FORESTRY

IUPHHK-HTR


Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) adalah izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada hutan produksi yang diberikan kepada perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur yang sesuai untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan.  Jangka waktu IUPHHK-HTR adalah 60 tahun dan dapat diperpanjang sekali dengan jangka waktu 35 tahun.

Lokasi HTR adalah kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani izin. Penetapan areal HTR dilakukan oleh Menteri. Sedangkan pencadangan areal HTR diusulkan oleh Bupati/Walikota atau Kepala KPHP, dengan luas areal pencadangan disesuaikan dengan keberadaan masyarakat sekitar hutan.

Rencana pencadangan areal HTR, dilampiri pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala KPHP dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal BUK dan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan yang memuat :

  1. Informasi kondisi areal dan penutupan lahan, informasi (kawasan atau areal) tumpang tindih perizinan, tanaman reboisasi dan rehabilitasi
  2. Daftar ma-nama masyarakat calon pemegang izin IUPHHK HTR yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah sesuai KTP setempat
  3. Pernyataan bahwa aksesibilitas areal yang diusulkan tidak sulit
  4. Peta usulan rencana pembangunan HTR skala 1:50.000 atau skala 1 : 100.000.

Yang dapat memperoleh IUPHHK-HTR, adalah:

  1. Perorangan yaitu warga negara Indonesia orang yang cakap bertindak menurut hukum yang tinggal di sekitar hutan.
  2. Koperasi yaitu koperasi dalam skala usaha mikro, kecil, menengah dan dibangun oleh masyarakat setempat yang tinggal di desa terdekat dari hutan, dan diutamakan penggarap lahan pada areal pencadangan HTR.

Bila ada orang yang telah menyelesaikan pendidikan kehutanan formal dan bidang ilmu lain yang pernah bekerja dibidang kehutanan dan pendamping, dapat mendirikan koperasi guna memperoleh IUPHHK-HTR bersama dengan masyarakat setempat yang tinggal di sekitar hutan. Jika pendirian koperasi  sulit diwujudkan, perorangan tersebut dapat diberikan izin IUPHHK HTR paling luas 4 (empat) hektar.

Luas areal HTR paling luas 15 (lima belas) hektar untuk setiap pemegang izin perorangan. Namun jika pemegang izin berbentuk koperasi, luasan areal yang paling luas 700 (tujuh ratus) hektar dengan didukung oleh daftar nama anggota koperasi yang jelas identitasnya.

Persyaratan permohonan yang diajukan oleh perorangan :

  1. Foto copy KTP, sesuai dengan yang diusulkan pada saat pencadangan areal.
  2. Keterangan dari Kepala Desa bahwa pemohon berdomisili di desa tersebut.
  3. Sketsa areal yang dimohon.

Untuk memudahkan pelayanan dalam proses permohonan IUPHHK-HTR, diharapkan pemohon perorangan membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH).

Persyaratan permohonan yang diajukan oleh koperasi :

  1. Foto copy akte pendirian
  2. Keterangan dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa koperasi dibentuk oleh masyarakat desa tempatan, bukan dari masyarakat luar desa bersangkutan
  3. Beberapa desa tempatan sekitar hutan dapat membentuk satu koperasi HTR
  4. Jika pada desa tersebut sudah memiliki koperasi, koperasi tersebut dapat mengajukan permohonan IUPHHK HTR
  5. Peta areal yang dimohon untuk luasan di atas 15 (lima belas) hektar dengan paling kecil skala 1:10.000.

Pembuatan peta dan/atau sketsa difasilitasi oleh pendamping HTR dengan memuat antara lain informasi mengenai wilayah administrasi pemerintahan, koordinat dan batas-batas yang jelas, dan berada dalam areal pencadangan HTR yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Tata Cara Permohonan Perorangan

  1. Perorangan dan/atau Ketua Kelompok  mengajukan permohonan IUPHHK-HTR kepada Bupati/Walikota atau Kepala KPHP melalui Kepala Desa dengan tembusan kepada Kepala BPPHP.
  2. Permohonan dilampiri dengan susunan anggota Kelompok Tani Hutan (KTH).
  3. Kepala Desa melakukan verifikasi KTP atau domisili, dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan atau Kepala KPHP dengan tembusan kepada Camat dan Kepala BPPHP.
  4. Kepala BPPHP berdasarkan tembusan melakukan verifikasi atas persyaratan administrasi dan sketsa/peta areal yang dimohon, berkoordinasi dengan BPKH dan hasilnya disampaikan kepada Bupati/Walikota dan atau Kepala KPHP sebagai pertimbangan teknis.
  5. Berdasarkan pertimbangan dari Kepala BPPHP  Bupati/Walikota atas nama Menteri menerbitkan IUPHHK-HTR dengan tembusan kepada: a.) Menteri; b.) Gubernur; c.) Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan; d.) Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan; e.) Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi kehutanan; dan f.) Kepala BPPHP.
  6. Dalam hal KPHP dan personilnya sudah ditetapkan, Kepala KPHP atas nama Menteri menerbitkan IUPHHK-HTR dengan tembusan kepada: a.) Menteri; b.) Gubernur; c.) Bupati /Walikota; d.) Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan; e.) Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan; f.) Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi kehutanan; dan g.)  Kepala BPPHP.
  7. Kepala BPPHP melaporkan kepada Menteri, rekapitulasi penerbitan Keputusan IUPHHK-HTR secara periodik tiap 3 (tiga) bulan.

Tata Cara Permohonan Koperasi

  1. Ketua koperasi , mengajukan permohonan IUPHHK-HTR kepada Bupati/Walikota atau Kepala KPHP dengan tembusan kepada Kepala Desa dan Kepala BPPHP.
  2. Permohonan dilampiri dengan susunan anggota koperasi. dan lihat pasal 11
  3. Berdasarkan tembusan permohonan IUPHHK-HTR , Kepala Desa melakukan verifikasi keabsahan anggota koperasi dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan/atau Kepala KPHP dengan tembusan kepada Camat dan Kepala BPPHP.
  4. Kepala BPPHP berdasarkan tembusan, melakukan verifikasi atas persyaratan administrasi dan sketsa/peta areal yang dimohon serta berkoordinasi dengan BPKH dan hasilnya disampaikan kepada Bupati / Walikota atau Kepala KPHP sebagai pertimbangan teknis.
  5. Berdasarkan pertimbangan dari Kepala BPPHP, Bupati/Walikota atas nama menteri menerbitkan IUPHHK-HTR dengan tembusan kepada: a.) Menteri; b.) Gubernur; c.) Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan; d.) Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan; e.) Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi kehutanan; dan f.) Kepala BPPHP.
  6. Dalam hal KPHP dan personilnya sudah ditetapkan, Kepala KPHP atas nama Menteri menerbitkan IUPHHK-HTR dengan tembusan kepada:  a.) Menteri; b.) Gubernur; c.) Bupati /Walikota; d.) Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan; e.) Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan; f.) Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi kehutanan; dan g.) Kepala BPPHP.
  7. Kepala BPPHP melaporkan kepada Menteri, rekapitulasi penerbitan Keputusan IUPHHK-HTR secara periodik tiap 3 (tiga) bulan.

Setiap 2 tahun Balai mengadakan evaluasi perizinan. Jika hasil evaluasi dinyatakan perizinan tidak sesuai ketentuan, Bupati dapat membatalkan izin yang telah diterbitkan dan Bupati bisa menerbitkan izin untuk pemohon lain.

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat tidak dapat diperjualbelikan, dipindahtangankan tanpa izin, dan diwariskan. Jika pemegang IUPHHK-HTR Perorangan meninggal dunia, salah satu ahli waris diutamakan untuk memohon IUPHHK-HTR pada areal yang sama untuk melanjutkan pembangunan HTR.

Tata batas antar pemegang izin perorangan dan koperasi dilakukan dengan pengukuran dan perpetaan partisipatif dengan difasilitasi oleh pendamping HTR. Balai Pemantapan Kawasan Hutan melakukan pelatihan pengukuran dan perpetaan partisipatif kepada pemegang IUPHHK-HTR dan pendamping HTR.

Setiap pemegang IUPHHK-HTR wajib menyusun RKU/RKT dengan dibantu oleh pendamping atau oleh konsultan yang bergerak di bidang kehutanan atau oleh lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kehutanan dan difasilitasi oleh Kepala BPPHP.

Usulan RKU/RKT bagi pemegang IUPHHK-HTR koperasi disusun untuk satu koperasi. Akan tetapi untuk pemegang IUPHHK-HTR perorangan disusun untuk satu KTH atau lebih yang berada dalam satu hamparan. Penyusunan RKU/RKT dibantu oleh pendamping.

Usulan RKU/RKT diajukan kepada pejabat yang mengurusi bidang kehutanan di Kabupaten/Kota atau Kepala KPHP untuk mendapat persetujuan. Salinan RKU yang telah mendapatkan persetujuan, disampaikan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala BPPHP.

RKT berlaku untuk jangka waktu 12 bulan sejak tanggal ditetapkan dan bukan berdasarkan tahun kalender. Hasil sampingan seperti getah, kulit kayu, biji-bijian atau daun dalam areal kerja pemegang IUPHHK-HTR, maka pemanfaatannya dimasukkan ke dalam RKT.

Revisi RKU dapat dipertimbangkan bila:

  1. Penambahan atau pengurangan areal kerja
  2. Perubahan daur dan jenis tanaman
  3. Perubahan terhadap kondisi fisik sumber daya hutan yang disebabkan oleh faktor manusia maupun fakotr alam serta penggunaan kawasan oleh sector lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Perubahan system dan teknik silvilkultur serta perubahan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Revisi RKT dipertimbangkan apabila terdapat:

1. Perubahan luas areal IUPHHK-HTR

2. Perubahan RKUPHHK-HTR

Masa berlaku perubahan revisi RKU/RKT sampai dengan berakhirnya RKU/RKT yang diubah atau yang direvisi. Usulan revisi diajukan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala KPHP. Jika terdapat rencana kegiatan yang tidak dapat direalisasikan pada RKT atau Revisi RKT tahun berjalan, maka sisa rencana kegiatan yang tidak terealisasi dapat diusulkan kembali dan atau ditambahlan pada RKT tahun berikutnya.

Pemegang izin IUPHHK-HTR memiliki kewajiban untuk membayar iuran kehutanan yang meliputi: IIUPH, PSDH/DR.

Persyaratan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dapat mengajukan permohonan pinjaman untuk pembangunan HTR adalah:

  1. Beranggotakan paling sedikit 5 (lima) pemegang IUPHHK-HTR, seluruhnya berkeinginan untuk meminjam dan setiap izin paling sedikit seluas 8 (delapan) hektar.
  2. Memiliki dokumen kelompok yang memuat nama dan alamat kelompok, pengurus, nama dan alamat anggota serta peraturan kelompok. Dokumen kelompok dilegalisir oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan.
  3. Mendapatkan pendampingan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang dibuktikan dengan SK penunjukan.
  4. Peraturan kelompok ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan pendamping (diutamakan penyuluh kehutanan PNS), berisi antara lain hak dan kewajiban terhadap: a.) Pengelolaan areal HTR sesuai IUPHHK-HTR, b.) Pengelolaan pinjaman dan pengembbalian dana bergulir, c.) pemanfaatan dan pemasaran hasi produksi HTR, d.) Anggota kelompok dan e.)Tanggung renteng.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s