/FA-KO adalah wajib membuat Daftar Penerbitan FA-KB/FA-HHBK/FA-KO dengan menggunakan blanko  model DKB.203b pada setiap akhir bulan dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

6.      Petugas Pembuat LHP

Petugas Pembuat LHP-KB/LHP-KBK/LP-HHBK adalah Tenaga yang berkualifikasi Penguji Hasil Hutan yang diangkat oleh Kepala Dinas Provinsi.

Tugas dan tanggung jawab Petugas Pembuat LHP:

Wajib mengajukan permohonan pengesahan LHP-KB/KBK kepada P2LHP dalam wilayah kerjanya dengan menggunakan contoh format sesuai lampiran VI Permenhut P.55/Menhut-II/2006, paling sedikit 2 (dua) kali setiap bulan pada pertengahan dan akhir bulan.

Wajib mengajukan permohonan pengesahan LP-HHBK kepada P2LP-HHBK dengan tembusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah kerjanya dengan menggunakan contoh format sesuai lampiran VI Permenhut P.55/Menhut-II/2006, paling sedikit 2 (dua) kali setiap bulan pada pertengahan dan akhir bulan.

Kewajiban pelaporan Pembuat LHP:

  1. Membuat Buku ukur KB/KBK (khusus untuk Petugas Pembuat LHP-KB/KBK)
  2. Membuat LHP-KB/KBK/LP-HHBK dan rekapitulasi LHP-KB/KBK/LP-HHBK

Persyaratan untuk diangkat sebagai P2LHP/P2LP-HHBK, P2SKSKB dan P3KB adalah sebagai berikut :

a.      Pegawai Kehutanan pada Dinas Kabupaten/Kota atau Provinsi setempat.

b.      Memiliki sertifikat Pengawas Penguji Hasil Hutan (sekarang Wasganis PHPL)

c.      Berkualifikasi Pengawas Penguji Hasil Hutan (Wasganis PHPL) dan memiliki Kartu Pengawas         Penguji Hasil Hutan (Wasganis PHPL) sesuai dengan komoditas hasil hutan yang masih berlaku dari Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.

d.      Memiliki dedikasi tinggi, berkelakuan baik, jujur dan bertanggung jawab.

Tata Cara Pengangkatan untuk menjadi P2LHP/P2LP-HHBK, P2SKSKB dan P3KB (Permenhut P.55/Menhut-II/2006 Pasal 39 Ayat 2 – 5)

  1. Kepala Dinas Provinsi menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Balai (BPPHP)  setempat mengenai rencana pengangkatan P2LHP/P2LP-HHBK, P2SKSKB dan atau P3KB berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
  2. Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Balai (BPPHP) membuat pertimbangan teknis berupa daftar nama-nama personil yang berdasarkan penilaian Balai layak untuk diangkat sebagai P2LHP/P2LP-HHBK, P2SKSKB dan atau P3KB, dan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi yang bersangkutan.
  3. Berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud pada huruf b, selanjutnya Kepala Dinas Provinsi menetapkan personil P2LHP/P2LP-HHBK, P2SKSKB, dan atau P3KB dengan Keputusan.
  4. Keputusan sebagaimana dimaksud huruf c, antara lain memuat nama, jabatan, pangkat, alamat dan wilayah kerja di mana pejabat tersebut diangkat (setiap personil hanya diperkenankan memiliki satu jabatan tersebut), serta specimen tanda tangan masing-masing pejabat ybs.
  5. Masing-masing P2LHP/P2LP-HHBK, P2SKSKB, dan P3KB wajib diberi nomor register oleh Kepala Dinas Provinsi;

Persyaratan untuk menjadi Penerbit Faktur FA-KB/FA-KO/FA-HHBK  (Permenhut P.55/Menhut-II/2006 Pasal 25 Ayat  5) adalah pimpinan perusahaan wajib mengusulkan nama-nama calon dengan melampirkan :

  1. Copy sertifikat dan Kartu Penguji (Ganis PHPL) yang masih berlaku;
  2. Lokasi/wilayah kerja penugasan dan specimen tanda tangan;

Tata Cara untuk menjadi Penerbit Faktur FA-KB/FA-KO/FA-HHBK  (Permenhut P.55/Menhut-II/2006 Pasal 25 Ayat  1-4)

  1. Penerbit FA-KB di TPK Hutan Alam atau TPK Hutan Tanaman ditetapkan oleh Kepala Balai setempat berdasarkan usulan dari Pimpinan perusahaan.
  2. Penerbit FA-KB untuk pengangkutan lanjutan dari TPK Antara ditetapkan oleh Kepala Balai setempat berdasarkan usulan perusahaan pemilik TPK Antara.
  3. Penerbit FA-HHBK ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota berdasarkan usulan pimpinan perusahaan pengumpul yang bersangkutan,
  4. FA-HHBK Perum Perhutani diterbitkan oleh Petugas Perum Perhutani yang ditetapkan oleh Kepala Unit.
  5. Penerbit FA-KO ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi berdasarkan usulan dari pimpinan perusahaan ybs

Persyaratan untuk menjadi Petugas Pembuat LHP (Permenhut P.55/Menhut-II/2006 Pasal 9) pemegang izin wajib mengusulkan nama-nama calon kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan dilampiri :

a. Copy sertifikat dan Kartu Penguji (KP) yang masih berlaku;

b. Lokasi/wilayah kerja penugasan dan specimen  ttd;

c. Rekomendasi teknis dari Kepala Balai untuk diangkat dengan Keputusan Kepala Dinas  Provinsi

Secara sederhana alur kegiatan pejabat PUHH dari hulu ke hilir adalah sebagai berikut:

  1. Pembuat LHP-KB/KBK/HHBK mengajukan permohonan pengesahan LHP-KB kepada P2LHP/P2LP-HHBK dalam wilayah kerjanya.  Khusus untuk HHBK ditembuskan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
  2. P2LHP/P2LP-HHBK melakukan pemeriksaan   administrasi pembuatan LHPKB/ LHP-KBK/LPHHBK dan pemeriksaan fisik KB/HHBK. Jika sudah benar, LHP-KB/KBK/LP-HHBK akan disahkan di TPn dan Tempat Pengumpulan HHBK.
  3. LHP-KB/KBK/LP-HHBK yang sudah disahkan ini sebagai dasar penagihan PSDH/DR/GR.
  4. Hasil hutan yang sudah dibayarkan iuran kehutanannya bisa diterbitkan SKSKB-nya oleh P2SKSKB.
  5. SKSKB/FA-KB yang sudah sampai di tempat tujuan dimatikan oleh P3KB.

11 thoughts on “Pejabat PUHH

    • Dalam Permenhut p.55/menhut-II/2006 pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa:
      Persyaratan umum untuk diangkat sebagai P2LHP/P2LP-HHBK, P2SKSKB dan P3KB
      adalah sebagai berikut :
      a. Pegawai Kehutanan pada Dinas Kabupaten/Kota atau Provinsi setempat.
      b. Memiliki sertifikat Pengawas Penguji Hasil Hutan (PPHH)
      c. Berkualifikasi Pengawas Penguji Hasil Hutan dan memiliki Kartu Pengawas
      Penguji Hasil Hutan sesuai dengan komoditas hasil hutan yang masih berlaku dari
      Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.
      d. Memiliki dedikasi tinggi, berkelakuan baik, jujur dan bertanggung jawab.

      Jadi tidak ada syarat “tidak sedang menjabat Pejabat Struktural (eselon). Sehingga jawabannya “boleh saja pejabat struktural menjadi pejabat PUHH”.
      Namun apakah mungkin dengan kesibukannya sebagai pejabat struktural, bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat PUHH kelak sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 ayat 1 huruf d.? Ini biasanya yang menjadi pertimbangan, mengapa pejabat PUHH bukan pejabat struktural.

      Demikian semoga bermanfaat.

      Terima kasih sudah datang ke blog saya.
      Salam
      Neny Triana

      Suka

  1. kalau tidak salah ada Surat Edaran Menteri (SE.01/menhut-VI/2004) yang isinya antara lain menyatakan bahwa pejabat struktural tidak diperbolehkan merangkap sbg pejabat PUHH (P2LHP, P2SKSKB, P3KB).

    Suka

    • Wah, bisa share SE.01/Menhut-VI/2004 – nya?
      BTW saya sudah diskusi dengan senior saya, untuk pejabat struktural tidak boleh merangkap pejabat PUHH ada di peraturan PUHH yang lama (SK Menhut No. 126 tahun 2003). Namun peraturan tersebut sudah tidak berlaku.

      Terima kasih sudah datang ke blog saya
      Salam
      Neny Triana

      Suka

    • Pada peraturan menteri kehutanan tidak ada yang tidak memperbolehkan penerbit FAKB merangkap menjadi petugas pembuat LHP pada IPK. Namun harus juga dilihat peraturan daerahnya. Contohnya pada Prov. Nusa Tenggara Barat ada peraturan daerah yang tidak membolehkan rangkap jabatan PUHH.

      Demikian semoga bermanfaat.
      Salam
      Neny Triana

      Suka

  2. Secara hukum, jelas peraturan daerah tidak boleh bertentangan peraturan yang lebih tinggi. Saya pribadi tidak melihat adanya pertentangan di sana. Bukankah ketika rangkap jabatan, kesempatan untuk berkolusi lebih besar? Sekali lagi, menurut saya, semangat inilah yang mendasari keluarnya Perda di NTB.

    Salam
    Neny

    Suka

  3. Mohon sharenya kalau memiliki Surat Edaran tersebut (SE.01/Menhut-VI/2004); tapi menurut penafsiran sementara saya SE tersebut tidak bertentangan dengan P.55/Menhut-II/2006 dimana ada secara eksplisit menbahas masalah tersebut…..Salam, Julias “oetjhop” Shofiar-Putussibau (Kalimantan Barat)

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s