FORESTRY

Sanksi Administratif Bagi Industri Primer (IUIPHHK)


Pelanggaran administratif adalah perbuatan yang diancam dengan sanksi administratif terhadappemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu di luar Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Jenis-jenis sanksi administratif bagi IUIPHHK:

  1.  Sanksi penghentian sementara pemberian pelayanan
  2. Sanksi penghentian sementara usaha industry
  3. Sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pemegang izin dikenakan sanksi penghentian sementara pemberian pelayanan apabila:

  1. Tidak menyusun dan menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) setiap tahun
  2. Tidak menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi pemenuhan danpenggunaan bahan baku serta produks
  3. Tidak membuat atau menyampaikan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB
  4. Tidak membuat dan tidak menyampaikan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan (LMHHO)
  5. Tidak melapor secara berkala kegiatan dan hasil industrinya kepada pemberi izin daninstansi yang diberikan kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan industri primerhasil hutan

Yang dimaksud jenis pelayanan, pada sanksi penghentian sementara pemberian pelayanan meliputi:

  1. Pengangkatan dan penetapan nomor register Penerbit Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dan penetapan nomor register Penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) oleh Kepala Balai
  2. Pengangkatan Penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) oleh Kepala Dinas Provinsi
  3.  Penetapan nomor seri blanko Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) oleh Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan atas nama Direktur Jenderal
  4. Rekomendasi penetapan nomor seri blanko Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) oleh Dinas Provinsi.

Pemegang izin dikenakan sanksi penghentian sementara usaha industri apabila:

  1.  Tidak mempekerjakan atau tidak memiliki tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan yangbersertifikat dalam hal industri dengan kapasitas sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubikper tahun.
  2. Tidak memiliki tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutanyang bersertifikat, dalam hal industry dengan kapasitas lebih dari 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun.

Pemegang izin dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin apabila:

  1.  Menjalankan usaha industri tidak sesuai dengan izin yang dimiliki
  2. Tidak mengajukan izin perluasan, apabila melakukan perluasan produksi melebihi 30% (tigapuluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diizinka
  3. Melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam izin
  4. Memperluas usaha industri tanpa izin
  5. Memindahkan lokasi usaha industri tanpa izin
  6. Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan
  7. Menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumberbahan baku yang tidak sah (illegal)
  8. Melakukan kegiatan Industri Yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan

Pemberian sanksi pencabutan izin, karena “tidak mengajukan izin perluasan, apabila melakukan perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas yang diizinkan; memperluas usaha industry tanpa izin; memindahkan lokasi usaha industry tanpa izin, tidak berlaku bagi IPHH Kayu apabila berdasarkan audit seluruh bahan bakunya berasal dari hutan hak dan/atau peremajaan tanaman perkebunan.

Referensi:

Permenhut P.17/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s