FORESTRY

Hutan Adat


Penyebutan hak ulayat dan masyarakat hukum adat sebenarnya sudah ada pada UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar tentang Pokok-Pokok Agraria. Namun pengakuan masyarakat hukum adat secara de yure dan dikukuhkan dalam Peraturan Daerah sampai saat ini memang belum ada.

Pada Penjelasan Umum II Angka 3 dinyatakan “ Bertalian dengan hubungan antara bangsa dan bumi serta air dan kekuasaan Negara sebagai yang disebut dalam pasal 1 dan 2 maka didalam pasal 3 diadakan ketentuan mengenai hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, yang dimaksud akan mendudukkan hak itu pada tempat yang sewajarnya di dalam alam bernegara dewasa ini. Pasal 3 itu menentukan, bahwa : “Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturanperaturan lain yang lebih tinggi”.”

Artinya “hak menguasai yang dimiliki Negara” dibatasi juga hak ulayat. Namun pelaksanaan hak ulayat juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara yang lebih luas.

Berdasarkan statusnya hutan di Indonesia terbagi dua: 1.) hutan negara dan 2.) hutan hak. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Dalam penjelasan UU No. 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai.

Karena status hutan hanya ada dua, maka hutan adat masuk ke dalam hutan negara. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum Adat (UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 1, Ayat 6). Jadi hutan adat atau hutan ulayat atau hutan marga atau hutan pertuanan atau sebutan lainnya merupakan milik masyarakat hukum adat dan termasuk dalam hutan negara.

Penjelasan UU No.41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa untuk mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka dalam undang-undang ini hutan di Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan Negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga, atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara, adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan.

Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain (Penjelasan UU No. 41  Tahun 1999 Pasal 67) :

  1. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap);
  2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
  3. Ada wilayah hukum adat yang jelas;
  4. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati;
  5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Selain memenuhi kelima unsur tersebut di atas, keberadaan masyarakat hukum adat harus dikukuhkan dengan Peraturan Daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 pasal 67 ayat 2 “Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”

Pada paragraf di atas jelas, peran pemerintah daerah sangat besar atas pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat. Sejalan dengan semangat otonomi daerah, seharusnya pemerintah daerah – khususnya yang memiliki potensi konflik hutan adat seperti Kalimantan dan Papua – bisa segera membuat langkah konkret untuk mengukuhkan masyarakat hukum adat melalui Peraturan Daerah.

Bila masyarakat hukum adat ini telah dikukuhkan melalui Peraturan Daerah, Pemerintah Pusat bisa menetapkan kawasan hutan tertentu dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat tersebut. Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus adalah pengelolaan dengan tujuan-tujuan khusus seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan sosial budaya dan penerapan teknologi tradisional (indigenous technology). Untuk itu dalam pelaksanaannya harus memperhatikan sejarah perkembangan masyarakat dan kelembagaan adat (indigenous institution), serta kelestarian dan terpeliharanya ekosistem (Penjelasan Pasal 34 UU No. 41 Tahun 1999).

Pemanfaatan hutan adat oleh masyarakat hukum adat juga harus sesuai dengan fungsinya. Jadi  jika hutan adat berada pada kawasan hutan produksi, maka fungsi yang berlaku adalah fungsi produksi. Jika hutan adat berada dalam kawasan hutan lindung, maka fungsi yang berlaku adalah fungsi lindung dan jika hutan adat berada dalam kawasan hutan konservasi, maka fungsi yang berlaku adalah fungsi konservasi.

Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak (UU 41 Tahun 1999 Pasal 67 Ayat 1):

  1. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari  masyarakat adat yang bersangkutan;
  2. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang;
  3. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Sebenarnya dalam UU No.41 Tahun 1999 Pasal 67 ayat 3 dikatakan ketentuan lebih lanjut tentang masyarakat hukum adat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Sayangnya sampai sekarang peraturan pemerintah tersebut belum ada. Peraturan pemerintah itu seharusnya memuat tentang (lihat Penjelasan Pasal 67 Ayat 3 UU No. 41 Tahun 1999):

  1. Tata cara penelitian,
  2. Pihak-pihak yang diikutsertakan,
  3. Materi penelitian, dan
  4. Kriteria penilaian keberadaan masyarakat hukum adat

Sementara Peraturan Pemerintah belum ada dan untuk mengakomodir konflik hutan adat di daerah, Menteri Kehutanan membuat Surat Edaran  No. S. 75/Menhut-II/2004 tanggal 12 Maret 2004 tentang Surat Edaran Masalah Hukum Adat dan Tuntutan Kompensasi/Ganti Rugi oleh Masyarakat Hukum Adat. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh Gubernur/Bupati/Walikota bila terjadi tuntutan oleh masyarakat hukum adat sebagai berikut:

  1. Apabila di wilayah Gubernur/Bupati/Walikota terdapat tuntutan oleh masyarakat hukum adat di dalam kawasan hutan yang selama ini telah dibebani dengan Hak Pengusahaan Hutan/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), maka terhadap permohonan atau tuntutan tersebut perlu sebelumnya dilakukan penelitian oleh pakar hukum adat, tokoh masyarakat yang ada di daerah yang bersangkutan, instansi atau pihak lain yang terkait serta memperhatikan aspirasi masyarakat setempat untuk menentukan apakah permohonan yang bersangkutan masih merupakan masyarakat hukum adat atau bukan. Penelitian tersebut harus mengacu kepada kriteria keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999.
  2. Untuk menetapkan hutan negara sebagai hutan adat yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat hukum adat (rechtsgemeenschap) setempat, Bupati/Walikota melakukan pengusulan hutan negara tersebut untuk ditetapkan sebagai hutan adat dengan memuat letak, luas hutan serta peta hutan adat yang diusulkan kepada Menteri Kehutanan dengan rekomendasi Gubernur, dengan ketentuan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada (de facto) dan diakui keberadaannya (de yure).
  3. Apabila berdasarkan hasil penelitian permohonan tersebut memenuhi syarat, maka agar masyarakat hukum adat tersebut dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.
  4. Peraturan Daerah tentang keberadaan masyarakat hukum adat selanjutnya disampaikan kepada Menteri Kehutanan untuk diajukan permohonan penetapannya sebagai hutan adat. Atas permohonan tersebut Menteri Kehutanan dapat menerima atau menolak penetapan hutan adat.
  5. Apabila berdasarkan permohonan tersebut Menteri Kehutanan dapat menerima maka akan ditetapkan hutan adat untuk masyarakat yang bersangkutan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan hutan adat tersebut, yang akan dikirimkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, maka diminta bantuan Gubernur/Bupati/Walikota untuk dapat memfasilitasi pertemuan antara masyarakat hukum adat (yang telah ditetapkan) dengan pemegang HPH/IUPHHK.
  6. Berkaitan dengan tuntutan ganti rugi atau kompensasi oleh masyarakat hukum adat terhadap para pemegang HPH/IUPHHK yang melakukan kegiatan/operasi di wilayah masyarakat hukum adat tersebut, maka ganti rugi atau kompensasi tidak harus berbentuk uang, tetapi dapat berupa bentuk mata pencaharian baru atau keterlibatan dalam usaha pemanfaatan hutan disekitarnya atau pembangunan fasilitas umum/sosial yang bermanfaat bagi masyarakat hukum adat setempat dan dalam batas kewajaran/tidak berlebihan, serta tidak bertendensi pemerasan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat setempat.
  7. Dengan adanya tuntutan ganti rugi atau kompensasi oleh masyarakat hukum adat terhadap para pemegang HPH/IUPHHK, Gubernur atau Bupati/Walikota dapat memfasilitasi pertemuan antara pihak yang bersangkutan untuk penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat. Namun apabila mengalami jalan buntu, maka penyelesaiannya disarankan dilakukan melalui proses pengadilan dengan mengajukan gugatan secara perdata melalui Peradilan Umum.

Referensi

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan; dan perubahannya

Surat Edaran Menteri Kehutanan No.  S.75/Menhut-II/2004 tanggal 12 Maret 2004 tentang Surat Edaran Masalah Hukum Adat dan Tuntutan Kompensasi/Ganti Rugi oleh Masyarakat Hukum Adat

2 thoughts on “Hutan Adat

  1. bagaimana tata cara mangubah hutan adat menjadi lahan hak milik untuk dibuat perkebunan. Mengingat hutan adat tersebut sudah rusak menjadi padang ilalang?

    Suka

    • Maaf Mas Rosikin lama menjawabnya🙂
      Saya harus memcari dan membaca referensi dulu.

      Hutan adat itu masuk ke dalam kawasan hutan negara. Jika mau mengubah hutan adat ke perkebunan, pertama syaratnya adalah hak ulayat secara de facto dan de yure harus hilang dulu. Agar tidak ada konflik antara hak negara dengan hak ulayat. Kedua kawasan hutan negara yang bisa dilakukan perubahan peruntukannya secara parsial hanya kawasan hutan produksi. Jadi jika hutan adat ini dalam kawasan hutan lindung jelas ditolak.

      Skema perubahan peruntukan kawasan hutan produksi ada 2 (dua): 1. jika hutan adat itu dalam kawasan hutan produksi tetap dan atau terbatas, maka memakai skema tukar menukar kawasan. 2. Jika hutan adat itu dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan luas kawasannya lebih dari 30%, maka memakai skema pelepasan kawasan hutan.

      Kemudian yang berhak mengajukan tukar-menukar kawasan dan pelepasan kawasan hutan adalah 1.) menteri, 2.) gubernur, 3.) bupati/walikota, 4.) pimpinan badan usaha (BUMN/BUMD/BUMS/koperasi) 5. ketua yayasan.

      Untuk tata caranya Bapak bisa membaca:
      PP No. 10 Tahun 2010 jo PP no. 60 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
      Permenhut P. 32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan
      Permenhut P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

      Demikian jawaban saya, semoga bermanfaat.
      Terima kasih sudah berkunjung di blog saya

      Salam
      Neny Triana

      Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s