FORESTRY

Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan


Pemberlakuan SVLK (Standar Verifikasi Legalitas Kayu) secara mandatori memberikan implikasi pada perubahan pada alur ekspor dan ketentuan ekspor produk industri kehutanan. Berikut adalah alur ekspor produk industri kehutanan sebelum dan sesudah pemberlakuan SVLK:

Alur ekspor sebelum SVLK: ETPIK–>BRIK (endorsement)–>Inatrade–>INSW–>Ekspor barang.

Alur ekspor sesudah SVLK: ETPIK–>LVLK (Dokumen V Legal/FLEGT-Licence)–>LIU–>Inatrade–>INSW–>Ekspor barang (disertai Dokumen V Legal/FLEGT-Licence)-->FLEGT-Licence dicek oleh custom authority Negara tujuan.

LVLK adalah lembaga yang melakukan verifikasi legalitas kayu.

LIU adalah unit pengelola informasi verifikasi legalitas kayu.

Inatrade adalah aplikasi pengajuan perizinan di bidang perdagangan milik Kementerian Perdagangan yang dapat dilakukan secara online.

INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkrondan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemeberian izin kepabeanan.

Untuk industri yang telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu, maka Dokumen V Legal dapat langsung diterbitkan oleh LVLK. Namun untuk idustri yang belum mendapatkan  Legalitas Kayu, maka Dokumen V Legal akan diterbitkan oleh LVLK  melalui mekanisme inspeksi sebelum dilakukan shipment.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 64/M-DAG/PER/10/2012; ketentuan ekspor produk industri kehutanan setelah pemberlakuan SVLK adalah sebagai berikut:

  1. 55 pos tarif/HS pada Lampiran I Kelompok A, B dan C merupakan produk industri kehutanan yang dibatasi ekspornya.
  2. 55 pos tarif/HS  pada Lampiran I Kelompok A, B dan C Peraturan Menteri Perdagangan No. 64/M-DAG/PER/6/10/2012 hanya bisa diekspor  oleh perusahaan industri kehutanan yang telah diakui sebagai ETPIK atau oleh perusahaan perdagangan yang telah diakui sebagai ETPIK Non Produsen.
  3. Masa berlaku ETPIK/ETPIK Non Produsen adalah 5 tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
  4. ETPIK Non Produsen bekerjasama dengan IUI produk kehutanan skala kecil bukan pemilik ETPIK yang disahkan oleh notaris setempat
  5. Produk industri kehutanan yang termasuk dalam pos tarif/HS Ex. 4407.10.00.00 s.d Ex. 4407.99.90.00; Ex. 4409.10.00.00 s.d Ex. 4409.29.00.00; Ex. 4412.31.00.00 s.d Ex. 4412.99.00.90 (khusus laminated block, laminated board dan barecore); Ex. 4418.10.00.00 s.d Ex. 4418.90.90.00 (kecuali daun pintu dan daun jendela) dan 9406.00.92.00 (khusus bangunan prefabrikasi dari kayu) hanya dapat diekspor apabila memenuhi ketentuan dan kriteria teknis sebagaimana tercantum dalaam Lampiran II. Permendag P.64/M-DAG/PER/10/2012.
  6. Bila produk industri kehutanan pada point 4 di atas, tidak memenuhi ketentuan dan kriteria teknis pada Lampiran II Permendag P.64/M-DAG/PER/10/2012, maka produk-produk tersebut dapat diekspor  setelah mendapat persetujuan dalam rapat koordinasi antar  instansi teknis terkait.Produk industri kehutanan dari kayu kelapa dan kayu kelapa sawit dalam bentuk Surfaced Four Side (S4S) atau olahan lanjutannya dapat diekspor tanpa dikenakan pembatasan ukuran
  7. Produk industri kehutanan yang berbahan baku ulin dapat diekspor, asalkan memperoleh Surat Persetujuan Ekspor (SPE) dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kehutanan.
  8. Untuk mendapat SPE, eksportir harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan: a.) fotocopi dokumen ETPIK dan ETPIK Non Produsen; b.) rekomendasi dari Direktur Jenderal Bina Usaha kehutanan pada Kementerian Kehutanan dan c.) fotocopi laporan hasil verifikasi produk kayu ulin olahan dari Surveyor Independen.
  9. SPE untuk kayu ulin berlaku 1 (satu) tahun.
  10. Terdapat 40 pos tarif/HS pada Lampiran I Kelompok A dan B, yang hanya bisa diekspor apabila produk tersebut telah dilengkapi Dokumen V-Legal.
  11.  Dokumen V-Legal diterbitkan oleh LVLK yang telah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
  12. LVLK melalui LIU mengirimkan Dokumen V-Legal ke portal Indonesia National Single Window (INSW) secara elektronik melalui sistem Inatrade langsung setelah penerbitan.
  13. Dokumen V-Legal merupakan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor kepada kantor pabean.
  14. Dokumen V-Legal hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian pemberitahuan pabean ekspor.
  15. Kewajiban melengkapi Dokumen V-Legal mulai tanggal 1 Januari 2013 untuk produk industri kehutanan Lampiran I Kelompok A.
  16. Kewajiban melengkapi Dokumen V-Legal mulai tanggal 1 Januari 2014 untuk produk industri kehutanan Lampiran I Kelompok B.
  17. Terpenuhi  tidaknya  ketentuan dan kriteria teknis produk industri kehutanan pada point 5 di atas melalui proses verifikasi atau penelusuran teknis sebelum muat barang.
  18. Verifikasi atau penelusuran teknis dilakukan oleh surveyor independen yang  ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  19. Verifikasi  atau penelusuran teknis produk industri kehutanan, meliputi kegiatan verifikasi administratif dan/atau elektronik serta kegiatan verifikasi fisik. Kegiatan verifikasi administratif dan/atau elektronik yang terdiri dari: a. Keabsahan dokumen ETPIK dan ETPIK Non Produsen dan b.Keabsahan Dokumen V-Legal. Kegiatan verifikasi fisik yang terdiri dari: a.  jumlah, jenis, merek dan nomor kemasan; b.  jumlah barang; c. jenis kayu; d.  kriteria teknis; e. kesesuaian pos tarif/HS; f. Melakukan pengawasan pemuatan ke dalam peti kemas, jika pengapalannya menggunakan peti kemas; g. melakukan pemasangan segel pada peti kemas apabila seluruh barang dalam peti kemas diperiksa oleh Surveyor.
  20. Hasil verifikasi atau penelusuran teknis dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor kepada kantor pabean.

Referensi

Peraturan Menteri Perdagangan No: 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Hutan Hak.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.68/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Atas Permenhut P. 38/Menhut-Ii/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Hutan Hak.

Peraturan Menteri kehutanan No. P.45/Menhut-Ii/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Permenhut P. 38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Hutan Hak.

2 thoughts on “Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan

    • Pos tarif 4420 adalah tatakan kayu dan kayu bertatah; kotak dan peti untuk perhiasan atau barang tajam dan barang semacam itu, dari kayu; patung dan ornamen lainnya, dari kayu; perabotan dari kayu yang tidak termasuk Bab 94. Pos tarif 4420 tidak masuk dalam barang dilarang ekspor dan barang dibatasi ekspor. Sehingga masuk dalam kategori barang bebas ekspor. Peraturan ekspor untuk barang bebas ekspor mengikuti Peratturan Menteri Perdagangan No. 13/M-DAG/PER/3/2012.

      Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s