FORESTRY

Sanksi Administratif Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan


Jenis-jenis sanksi administratif bagi pemegang izin pemanfaatan hutan berupa:

  1. Penghentian sementara pelayanan administrasi
  2. Penghentian sementara kegiatan di lapangan
  3. Denda administratif
  4. Pengurangan jatah produksi
  5. Pencabutan izin

Yang dimaksud dengan pemegang izin pemanfaatan hutan adalah perorangan atau koperasi atau BUMS atau BUMN yang diberi izin oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan (IUPK). izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan (IUPJL). izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) dan atau bukan kayu (IUPHHBK) dan izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK) dan atau bukan kayu (IPHHBK) pada areal hutan yang telah ditentukan.

Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran administratif adalah perbuatan yang diancam dengan sanksi administratif terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan di luar pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Sanksi penghentian sementara pelayaran administrasi diberikan kepada:

1. Pemegang IUPHHK dalam hutan alam apabila: a.) tidak melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK dalam hutan alam, b.)tidak melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya; c.) tidak menatausahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standard akuntansi kehutanan yang berlaku bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan; d.) tidak melaksanakan sistem silvikultur sesuai kondisi setempat; e.) tidak menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri primer hasil hutan; f.) tidak menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri.

2. Pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam hutan alam apabila tidak menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri.

3. Pemegang IUPHHK-HTI apabila: a.) tidak melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK dalam hutan tanaman; b.) tidak melaksanakan sistem silvikultur sesuai lokasi dan jenis tanaman yang dikembangkan; c.) tidak menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri primer hasil hutan; d.) menyediakan areal sesuai dengan rencana dalam RKT sebagai ruang tanaman kehidupan bagi areal kemitraan dengan masyarakat setempat; e.) tidak menyampaikan laporan kinerja secara priodik kepada Menteri.

 4. Pemegang IUPHHK-HTR apabila: a.) tidak menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin berdasarkan rencana pengelolaan hutan yang disusun oleh KPH; b.) tidak melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya; c.) tidak menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan untuk diajukan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan.

5. Pemegang IPHHK apabila tidak melakukan perlindungan hutan dari gangguan yang berakibat rusaknya hutan di sekitar pemukimannya.

Sanksi penghentian sementara kegiatan di lapangan diberikan kepada:

1. Pemegang IUPK atau IUPJL apabila : a.) tidak melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan izin; b.) tidak melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya; c.) tidak menatausahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standard akuntansi kehutanan yang berlaku bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan; d.) tidak menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pemegang IUPHHK dalam hutan alam apabila tidak menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam hutan alam  apabila tidak menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman apabila tidak menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman apabila tidak menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Pemegang hak pengelolaan hutan desa pada hutan lindung atau hutan produksi apabila tidak membayar PSDH dan atau DR.

7. Pemegang hak pengelolaan hutan desa apabila : a.) tidak menyusun rencana kerja hak pengelolaan hutan desa selama jangka waktu berlakunya hak pengelolaan hutan desa; b.) tidak melaksanakan penataan batas hak pengelolaan hutan desa; c.) tidak melaksanakan perlindungan hutan.

8. Pemegang IUPHHK Hutan Kemasyarakatan apabila: a.) tidak membayar PSDH dan atau DR; b.) tidak menyusun rencana kerja IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan selama jangka waktu berlakunya hak pengelolaan hutan desa; c.) tidak melaksanakan penataan batas IUPHHK hutan kemasyarakatan; d.) tidak melaksanakan perlindungan hutan.

Sanksi denda administratif diberikan kepada:

1. Sanksi denda adminstratif sebesar 5 (lima) kali PSDH dikenakan kepada Pemegang IPHHK terhadap hasil hutan yang tidak dilakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan.

Sanksi denda administratif sebesar 10 (sepuluh) kali PSDH diberikan kepada:

1.  Pemegang IUPHHK dalam hutan alam, apabila : a.) tidak melakukan penatausahaan hasil hutan; b.) tidak melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan; c.) menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 5% (lima perseratus) dari total target volume yang ditentukan dalam RKT; d.) menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 5% (lima perseratus) dari volume per kelompok jenis kayu yang ditetapkan dalam RKT.

2. Pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam hutan alam, apabila : a.) tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan kayu pada kegiatan pemanenan; b.) tidak melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan pada masa kegiatan pemanenan;

3.  Pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman, apabila : a.) tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan; b.) tidak melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan;

4. Pemegang IUPHHBK dikenakan, apabila : a.) tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan bukan kayu; b.) tidak melakukan pengujian hasil hutan bukan kayu

5. Pemegang IPHHBK terhadap kelebihan hasil hutan, jika memungut hasil hutan yang melebihi 5% (lima perseratus) dari target volume per kelompok jenis hasil hutan yang tertera dalam izin

Sanksi denda administratif sebesar 15 (lima belas) kali PSDH dikenakan kepada:

1. Pemegang IUPHHK dalam hutan alam, apabila : a.) menebang kayu yang dilindungi, b.) menebang kayu sebelum RKT disahkan; c.) menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor; d.) menebang kayu di bawah batas diameter yang diizinkan; e.) menebang kayu di luar blok tebangan yang diizinkan; f.) menebang kayu untuk pembuatan jalan bagi lintasan angkutan kayu di luar blok RKT, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang.

2. Pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam hutan alam, apabila menebang kayu yang dilindungi.

3. Pemegang IUPHHK pada HTI dan HTR dalam hutan tanaman dikenakan, apabila menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor.

Sanksi pengurangan jatah produksi diberikan kepada:

1. Pemegang IUPHHK dalam hutan alam apabila: a.) tidak melakukan kerja sama dengan koperasi masyarakat setempat, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin; b.) tidak mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan.

2. Pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam hutan alam yang telah tercapai keseimbangan ekosistemnya apabila tidak menyusun RKTUPHHK berdasarkan RKUPHHK.

3. Pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman, apabila tidak melakukan kerja sama dengan koperasi masyarakat setempat, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin atau tidak mengajukan RKT paling lambat (2) bulan sebelum RKT berjalan.

4. Pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman, apabila tidak menyusun RKT diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan.

5. Pemegang IUPHHBK apabila: a.) tidak melakukan kerja sama dengan koperasi masyarakat setempat, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin; b.) tidak menyusun RKT berdasarkan RKUPHHK untuk disahkan oleh Kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur atau Bupati/walikota; c.) tidak mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan.

6. Pemegang IUPJL apabila tidak melakukan kerja sama dengan koperasi masyarakat setempat, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin.

Yang dimaksud koperasi masyarakat setempat  pada kategori sanksi pengurangan jatah produksi  ini adalah diutamakan pada koperasi masyarakat yang berada di dalam areal/di pinggir areal pemegang izin.

Bila di dalam/di pinggir areal pemegang izin terdapat koperasi, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diterimanya izin belum melakukan kerjasama dikenakan sanksi pengurangan jatah produksi sebesar 2 % (dua persen) dan sebesar-besarnya 5 % (lima persen) untuk tahun ke lima dan seterusnya.

Sanksi pencabutan izin diberikan kepada:

1. Pemegang IUPK atau IUPJL apabila: a.) memindahtangankan izin sebelum mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin; b.) tidak menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin berdasarkan rencana pengelolaan hutan yang disusun oleh KPH; c.) tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin diberikan; d.) tidak mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan: e.) tidak membayar iuran dan atau dana pemanfaatan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; f.) tidak beroperasi selama 1 (satu) tahun; g.) dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; h.) dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri.

2. Pemegang IUPHHK dalam hutan alam apabila: a.) memindahtangankan izin sebelum mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin; b.) tidak menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja; c.) tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin diberikan; d.) tidak mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan; e.) tidak membayar iuran dan atau dana pemanfaatan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; f.) tidak menyusun dan mengajukan RKUPHHK jangka panjang untuk seluruh areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan; g.) meninggalkan areal kerja; h.) dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; i.) dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri.

3. Pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam hutan alam apabila: a.) memindahtangankan izin sebelum mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin; b.) tidak menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja; c.) tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin diberikan; d.) tidak mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan; e.) tidak membayar iuran dan atau dana pemanfaatan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; f.) tidak menyusun dan menyelesaikan RKUPHHK sesuai jangka waktu berlakunya izin paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin diberikan; g.) tidak menyusun dan menyelesaikan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan yang diberikan untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin diberikan, untuk diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk guna mendapat persetujuan; h.) dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; i.) dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri.

4. Pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman izin apabila: a.) memindahtangankan izin sebelum mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin; b.) tidak menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja; c.) tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin diberikan; d.) tidak mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan; e.) tidak membayar iuran dan atau dana pemanfaatan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; f.) tdak melaksanakan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat; g.) tidak menyusun dan menyelesaikan RKUPHHK jangka panjang untuk seluruh areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin diberikan, untuk selanjutnya diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan; h.) tidak melakukan penanaman pada areal HTI dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana penanaman dalam RKT sejak RKT disahkan; i.) meninggalkan areal kerja; j.) dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; k.) dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri.

5. Pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman apabila: a.) memindahtangankan izin sebelum mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin; b.) tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin diberikan; c.) tidak membayar iuran dan atau dana pemanfaatan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d.) meninggalkan areal kerja; e.) dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; f.) dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri.

6. Pemegang IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman apabila: a.) tidak menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja; b.) tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin diberikan; c.) tidak membayar iuran dan atau dana pemanfaatan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pemegang IPHHK atau IPHHBK dalam hutan alam atau hutan tanaman apabila: a.) memindahtangankan izin sebelum mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin; b.) tidak menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja; c.) tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 1 (satu) bulan sejak izin diberikan; d.) tidak membayar iuran dan atau dana pemanfaatan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e.) melakukan pemungutan hasil hutan tidak sesuai dengan izin yang diberikan; f.)dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

8. Pemegang IUPHHBK apabila : a.) tidak menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja; b.) tidak membayar iuran dan atau dana pemanfaatan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;  c.) tidak menyusun dan mengajukan RKUPHHBK jangka panjang untuk seluruh areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan kepada Gubernur atau Bupati/walikota sesuai dengan wilayah kewenangannya guna mendapat persetujuan.

9. Pemegang IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan pada hutan konservasi kecuali cagar alam atau zona inti taman nasional atau hutan lindung atau hutan produksi dikenakan sanksi adminstratif berupa pencabutan izin apabila: a.) memindahtangankan atau mengagunkan atau mengubah status dan fungsi hutan areal kerjanya; b.) menggunakan kawasan hutan yang ditetapkan untuk hutan kemasyarakatan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan hutan dan tidak dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari; c.) tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan.

10. Pemegang hak pengelolaan hutan desa apabila : a.) memindahtangankan atau mengagunkan hak pengelolaan hutan desa atau mengubah status dan fungsi kawasan hutan areal hutan yang menjadi haknya; b.) menggunakan kawasan hutan yang ditetapkan untuk hutan kemasyarakatan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan hutan dan tidak dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari; c.) tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan.

11. Pemegang IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan apabila: a.) memindahtangankan atau mengagunkan atau mengubah status dan fungsi hutan areal kerjanya; b.) menggunakan kawasan hutan yang ditetapkan untuk hutan kemasyarakatan untuk kepentingan lain di lur rencana pengelolaan hutan dan tidak dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari; c.) tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan.

Referensi:

PP No. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan

Permenhut P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan

2 thoughts on “Sanksi Administratif Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan

  1. apabila industri masih menggunakan FAKO, kena sanksi pidana atau administrasi? UU 18 pasal 88 penyalahgunaan dokumen kena sanksi pidana, apakah itu termasuk penyalahgunaan dokumen angkutan?

    Suka

    • Pak Yoyok, senang Bapak berkunjung ke sini🙂. Maaf, baru tahu ada diskusi, karena baru kemarin (13-9-2016) membuka lagi blog.

      Pendapat saya: industri yang menggunakan FAKO untuk mengangkut kayu dari hutan negara, padahal FAKO tersebut bulan lagi kategori SKSHH masuk dalam ranah pidana. Saya merujuk ke UU 18 pasal 12 huruf e “Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.”

      PP 45 Tahun 2004 jo PP 60 Tahun 2009 pasal 12 menyebutkan:
      (1) Setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
      (2) Termasuk dalam pengertian hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah:
      a. dihapus;
      b. apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan;
      c. pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti;
      d. dihapus;
      e. hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil hutan

      Industri yang mengangkut kayu dari hutan negara dengan menggunakan FAKO, memenuhi pasal 12 ayat (2) huruf c, sehingga masuk dalam pengertian “hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.” Dalam konteks peredaran hasil hutan, industri masuk kata kerja “mengangkut”.

      Untuk sanksi administratif, saya telusuri di PP 6 2007 dan peraturan menterinya tidak ada.

      CMIIW, Pak Yoyok.

      Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s