FORESTRY

Sanksi Administrasi Bagi Pejabat PUHH


Sanksi administrasi bagi pejabat PUHH adalah diberhentikannya yang bersangkutan sebagai pejabat PUHH (P2LHP/P2LP-HHBK/P2SKSKB/P3KB). Pemberhentian tersebut bisa melalui peringatan dan tanpa peringatan. Sanksi pemberhentian sebagai pejabat PUHH dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.

Sanksi pemberhentian tanpa peringatan sebagai P2LHP/P2LPHHBK diberikan apabila melakukan pelanggaran sebagai berikut:

  1. Mengesahkan LHP-KB/LHP-KBK/LPHHBK fiktif
  2. Mengesahkan LHP-KB/LHP-KBK/LPHHBK tidak sesuai dengan fisik hasil hutan
  3. Mengesahkan LHP-KB/LHP-KBK/LPHHBK yang periode sebelumnya belum dibayar lunas PSDH dan atau DR
  4. Mengesahkan LHP-KB/LHP-KBK/LPHHBK tanpa dilakukan pemeriksaan fisik sesuai ketentuan yang berlaku
  5. Melakukan manipulasi terhadap hasil pemeriksaan administrasi dan atau fisik

Sanksi pemberhentian tanpa peringatan sebagai P2SKSKB diberikan apabila melakukan pelanggaran sebagai berikut:

  1. Menerbitkan dokumen SKSKB susulan
  2. Menerbitkan SKSKB dalam keadaan kosong
  3. Mengisi lembar ke-1 dan ke-2 berbeda dengan isi lembarke-3 dan seterusnya;
  4. Menerbitkan SKSKB atas KB yang belum disahkan P2LHP atau atas KB yang sudah disahkan LHP-KB-nya namun belum dibayar lunas PSDH dan atau DR
  5. Menghilangkan blanko SKSKB dengan sengaja
  6. Melakukan manipulasi dalam penerbitan SKSKB terhadap asal KB yang tidak jelas sumbernya

Sanksi pemberhentian tanpa peringatan sebagai P3KB diberikan apabila melakukan pelanggaran sebagai berikut:

  1. Meloloskan penerimaan KB tanpa dokumen
  2. Dengan sengaja menghilangkan dokumen SKSKB asli lembar ke-1 atau ke-2

Sanksi pemberhentian dengan peringatan sebagai P2LHP/P2LPHHBK/P3KB/P2SKSKB diberikan apabila yang bersangkutan tidak membuat buku register. Peringatan pelanggaran diberikan sebanyak 3 (tiga) kali. Namun bila pejabat PUHH masih melakukan pelanggaran yang sama (tidak membuat buku register), maka Kepala Dinas Kehutanan Provinsi memberhentikannya sebagai pejabat PUHH. Selanjutnya berdasarkan salinan keputusan tersebut, Kepala BPPHP mencabut Kartu Wasganis PHPL-nya.

Referensi:

Permenhut P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s