FORESTRY

Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu


Seri PUHH Pada Hutan Negara

Definisi dan maksud PUHH

Pada tulisan saya yang lalu, telah dibahas PUHH hasil hutan kayu. Tidak serumit PUHH hasil hutan kayu, kegiatan PUHH hasil hutan bukan kayu lebih sederhana, karena proses official assesmentnya lebih singkat.

Sekali lagi pengertian Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) mengacu pada Permenhut P.55/Menhut-II/2006 Pasal 1 Ayat 1 yaitu kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/peredaran dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan.

Penatausahaan hasil hutan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman kepada semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan di bidang kehutanan, sehingga penatausahaan hasil hutan ber jalan dengan tertib dan lancar, agar kelestarian hutan, pendapatan negara, dan pemanfaatan hasil hutan secara optimal dapat tercapai.

Subyek PUHH HHBK

Terdapat 3 (tiga) subyek PUHH HHBK yaitu IUPHHBK, IPHHBK, IUIPHHBK.

IUPHHBK sendiri ada 2 (dua) pada hutan alam dan hutan tanaman.  Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada hutan alam adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu pada hutan alam. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada hutan tanaman adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu hasil budidaya pada hutan produksi. yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, perbenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan, dan pemasaran hasil hutan bukan kayu.

Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) adalah izin dengan segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu antara lain rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan dan lain sebagainya di dalam hutan lindung dan atau hutan produksi.

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) adalah izin mendirikan industri untuk mengolah hasil hutan bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.

Definisi HHBK

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah hasil hutan selain kayu yang dipungut dari dalam hutan lindung dan atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan dan lain sebagainya (Permenhut P.55/Menhut-II/2006 Pasal 1 Ayat 40).

Pengelompokan HHBK pada Lampiran Permenhut P.35/Menhut-II/2007 adalah sebagai berikut:

1. Kelompok hasil hutan tumbuhan dan tanaman, terdiri dari:

  • Kelompok resin misal: agathis, dammar, kapur barus, kemenyan
  • Kelompok minyak atsiri misal: gaharu, ekaliptus
  • Kelompok minyak lemak, pati dan buah-buahan misal: balam, aren, sagu, kenari
  • Kelompok tannin, bahan pewarna dan getah misal: tannin gambir, pewarna angsana, getah jelutung
  • Kelompok tumbuhan obat dan tanaman hias misal: adhas, akar teki, brotowali, anggrek bulan
  • Kelompok palma dan bamboo misal: rotan batang, babu apus
  • Alkaloid misal: kina
  • Kelompok lainnya misal: pandan, nipah

2. Kelompok hasil hewan

  • Hewan hasil penangkaran misal: arwana irian, kupu-kupu, rusa
  • Hasil hewan misal: sarang burung wallet, madu, shedlak
  • hewan buru yang terbagi dalam: a.) kelas mamalia, b.) kelas reptilia, c.) kelas amfibi dan d.) kelas aves

Sedangkan pada Lampiran PP No.58 tahun 1998 tentang  Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan, terdapat 11 (sebelas) klasifikasi HHBK sebagai berikut:

  1. Rotan contohnya kelompok rotan pulut, rotan sega, lambing, tohiti, manau , semambu dan lain-lain.
  2. Getah contohnya getah jelutung, getah ketiau, getah pinus dan lain-lain
  3. Damar contohnya damar mata kucing, damar batu, damar kopal, sheetlac, gubal gaharu, kemedangan, biji tengkawang, biji kemiri, kenari, kemenyan, biga, asam dan lain-lain
  4. Minyak atsiri contohnya minyak kenanga, minyak pala, minyak sereh dan lain-lain
  5. Sarang burung wallet yang diambil dari alam yaitu wallet putih dan wallet hitam
  6. Kulit kayu contohnya acacia, bakau, kalapari, gelam dan lain-lain
  7. Tikar terdiri dari agel, kolosua dan pandan
  8. Atap terdiri dari atap nipah/kajang, atap rumbia dan atap sirap
  9. Bambu terdiri dari bambu apus, bambu petung dan bambu milah
  10. Lain-lain terdiri dari lilin tawon, madu, nibung bulat, sagu, nipah (nira dan gula), ijuk dan ketak
  11. Bambu produksi Perhutani dan Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari bambu petung/apus/milah dan bambu glontang.

Dokumen legalitas HHBK

Dokumen legalitas HHBK yang diambil dari hutan Negara adalah Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK).  Faktur ini diterbitkan oleh  Penerbit FA-HHBK dan digunakan untuk pengangkutan HHBK yang berasal dari areal ijin yang sah pada hutan alam negara.

FA-HHBK merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan yang berfungsi sebagai bukti legalitas dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang asal usulnya berasal dari hutan Negara.

Pada FA-HHBK juga berlaku prinsip:

  1. 1 (satu) kali penggunaan;
  2. 1 (satu) pemilik;
  3. 1 (satu) jenis komoditas hasil hutan;
  4. 1 (satu) alat angkut; dan
  5. 1 (satu) tujuan pengangkutan.

FA-HHBK dibuat 5 (lima) rangkap, dengan peruntukan sebagai berikut :

  1. Lembar ke-1 dan ke-2 : Bersama-sama hasil hutan yang diangkut;  Lembar ke-1 untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota tujuan dan lembar ke-2 untuk arsip penerima;
  2. Lembar ke-3 : Untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota tempat asal hasil hutan;
  3. Lembar ke-4 : Untuk Kepala Balai asal hasil hutan.
  4. Lembar ke-5 : Untuk arsip penerbit

Penerbitan FA-HHBK

Berikut adalah penjelasan penerbitan FA-HHBK sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Dirjen BPK No. S.1026/VI-BIKPHH/2006:

  1. Penerbit FA-HHBK dipenuhi dari tenaga yang berkualifikasi PHH, untuk itu bagi Penerbit FA-HHBK komoditas rotan dipenuhi dari tenaga yang berkualifikasi Penguji Rotan.
  2. Bagi perusahaan/pengumpul rotan yang belum memiliki tenaga berkualifikasi Penguji Rotan, untuk sementara dapat menggunakan Penerbit dari perusahaan lainnya di wilayah setempat yang telah memiliki Penerbit FA-HHBK dan pengaturannya diserahkan kepada kedua belah pihak.
  3. Khusus untuk Penerbit FA-HHBK selain rotan, mengingat tenaga berkualifikasi PHH untuk HHBK selain rotan masih sangat terbatas, maka untuk sementara Penerbit FA- dapat dipenuhi dari tenaga Penguji HHBK yang ada.
  4. Dalam pengaturanya Asosiasi terkait berkoordinasi dengan BSPHH dan Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota setempat.
  5. Pengangkatan Penerbit FA-HHBK oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.

Alur Kegiatan PUHH HHBK

Untuk memudahkan pemahaman alur kegiatan PUHH HHBK, maka kita bertolak pada definisi PUHH yaitu kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/peredaran dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan.

1. Perencanaan

Perencanaan pemanenan HHBK tidak serumit pada HHK yang harus menggunakan RKT, tetapi target dan jangka waktu pemungutan hasil hutan bukan kayu atas IUPHHBK dan IPHHBK langsung ada pada izin yang sudah keluar.

2. Pemanenan

Pemanenan HHBK dilakukan sesuai dengan jangka waktu dan target pemungutan sebagaimana yang tertera pada izin.

3. Penandaan

Kegiatan penandaan tidak ada pada PUHH HHBK.

4. Pengukuran dan pengujian

Setelah melaksanakan pemanenan/pemungutan HHBK, pemegang IUPHHBK/IPHHBK wajib melakukan pengukuran berat/volume/jumlah HHBK yang telah dipanen/dipungut tersebut.  Hasil pengukuran selanjutnya dicatat dan dibuatkan Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LP-HHBK) dan Rekapitulasi LP-HHBK.

LP-HHBK dan rekapitulasinya dibuat minimal  dua kali dalam setiap bulan oleh petugas pembuat LP-HHBK, yaitu pada setiap pertengahan dan akhir bulan. Jika  tidak ada realisasi produksi HHBK, maka pemegang izin diwajibkan membuat LP-HHBK Nihil dengan menyebutkan alasan-alasannya pada kolom keterangan.

Sekurang-kurangnya setiap pertengahan dan akhir bulan, Pembuat LP-HHBK wajib mengajukan permohonan pengesahan LP-HHBK kepada P2LP-HHBK dengan tembusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah kerjanya.

Kemudian P2LP-HHBK melakukan pemeriksaan fisik sesuai ketentuan yang berlaku (Lampiran III Permenhut P.55/Menhut-II/2006). Hasil pemeriksaan fisik selanjutnya dimasukkan ke dalam Daftar Pemeriksaan Hasil hutan Bukan Kayu dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan LP-HHBK. Apabila hasilnya dinyatakan benar, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut digunakan sebagai dasar pengesahan LP-HHBK.  Pengesahan LP-HHBK dilakukan oleh P2LP-HHBK di tempat pengumpulan.

LP-HHBK yang telah disahkan dijadikan dasar perhitungan pembayaran PSDH. Pengesahan LP-HHBK periode berikutnya dapat dilakukan setelah LP-HHBK periode sebelumnya telah dilunasi PSDH. LP-HHBK dibuat rekapitulasi dan rekapitulasinya dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan  kepada a.) Kepala Dinas Provinsi, b.) Kepala Balai, c.) Penerbit FA-HHBK dan d.) P2LP-HHBK.

5. Pengangkutan/peredaran

Pengangkutan HHBK menggunakan FA-HHBK. Setiap alat angkut dapat digunakan untuk mengangkut hasil hutan dengan lebih dari satu dokumen angkutan. FA-HHBK dibuat sebanyak 5 (lima) lembar dan selalu dilekati dengan DHHBK.  Penerbitan FA-HHBK didasarkan atas rekapitulasi data yang tercantum dalam DHHBK.

Pengisian FA-HHBK dapat dilakukan dengan tulisan tangan. Masa berlaku dokumen FA-HHBK ditentukan oleh penerbit dokumen dengan  mempertimbangkan waktu tempuh normal. Pengisian tanggal mulai berlakunya dokumen FA-HHBK sesuai dengan tanggal penandatanganan/penerbitan dokumen oleh Penerbit Dokumen.

Tatacara pengisian DHHBK, adalah sebagai berikut:

  1. Pengisian DHHBK dilakukan dengan memasukkan data berupa nomor dan tanggal LP-HHBK, jenis HHBK serta jumlah sesuai satuan yang digunakan, sesuai LP-HHBK yang telah disahkan dan telah dibayar lunas PSDH-nya ke dalam DHHBK.
  2. Pengisian DHHBK dapat dilakukan dengan tulisan tangan;
  3. DHHBK dibuat 5 (lima) rangkap dan mengikuti peruntukan sesuai dokumen FAHHBK.

Jika FA-HHBK telah habis masa berlakunya dalam perjalanan, maka tidak perlu dilakukan perpanjangan terhadap dokumen tersebut, dan pengangkutannya cukup disertai/dilampiri dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh pengemudi kendaraan/nakhoda kapal, yang berisi penjelasan mengenai sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pengangkutan.

6. Penimbunan

Tidak ada pengaturan kegiatan penimbunan HHBK pada PUHH HHBK.

7. Pengolahan

Tidak ada pengaturan kegiatan pengolahan HHBK pada PUHH HHBK

8. Pelaporan

a. Pembuat LP-HHBK

Membuat LP-HHBK dan rekapitulasinya serta dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Balai, Penerbit FA-HHBK, P2LP-HHBK

b. P2LP-HHBK

Membuat Daftar Pemeriksaan Hasil Hutan Bukan Kayu (DP-HHBK).

c. Penerbit FA-HHBK

Setiap akhir bulan yang bersangkutan wajib membuat Daftar Penerbitan FA-HHBK dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota;

9 thoughts on “Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu

    • Jika salah mengisi blanko SKSKB (tidak disengaja-red), tidak ada sanksi dengan syarat membuat Berita Acara Pembatalan dan blanko tersebut dicap TIDAK BERLAKU. Silahkan baca Permenhut P.55/Menhut-II/2006 Pasal 51 ayat 3.

      Jika salah mengisi blanko PUHH (disengaja-red), sanksinya diberhentikan menjadi pejabat PUHH.
      Permenhut P.55/Menhut-II/2006 Pasal 44 ayat 1
      (1) Pemberhentian sebagai P2LHP/P2LP-HHBK, P2SKSKB, atau P3KB karena melakukan
      pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) huruf c, karena :
      f.P2LHP/P2LP-HHBK mengesahkan LHP-KB/LHP-KBK/LPHHBK fiktif; atau
      mengesahkan LHP-KB/LHP-KBK/LPHHBK tidak sesuai dengan fisik hasil hutan;
      mengesahkan LHP-KB/LHP-KBK/LPHHBK yang periode sebelumnya belum dibayar
      lunas PSDH dan atau DR; mengesahkan LHP-KB/LHP-KBK/LPHHBK tanpa
      dilakukan pemeriksaan fisik sesuai ketentuan yang berlaku atau melakukan
      manipulasi terhadap hasil pemeriksaan administrasi dan atau fisik atau tidak
      membuat/mengisi buku register.
      g. P2SKSKB menerbitkan dokumen SKSKB susulan; atau menerbitkan SKSKB dalam
      keadaan kosong; atau mengisi lembar ke-1 dan ke-2 berbeda dengan isi lembar
      ke-3 dan seterusnya; atau menerbitkan SKSKB atas KB yang belum disahkan
      P2LHP atau atas KB yang sudah disahkan LHP-KB-nya namun belum dibayar
      lunas PSDH dan atau DR; atau menghilangkan blanko SKSKB dengan sengaja;
      h. P2SKSKB melakukan manipulasi dalam penerbitan SKSKB terhadap asal KB yang
      tidak jelas sumbernya.
      i. P3KB meloloskan penerimaan KB tanpa dokumen; atau tidak membuat buku
      register; atau dengan sengaja menghilangkan dokumen SKSKB asli lembar ke-1
      atau ke-2.

      Terima kasih.
      Salam
      Neny

      Suka

  1. hi, aku nanya dunx, seperti apa ya contoh faktur hasil hutan bukan ya/nota/dokumen penunjang, aku punya damar, mau kirim, tp nda ngerti apa aja dokumennya & melalui mana, thanks sebelumnya.?

    Suka

    • Untuk hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan negara menggunakan FA-HHBK. Untuk hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan hak, diatur oleh masing-masing daerah/kabupaten/kota.

      Blanko FA-HHBK bisa dilihat pada Lampiran II Permenhut P.55/Menhut-II/2006.

      Suka

  2. HHBK kami berupa Madu Hutan yg sedang membutuhkan pemasaran madu dalam kemasan yg berlabel koperasi yg baru kami dirikan dalam jumlah minimal 1000 botol 250 ml. jika ada yg berminat menjadi pembeli atau yg punya relasi dapat menghubungi kami. no, telpon : 08127675187. 100% produk madu kami asli dari hutan, kalau ada yg serius berminat dapat menemui kami di aSAL kami untuk menyaksikan proses pengambilannya dari hutan s/d pengemasannya. trim’s

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s