FORESTRY

ANALISIS HUKUM NORMATIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN PERIZINAN PADA PENEBANGAN POHON DI HUTAN HAK


Oleh: Neny Triana, S.Hut

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sering kali dalam pembahasan penatausahaan hasil hutan, baik pada kegiatan pelatihan pengenalan dan pengukuran jenis kayu rakyat maupun kegiatan pendidikan dan pelatihan Ganis/Wasganis PHPL muncul pertanyaan tentang perizinan dan pengenaan retribusi terhadap penebangan pohon di hutan hak yang akan ditebang. Tak jarang pertanyaan tersebut menjadi diskursus cukup panjang yang berujung pada ketidakpuasan jawaban, karena pengetahuan landasan hukum untuk membahas kedua permasalahan tersebut belum cukup.

Munculnya pertanyaan tersebut sangatlah wajar, karena adanya pernyataan pada Peraturan Menteri Kehutanan P.30/Menhut-II/2012 Pasal 2 Ayat (2) “Pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan pada hutan hak tidak perlu izin penebangan/ pemungutan.” Sedangkan di daerah masih ada pemahaman penebangan pohon pada hutan hak masih diperlukan perizinan dan dikenakan retribusi. Pemahaman ini sangat melekat karena perizinan dan pengenaan retribusi atas penebangan pohon pada lahan hak dilegalkan oleh pemerintah daerah melalui perda daerah dalam rangka menggenjot pendapatan asli daerah sejak berlakunya era otonomi daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari karya tulis ini adalah untuk menjawab pertanyaan apakah pemungutan retribusi dan perizinan terhadap penebangan pohon di hutan hak diperbolehkan secara hukum atau tidak. Sehingga pengetahuan yang ingin didapat adalah kajian ilmiah berupa sejauh mana taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait pemungutan retribusi dan perizinan pada penebangan pohon di hutan hak.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup karya tulis ini dibatasi hanya pada kajian hukum normatif pemungutan retribusi dan perizinan pada penebangan pohon di hutan hak melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach).

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak

Pemanfaatan hutan hak telah diatur dalam Bab Hutan Hak Pasal 100 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Pada pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 disebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.”

Selanjutnya peraturan menteri yang mengatur pemanfaatan hutan hak adalah Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausaahan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak. Dalam Peraturan Menteri Kehutanan P.30/Menhut-II/2012 Pasal 1 huruf 1, definisi penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak adalah kegiatan yang meliputi pemanenan atau penebangan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran dan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan.

Maksud diselenggarakannya penatausahaan hasil hutan pada hutan hak ini adalah agar terwujud tertib peredaran hasil hutan hak dan bertujuan untuk melindungi hak privat serta kepastian hukum dalam pemilikan/penguasaan dan pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak. Kemudian pada Peraturan Menteri Kehutanan P.30/Menhut-II/2012 pasal 2 ayat (2) disebutkan pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan pada hutan hak tidak memerlukan izin penebangan/ pemungutan.

Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah/lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah diluar kawasan hutan negara, dibuktikan dengan alas titel berupa Sertifikat Hak Milik, Letter C atau Girik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, atau dokumen penguasaan/pemilikan lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pengangkutan hasil hutan hak dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan di sekitar tebangan ke tujuan, menggunakan surat keterangan asal usul hasil hutan berupa Nota Angkutan, Nota Angkutan Penggunaan Sendiri, Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dan Surat Angkutan Pengganti (SAP). Pilihan penggunaan dokumen angkutan tersebut tergantung pada: 1.) jenis kayu yang akan diangkut; 2.) tujuan penggunaan kayu; 3.) jenis pengangkutan, apakah angkutan asal atau angkutan lanjutan.

1. Nota Angkutan
Nota Angkutan dipakai apabila: a.) jenis kayu yang akan diangkut termasuk salah satu atau lebih dari jenis berikut: Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon dan Petai; b.) tujuan penggunaan kayu bukan untuk penggunaan sendiri (untuk transaksi jual beli); dan c.) termasuk jenis angkutan asal. Nota Angkutan juga digunakan untuk semua jenis kayu, apabila: a.) jenis angkutannnya termasuk angkutan lanjutan dan b.) tujuan penggunaan kayunya bukan untuk penggunaan sendiri.

2. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri
Nota Angkutan Penggunaan Sendiri digunakan untuk mengangkut semua jenis kayu dengan tujuan digunakan sendiri atau untuk fasilitas umum/sosial dan merupakan angkutan asal.

3. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU)
Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) digunakan untuk mengangkut semua jenis kayu dengan tujuan tidak digunakan sendiri dan merupakan angkutan asal serta tidak termasuk dalam kategori Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri.

4. Surat Angkutan Pengganti (SAP)
Surat Angkutan Pengganti (SAP) digunakan untuk mengangkut semua jenis kayu dengan tujuan digunakan atau tidak digunakan sendiri yang mengalami bongkar dan perubahan alat angkut di pelabuhan umum. Sehingga SAP merupakan angkutan lanjutan.

Penerbit Nota Angkutan adalah pemilik hasil hutan hak yang bersangkutan. Adapun pengadaan blanko dan pengisiannya bisa pemilik atau pembeli. Penerbit Nota Angkutan tidak perlu ditetapkan pengangkatannya, cukup melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan setempat dengan menunjukkan bukti identitas diri. Jumlah rangkap Nota Angkutan sebanyak 6 (enam) rangkap.

Penerbit Nota Angkutan Penggunaan Sendiri adalah pemilik hasil hutan hak yang bersangkutan. Jumlah rangkap Nota Angkutan Penggunaan Sendiri cukup 1 (satu) rangkap saja.

Penerbit SKAU ada 3 (tiga) yaitu: a.) Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan ditempat hasil hutan hak tersebut akan diangkut; b.) petugas Kehutanan berkualifikasi Wasganis PHPL PKBR/PKBJ dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan c.) Penerbit SKAU secara self assessment terhadap hutan hak yang telah mendapat sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) atau yang disetarakan, setelah pemilik/personil yang ditunjuk mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu dan yang bersangkutan cukup melaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat sebagai penerbit. Jumlah rangkap SKAU sama dengan jumlah rangkap Nota angkutan yaitu sebanyak 6 (enam) rangkap.

B. Pajak dan Retribusi Daerah

Definisi pajak daerah pada karya tulis ini mengacu pada Undang-Undang 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (10) yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis pajak terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak yang bisa dipungut oleh pemerintah daerah provinsi meliputi (Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang 28 Tahun 2009):
1. Pajak kendaraan bermotor
2. Bea balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak air permukaan
5. Pajak rokok

Jenis pajak yang bisa dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas (Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang 28 Tahun 2009):
1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak parkir
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung walet
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Selanjutnya terhadap pajak daerah berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat (3), (4), (5) sebagai berikut:
1. Daerah dilarang memungut pajak, selain ke-16 (enam belas) pajak yang telah disebut di atas.
2. Keenambelas jenis pajak di atas dapat tidak dipungut, apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Undang-Undang 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (64)). Selanjutnya dalam pasal 108 ayat (1) Undang-Undang 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa objek retribusi meliputi: jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Adapun jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut (Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang 28 Tahun 2009):
1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
6. Retribusi pelayanan pasar
7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
9. Retribusi penggantian biaya cetak peta
10. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
11. Retribusi pengolahan limbah cair
12. Retribusi pelayanan tera/tera ulang
13. Retribusi pelayanan pendidikan
14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut (Pasal 127 Undang-Undang 28 Tahun 2009):
1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
2. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
3. Retribusi tempat pelelangan
4. Retribusi terminal
5. Retribusi tempat khusus parkir
6. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
7. Retribusi rumah potong hewan
8. Retribusi pelayanan kepelabuhanan
9. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
10. Retribusi penyeberangan di air
11. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut (Pasal 141 Undang-Undang 28 Tahun 2009):
1. Retribusi izin mendirikan bangunan
2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
3. Retribusi izin gangguan
4. Retribusi izin trayek
5. Retribusi izin usaha perikanan

Pemerintah daerah bisa memungut jenis retribusi selain yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 asalkan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah serta harus memenuhi kriteria berikut ini (Pasal 150 Undang-Undang 28 Tahun 2009):

1. Retribusi Jasa Umum:
a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
d. Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu.
e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

2. Retribusi Jasa Usaha:
a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu:
a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

C. Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan peraturan daerah mengalami peningkatan pesat sejak desentralisasi diberlakukan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan kemudian digantikan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Namun diperoleh gambaran umum perda-perda yang telah dibentuk dipertanyakan dari segi kualitas. Pembatalan peraturan daerah menunjukkan gejala bahwa proses harmonisasi peraturan pusat dengan peraturan daerah yang tidak berjalan dengan baik. Sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32/2004 yang menegaskan bahwa peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah (Murti, 2010).

Hingga kini berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri telah tercatat sebanyak 1.983 yang dibatalkan dan masih terdapat ribuan peraturan daerah yang direkomendasikan untuk dievaluasi dan/atau dibatalkan. Peraturan daerah yang dibatalkan pada umumnya peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Sampai dengan bulan Juli 2009 peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah dibatalkan sudah mencapai 1152 Peraturan daerah. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 32/2004 sudah terdapat sekitar 8.000 peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang dibuat dan lebih dari 3000 peraturan daerah tersebut terindikasi bermasalah. Peraturan daerah-peraturan daerah yang mengatur pajak dan restribusi dan bermacam-macam pungutan lainnya dibatalkan karena pada umumnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dinilai telah yang menimbulkan biaya ekonomi tinggi dan menghambat iklim investasi (Murti, 2010).

Selanjutnya Murti, 2010 juga menyatakan bahwa Kementerian Keuangan menginformasikan dari hasil evaluasi terhadap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sejak 2001 hingga 14 Agustus 2009 menunjukkan, dari total 9.714 peraturan daerah, ada 3.455 peraturan daerah (36 persen) yang direkomendasikan dibatalkan atau direvisi, dan dari sisi jenis usaha, peraturan daerah bermasalah paling banyak diterbitkan di sektor perhubungan, industri dan perdagangan, pertanian, budaya dan pariwisata, serta kehutanan. Hasilnya, dari 2.566 rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, terdapat 1.727 rancangan peraturan daerah (67 persen) yang direkomendasikan untuk ditolak atau direvisi.

Rancangan peraturan daerah bermasalah ini masih di sektor perhubungan, industri dan perdagangan, pekerjaan umum, budaya dan pariwisata, serta kesehatan. Kementerian Keuangan juga mendata sampai dengan 31 Maret 2009, Peraturan daerah bermasalah paling banyak terjadi di sektor transportasi (447 peraturan daerah), disusul industri dan peraturan perdagangan (387 peraturan daerah), pertanian (344 peraturan daerah) dan kehutanan (299 peraturan daerah).

Pada pasal 5 Undang-Undang 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.”

Penjelasan masing-masing asas adalah sebagai berikut:
1. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
4. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada pasal 6 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 juga disebutkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Penjelasan atas pasal 6 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 di atas adalah sebagai berikut:
1. Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain mencerminkan asas tersebut di atas, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Contohnya dalam hukum pidana harus mencerminkan asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah. Sedangkan dalam hukum perdata harus mencerminkan asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku saat ini sebagai berikut (Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011):
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hierarki di atas. Maksudnya adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang 12 Tahun 2011).

Adapun peraturan menteri diatur dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 yang berbunyi bahwa “Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Kemudian pada pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa “Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

D. Asas Hukum Peraturan Perundang-undangan

Wijayanto, 2011 mengatakan bahwa dalam peraturan perundang-undangan terdapat beberapa asas yaitu:
1. Asas lex superior derogat legi inferior artinya yang tinggi mengesampingkan yang rendah. Peraturan perundang-undangan yang ada di jenjang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada jenjang lebih tinggi. Dan seterusnya sesuai dengan hirarkhi norma dan peraturan perundang-undangan.
2. Asas lex specialis derogat legi generalis artinya aturan khusus mengesampingkan aturan yang umum. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.
3. Asas lex posterior derogat legi periori artinya aturan yang baru mengesampingkan aturan yang lama. Dalam setiap peraturan perundang-undangan biasanya terdapat klausul yang menegaskan keberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut dan menyatakan peraturan perundang-undangan sejenis yang sebelumnya digunakan, kecuali terhadap pengaturan yang tidak bertentangan.
4. Asas Undang-Undang tidak berlaku surut (non retroaktif). Peraturan perundang-undangan yang dibuat hanya berlaku pada peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi setelah peraturan perundang-undangan itu lahir. Namun demikian, mengabaikan asas ini dimungkinkan terjadi dalam rangka untuk memenuhi keadilan masyarakat.

III. METODOLOGI

A. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang dipakai dalam penelitian dengan pendekatan hokum normatif ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah hukum-hukum yang mengikat seperti UUD 1945, Undang-Undang, PERPU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum-hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian atau pendapat pakar hukum (Hasibuan, 2010 dalam riau.kemenag.go.id).

Bahan hukum primer pada karya tulis ini adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.
2. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 41 Tahun 1999 tecntang Kehutanan.
4. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.
6. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
7. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
8. Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
9. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak.

Bahan hukum sekunder yang digunakan pada karya tulis ini terdiri dari:
1. Surat Edaran Direktur BIKPHH No. SE.03/Menhut-VI/BIKPHH/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Pohon Yang Tumbuh Secara Alami Dalam Areal Penggunaan Lain dan Telah Dibebani Hak.
2. Surat Direktur BIKPHH No. S.655/Menhut-VI/BIKPHH/2012 tentang Pemberlakuan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2012.
3. Surat Direktur BIKPHH No. S.905/BIKPHH-2/2012 tentang Penjelasan Pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak.
4. Surat Direktur BIKPHH No. S.1087/BIKPHH-1/2012 tentang Kode Referensi 15 Digit.

B. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam karya tulis ini adalah analisis hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan menggunakan sumber data sekunder yang sudah ada, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach).

Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang diperlukan dalam mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi (zamronicenter.blogdetik.com).

Setelah semua bahan penelitian terkumpul, langkah berikutnya adalah:
1. Menganalisis bahan penelitian melalui studi kepustakaan yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun lebih mudah dalam membaca dan mempelajarinya.
2. Membahas hasil klasifikasi bahan penelitian dengan menggunakan teknik deskriptif analisis untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian. Subyek penelitian pada karya tulis ini adalah pemegang hutan hak. Adapun obyek penelitian pada karya tulis ini adalah perizinan dan pemungutan retribusi pada penebangan pohon di hutan hak. Logika hukum yang digunakan bersifat deduktif kualitatif, dalam arti berawal dari pengetahuan hukum bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literature yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan, sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus.

IV. RUMUSAN DAN ANALISA MASALAH

A. Klasifikasi Bahan Hukum

Untuk membahas pemungutan retribusi dan perizinan pada penebangan pohon di hutan hak, bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dan perubahannya tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 dan perubahannya tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak.

Berikut adalah tabel pasal-pasal yang terkait dengan pemungutan retribusi dan perizinan pada penebangan pohon di hutan hak:

Tabel 1. Pasal-Pasal Yang Terkait Dengan Pemungutan Retribusi dan Perizinan Pada Penebangan Pohon di Hutan Hak

No.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 d

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2012

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2012

1. Pasal 2 Ayat (1) Pasal 36 Ayat (1) Pasal 100 Ayat (1) Pasal 2 Ayat (1) Pasal 2 Ayat (1)
2. Pasal 2 Ayat (2) Pasal 36 Ayat (2) Pasal 100 Ayat (2) Pasal 2 Ayat (2) Pasal 2 Ayat (2)
3. Pasal 109 Pasal 39 Pasal 100 Ayat (3) Pasal 2 Ayat (3)
4. Pasal 110 Ayat (1) Pasal 100 Ayat (4)
5. Pasal 110 Ayat (2) Pasal 103
6. Pasal 126
7. Pasal 127
8. Pasal 140
9. Pasal 141
10. Pasal 150

Konsekuensi dari diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah diberi kewenangan seluas-luasnya disertai pemberian hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Salah satunya adalah perluasan obyek pajak dan retribusi daerah serta diskresi dalam pemberian tarif. Jenis-jenis pajak daerah yang bisa dipungut oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota telah diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

Pasal 2
(1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
a. Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Air Permukaan; dan
e. Pajak Rokok.
(2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak Sarang Burung Walet;
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Penjelasan pasal 2 tersebut adalah:
Pasal 2
Cukup jelas.

Retribusi daerah terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum diatur pada pasal 109 dan 110, retribusi jasa usaha diatur pada pasal 126 dan 127 sedangkan retribusi perizinan tertentu diatur pada pasal 140, 141 dan 150. Bunyi dan penjelasan pasal per pasal adalah sebagai berikut:

Pasal 109
Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
(1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
f. Retribusi Pelayanan Pasar;
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
(2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 126
Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
c. Retribusi Tempat Pelelangan;
d. Retribusi Terminal;
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 140
Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c. Retribusi Izin Gangguan;
d. Retribusi Izin Trayek; dan
e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 150
Jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Retribusi Jasa Umum:
1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
2. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
3. jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
4. jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu;
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
7. pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

b. Retribusi Jasa Usaha:
1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
2. jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu:
1. perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
2. perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
3. biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan; ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 150
Cukup jelas

Retribusi jenis lain selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dan telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah adalah retribusi pengendalian lalu lintas dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA). Retribusi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2012.

Pasal 2
(1) Penambahan jenis Retribusi meliputi:
a. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas; dan
b. Retribusi Perpanjangan IMTA.
(2) Pemungutan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
a. pemerintah provinsi pada ruas jalan provinsi; dan
b. pemerintah kabupaten / kota pada ruas jalan kabupaten/kota.
(3) Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
a. pemerintah provinsi untuk perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan; dan
b. pemerintah kabupaten/kota untuk perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya dalam kabupaten/kota yang bersangkutan.
Pemanfaatan tentang hutan hak telah diatur pada pasal 36 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai berikut:

Pasal 36
(1) Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.
(2) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

Penjelasan atas pasal tersebut adalah:
Pasal 36
Ayat (1)
Pemanfaatan hutan hak yang mempunyai fungsi produksi, dapat dilakukan kegiatan untuk memproduksi hasil hutan sesuai potensi dan daya dukung lahannya.
Ayat (2)
Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dan konservasi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26. Pemerintah memberikan kompensasi kepada pemegang hutan hak, apabila hutan hak tersebut diubah menjadi kawasan hutan sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
Selanjutnya pada Pasal 39 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa ketentuan tentang pemanfaatan hutan hak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, dengan bunyi selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 39
Ketentuan pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun penjelasan Pasal 39 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 adalah:
Pasal 39
Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:
a. tata cara pemberian izin,
b. pelaksanaan usaha pemanfaatan,
c. hak dan kewajiban, dan
d. pengendalian dan pengawasan

Sebagai pelaksanaan amanat Pasal 39 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, maka Bab Hutan Hak dibahas dalam Pasal 100 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 dengan bunyi selengkapnya sebagai berikut:
Pasal 100
(1) Hutan hak dapat ditetapkan sebagai hutan yang berfungsi :
a. konservasi;
b. lindung; atau
c. produksi.
(2) Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya.
(3) Pemanfaatan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi pemegang hak dengan tidak mengurangi fungsinya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Penjelasan atas pasal tersebut di atas adalah:
Pasal 100
Ayat (1)
Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak, lazim disebut hutan rakyat.
Ayat (2)
Pemanfaatan hutan hak dapat berupa pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan pemanfaatan jasa lingkungan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pada Pasal 103 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 juga disebutkan pemerintah baik pusat, provinsi serta kabupaten/kota wajib mengembangkan hutan hak melalui fasilitasi, penguatan kelembagaan dan sistem usaha.

Pasal 103
Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya, wajib mengembangkan hutan hak melalui fasilitasi, penguatan kelembagaan, dan sistem usaha.

Penjelasan Pasal 103 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 sebagai berikut:
Pasal 103
Termasuk dalam pemberian fasilitasi untuk pengembangan hutan hak, antara lain, adalah dapat berupa pendampingan, bimbingan, pelatihan, penyuluhan, penyediaan informasi, sosialisasi, bantuan permodalan dan kemudahan pelayanan pemanfaatan hasil hutan hak, atau pemberian insentif lainnya.

Adapun pasal-pasal pada peraturan menteri kehutanan yang terkait dengan perizinan penebangan pohon di hutan hak adalah pasal 2 dengan bunyi selengkapnya sebagai berikut:
Pasal 2
(1) Penatausahaan hasil hutan pada hutan hak dimaksudkan untuk ketertiban peredaran hasil hutan hak dan bertujuan untuk melindungi hak privat serta kepastian hukum dalam pemilikan/penguasaan dan pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak.
(2) Pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan pada hutan hak tidak perlu izin penebangan/pemungutan.

B. Analisa Masalah

1. Pemungutan Retribusi Pada Penebangan Pohon di Hutan Hak

Untuk membahas permasalahan apakah pemungutan retribusi penebangan pohon di hutan hak diperbolehkan secara hukum atau tidak, kita perlu mempelajari penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebelum terbitnya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak dan retribusi daerah diatur dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 jo. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut, provinsi berhak memungut 4 (empat) jenis pajak dan kabupaten/kota berhak memungut 7 (tujuh) jenis pajak. Selain itu kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak lain, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Adapun tentang retribusi daerah, Undang-Undang tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Selanjutnya, peraturan pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan dasar pengenaan dari 11 (sebelas) jenis Pajak tersebut dan menetapkan 27 (dua puluh tujuh) jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah serta menetapkan tarif pajak yang seragam terhadap seluruh jenis pajak provinsi.

Dalam penjelasan Umum Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 juga ditulis bahwa dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang hampir tidak ada jenis pungutan pajak dan retribusi baru yang dapat dipungut oleh daerah. Oleh karena itu, hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintangi arus barang dan jasa antar daerah.

Berkaca pada kondisi di atas, maka pada Undang-Undang yang baru, maka diatur pemerintah daerah hanya bisa memungut pajak yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang setelah sebelumnya diberikan perluasan basis pajak dan retribusi serta diskresi dalam penetapan tarif. Pajak yang dipungut tidak boleh menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor-impor.

Retribusi atas izin masuk kota, retribusi atas pengeluaran/pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain dan pungutan atas kegiatan ekspor-impor tidak dapat dijadikan sebagai objek pajak atau retribusi. Diskresi penetapan tarif diberikan melalui penetapan tarif maksimal dan minimal. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan, maka dalam Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 telah diatur sebagian hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pajak tersebut. Selain itu juga dijelaskan bahwa dengan tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sehingga berdasarkan hasil klasifikasi bahan hukum seta penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 di atas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis pajak yang bisa dipungut oleh daerah hanya yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, yaitu:
a. Jenis pajak provinsi terdiri atas:
1) Pajak kendaraan bermotor
2) Bea balik nama kendaraan bermotor
3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4) Pajak air permukaan
5) Pajak rokok
b. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:
1) Pajak hotel
2) Pajak restoran
3) Pajak hiburan
4) Pajak reklame
5) Pajak penerangan jalan
6) Pajak mineral bukan logam dan batuan
7) Pajak parkir
8) Pajak air tanah
9) Pajak sarang burung walet
10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Retribusi daerah terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Jumlah total jenis retribusi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan bisa dipungut oleh pemerintah daerah sebanyak 30 (tiga puluh) jenis, masing-masing 14 (empat belas) jenis untuk retribusi jasa umum, 11 (sebelas) jenis untuk retribusi jasa usaha dan 5 (lima) jenis untuk retribusi perizinan tertentu.

Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:
a. Retribusi pelayanan kesehatan
b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
f. Retribusi pelayanan pasar
g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
i. Retribusi penggantian biaya cetak peta
j. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
k. Retribusi pengolahan limbah cair
l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang
m. Retribusi pelayanan pendidikan
n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

Jenis-jenis retribusi jasa usaha terdiri dari:
a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
c. Retribusi tempat pelelangan
d. Retribusi terminal
e. Retribusi tempat khusus parkir
f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
g. Retribusi rumah potong hewan
h. Retribusi pelayanan kepelabuhanan
i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
j. Retribusi penyeberangan di air
k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu sebagai berikut:
a. Retribusi izin mendirikan bangunan
b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
c. Retribusi izin gangguan
d. Retribusi izin trayek
e. Retribusi izin usaha perikanan

Sesuai dengan pasal 150 dan penjelasan bagian umum Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, untuk retribusi daerah masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis Retribusi selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, sepanjang memenuhi kriteria yang juga ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut yang diatur dengan peraturan pemerintah. Adanya peluang untuk menambah jenis retribusi dengan peraturan pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari pemerintah kepada daerah yang juga diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan pemerintah yang telah mengatur retribusi jenis baru adalah Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Jenis retribusi baru tersebut yaitu:
a. Retribusi pengendalian lalu lintas
b. Retribusi perpanjangan IMTA

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah tidak diberi kewenangan untuk menetapkan jenis-jenis pajak dan retribusi daerah. Pemerintah daerah hanya bisa memungut pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Khusus untuk retribusi, daerah masih bisa memungut jenis retribusi lain asalkan telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Dari jenis-jenis pajak dan retribusi yang sudah disebutkan di atas, tidak ada jenis pajak atau retribusi yang berkaitan dengan penebangan pohon di hutan hak. Oleh karena itu, jika ada peraturan daerah yang mengatur tentang pemungutan retribusi pada penebangan pohon di hutan hak oleh daerah, maka hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang. Sanksi yang bisa diberikan adalah berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi sebagaimana telah diatur dalam pasal 159 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.

2. Perizinan Penebangan Pohon di Hutan Hak

Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Pemanfaataan hutan hak telah diatur dalam pasal 36 dan pasal 39 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999. Pun berdasarkan pasal 36 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dapat diketahui bahwa hutan hak juga terbagi menjadi hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi.

Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya. Artinya pada hutan hak dengan fungsi hutan produksi, maka padanya dapat dilakukan kegiatan untuk memproduksi hasil hutan sesuai potensi dan daya dukung lahannya. Bila kebetulan hutan hak memiliki fungsi lindung, maka pemanfaatannya hanya terbatas pada pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Bila hutan hak kebetulan memiliki fungsi konservasi, maka pemanfaatannya juga mengikuti hutan konservasi misalnya untuk pusat rekreasi dan kunjungan wisata pada zona pemanfaatan serta tempat wisata berburu. Kemudian apabila hutan hak diubah statusnya menjadi kawasan hutan, maka pemerintah memberikan kompensasi kepada pemegang hutan hak sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Rincian ketentuan pelaksanaan pemanfaatan hutan hak diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah sebagaimana tertuang pada pasal 39 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa peraturan pemerintah memuat aturan antara lain: tata cara pemberian izin, pelaksanaan usaha pemanfaatan, hak dan kewajiban serta pengendalian dan pengawasan.

Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tersebut, hutan hak diatur dalam Bab V tentang Hutan Hak, pasal 100, 101, 102 dan 103 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007. Namun dalam karya tulis kali ini, pasal 101 dan 102 tidak dimasukkan sebagai bahan penelitian karena lebih membahas pada pemberian kompensasi oleh pemerintah kepada pemegang hutan hak, apabila hutan hak berfungsi lindung dan konservasi serta pemeberian ganti rugi kepada pemegang hutan hak apabila hutannya ditunjuk sebagai kawasan hutan.

Tak beda jauh dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, pada pasal 100 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 hanya membahas pembagian hutan hak berdasarkan fungsinya, pemanfaatan hutan hak sesuai dengan fungsinya oleh pemegang hak atas tanah, dan pemanfaatan hutan hak untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi pemegang hutan hak dengan tidak mengurangi fungsinya.

Amanat supaya peraturan pemerintah memuat tata cara pemberian izin, pelaksanaan usaha pemanfaatan, hak dan kewajiban serta pengendalian dan pengawasan didelegasikan kembali oleh peraturan pemerintah kepada peraturan menteri sebagaimana tertuang dalam pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007.

Peraturan menteri yang mengatur pemanfaatan hutan hak adalah Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa maksud penatausahaan hasil hutan pada hutan hak adalah untuk ketertiban peredaran hasil hutan hak, untuk melindungi hak privat serta kepastian hukum dalam pemilikan/pengusasan dan pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak. Sedangkan pada pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan hak tidak perlu izin penebangan/pemungutan. Sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2012 diperoleh kesimpulan bahwa pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan hak tidak memerlukan izin penebangan/pemungutan.

Bila melihat pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, diketahui bahwa peraturan menteri kehutanan tidak masuk dalam hierarki peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sebagai berikut:
a. UUD Tahun 1945
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
d. Peraturan Pemerintah
e. Peraturan Presiden
f. Peraturan Daerah Provinsi
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Namun demikian bila mengacu pada pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Asshiddiqie dalam buku Perihal Undang-Undang (hal. 11-12) menulis bahwa kewenangan untuk mengatur atau membuat aturan (regeling) pada dasarnya merupakan domain kewenangan lembaga legislatif yang berdasarkan prinsip kedaulatan merupakan kewenangan eksklusif para wakil rakyat yang berdaulat untuk menentukan sesuatu peraturan yang mengikat dan membatasi kebebasan setiap individu warga negara (presumption of liberty of the souvereign people). Namun demikian, cabang-cabang kekuasaan lainnya dapat pula memiliki kewenangan untuk mengatur atau menetapkan peraturan yang juga mengikat untuk umum, apabila para wakil rakyat sendiri telah memberikan persetujuannya dalam undang-undang. Karena itu apabila mendapat pendelegasian kewenangan, cabang kekuasaan eksekutif dan judikatif juga dapat membuat peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa kewenangan mengatur itu juga dimiliki baik (a) oleh cabang kekuasaan legislatif, (b) cabang kekuasaan eksekutif, maupun (c) oleh cabang kekuasaan yudikatif. Sudah menjadi kebiasaan umum di dunia bahwa Undang-Undang yang dibuat oleh parlemen hanya mengatur garis besar ketentuan yang diperlukan, sedangkan rincian operasionalnya diatur lebih lanjut oleh pihak eksekutif sendiri yang lebih mengetahui rincian persoalan yang perlu diatur. Hal inilah yang dinamakan legislative delegation of rule making power.

Asshidiqqie dalam buku yang sama hal 215 juga menulis bahwa berdasarkan prinsip pendelegasian ini, norma hukum yang bersifat pelaksanaan dianggap tidak sah apabila dibentuk tanpa didasarkan atas delegasi kewenangan dari peraturan yang lebih tinggi. Misalnya Peraturan Presiden dibentuk tidak atas perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, maka Peraturan Presiden tersebut tidak dapat dibentuk. Peraturan menteri, jika tidak diperintahkan sendiri oleh Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah, berarti peraturan dimaksud tidak dapat dibentuk sebagaimana mestinya. Demikian pula bentuk-bentuk peraturan lainnya, jika tidak didasarkan atas perintah peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan itu dapat dianggap tidak memiliki dasar yang melegitimasikan pembentukannya.

Dengan demikian, kewenangan lembaga pelaksana untuk membentuk peraturan pelaksana Undang-Undang harus dimuat dengan tegas dalam Undang-Undang sebagai ketentuan mengenai pendelegasia kewenangan legislasi (legislative delegation of rule making power) dari pembentuk Undang-Undang kepada lembaga pelaksana undang-undang atau kepada pemerintah.

Dari uraian Asshidiqqie di atas jelas bahwa Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2012 telah memenuhi dasar legitimasi pendelegasian kewenangan legislasi tentang pengaturan pemanfaatan hutan hak dari Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007. Begitu pula Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 telah memenuhi dasar legitimasi pendelegasian kewenangan legislasi tentang pengaturan pemanfaatan hutan hak dari Undang-Undang No.41 Tahun 1999.

Ketiadaan peraturan menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, bukan berarti menjadikan kedudukan peraturan daerah menjadi lebih tinggi dan tidak dapat dibatalkan oleh keputusan atau peraturan menteri. Asshidiqqie dalam buku Konstitusi dan Konstituonalisme hal. 277 berpendapat bahwa ketentuan demikian tentu saja tidak realistis, karena menteri adalah jabatan yang sangat penting. Menteri seperti diuraikan dalam penjelasan UUD 1945, dalam bidangnya masing-masing adalah pemimpin pemerintahan yang sesungguhnya dalam kenyataan sehari-hari. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kepadanya diberikan kewenangan regulatif untuk mengatur dan menetapkan peraturan dibidangnya.

Selanjutnya Asshiddiqqie berpendapat bahwa akan tetapi tidak semua menteri diberi kewenangan mengatur. Kewenangan itu harus dibatasi hanya digunakan oleh menteri yang memimpin departemen (dengan portfolio). Alasannya adalah karena hanya menteri yang memimpin departemen sajalah yang mempunyai aparatur yang cukup untuk menjamin bahwa peraturan yang dibuat itu dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan menteri koordinator ataupun menteri negara dan menteri muda yang tidak memimpin departemen pemerintahan tertentu, tidak perlu diberi kewenangan untuk menetapkan suatu peraturan tertentu.

Mengenai peraturan daerah (perda) ini, sejalan dengan agenda desentralisasi dan otonomi daerah yang makin luas, perlu makin dikukuhkan kedudukannya yang dapat bersifat mandiri. Dari segi pembuatannya sudah semestinya peraturan daerah ini, baik peraturan daerah tingkat provinsi maupun peraturan daerah tigkat kabupaten atau kota, dapat dilihat setara dengan Undang-Undang dalam arti sama-sama merupakan produk hukum lembaga legislatif. Namun demikian, dari segi isinya sudah seharusnya, kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam ruang lingkup daerah berlaku yang lebih sempit dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan peraturan dengan ruang lingkup wilayah yang berlaku lebih luas. Dengan demikian, Undang-Undang lebih tinggi kedudukannya daripada peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau peraturan daerah kota. Karena itu, sesuai prinsip hierarki peraturan perUndang-Undangan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturaan yang derajadnya lebih tinggi (Asshiddiqqie dalam Konstitusi dan Konstitusionalisme, hal 279).

Akan tetapi, sebagai konsekuensi dari dipertegasnya prinsip pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan judikatif dalam naskah perubahan pertama UUD 1945, maka produk legislatif daerah ini dapat saja bertentangan dengan produk eksekutif di tingkat pusat. Misalnya apabila suatu materi peraturan daerah tingkat provinsi ataupun peraturan daerah tingkat kabupaten/kota yang telah ditetapkan secara sah ternyata bertentangan isinya dengan materi peraturan menteri di tingkat pusat, maka pengadilan haruslah menentukan bahwa peraturan daerah itulah yang berlaku sepanjang untuk daerahnya. Sedangkan peraturan menteri dimaksudkan untuk berlaku umum di seluruh Indonesia (Asshiddiqqie dalam Konstitusi dan Konstitusionalisme, hal 279).

Sedangkan Hariningsih, 2009 dalam makalah Kedudukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Surat Edaran dan Instruksi Presiden dalam Sistem Hukum Negara kesatuan Republik Indonesia mengatakan bahwa kedudukan peraturan menteri adalah di atas peraturan daerah karena 1.) materi yang diatur dalam peraturan menteri adalah materi yang didelegasikan oleh peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya (Undang-Undang, peraturan pemerintah atau peraturan presiden) untuk mengatur hal-hal yang menjadi lingkup tugas dan tanggung jawab menteri yang bersangkutan dan 2.) lingkup berlakunya peraturan menteri adalah secara nasional artinya berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salim, 2009 juga mengatakan kedudukan peraturan menteri di atas peraturan daerah karena 1.) selain dari jenis peraturan perundang-undangan di atas, ada jenis peraturan perundang-undangan lain yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 2.) sedangkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Menteri adalah pembantu Presiden yang menangani bidang-bidang tugas yang diberikan dan dalam melaksanakan tugasnya Menteri mengeluarkan peraturan.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perizinan pada penebangan pohon di hutan hak tidak diperlukan sebagaimana telah diatur pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2012, karena pertama materi pada Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2012 merupakan pendelegasian dari Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 dan materi Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 merupakan pendelegasian dari Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, sehingga dengan kata lain apa yang telah diatur dalam peraturan menteri kehutanan tersebut merupakan aturan dalam peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi. Kedua, peraturan menteri kehutanan tersebut muncul karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga berlaku pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yaitu peraturan menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketiga, kedudukan menteri adalah istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Menteri adalah pembantu Presiden yang menangani bidang-bidang tugas yang diberikan dan dalam melaksanakan tugasnya Menteri mengeluarkan peraturan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk memungut pajak daerah, selain yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.
2. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah, selain yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 atau peraturan pemerintah.
3. Apabila ada pemungutan retribusi oleh pemerintah daerah pada penebangan pohon di hutan hak, maka pemungutan tersebut tidak sah secara hukum.
4. Jenis-jenis pajak daerah yang bisa dipungut oleh pemerintah daerah provinsi adalah a.) pajak kendaraan bermotor, b.) bea balik nama kendaraan bermotor, c.) pajak bahan bakar kendaraan bermotor, d.) pajak air permukaan, e.) pajak rokok.
5. Jenis-jenis pajak daerah yang bisa dipungut oleh pemerintah kabupaten adalah a.) pajak hotel, b.) pajak restoran, c.) pajak hiburan, d.) pajak reklame, e.) pajak penerangan jalan, f.) pajak mineral bukan logam dan batuan, g.) pajak parkir, h.) pajak air tanah, i.) pajak sarang burung wallet, j.) pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, k.) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
6. Jenis-jenis retribusi jasa umum yang bisa dipungut oleh pemerintah daerah adalah a.) retribusi pelayanan kesehatan, b.) retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, c.) retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, d.) retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, e.) retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, f.) retribusi pelayanan pasar, g.) retribusi pengujian kendaraan bermotor, h.) retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, i.) retribusi penggantian biaya cetak peta, j.) retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, k.) retribusi pengolahan limbah cair, l.) retribusi pelayanan tera/tera ulang, m.) retribusi pelayanan pendidikan, n.) retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
7. Jenis-jenis retribusi jasa usaha yang bisa dipungut oleh pemerintah daerah adalah a.) retribusi pemakaian kekayaan daerah, b.) retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, c.) retribusi tempat pelelangan, d.) retribusi terminal, e.) retribusi tempat khusus parkir, f.) retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/villa, g.) retribusi rumah potong hewan, h.) retribusi pelayanan kepelabuhan, i.) retribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga, j.) retribusi penyeberangan di air, k.) retribusi penjualan produk usaha daerah.
8. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu yang bisa dipungut oleh pemerintah daerah adalah a.) retribusi izin mendirikan bangunan, b.) retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, c.) retribusi izin gangguan, d.) retribusi izin trayek.
9. Jenis-jenis retribusi yang bisa dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan pemerintah adalah a.) retribusi pengendalian lalu lintas, b.) retribusi perpanjangan IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Asing).
10. Munculnya Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2012 merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karena itu berlaku mengikat secara umum.
11. Kedudukan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2012 lebih tinggi daripada peraturan daerah, sehingga isi peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan isi Peraturan Menteri Kehutanan tersebut.
12. Perizinan pada penebangan pohon di hutan hak tidak diperlukan sebagaimana telah diatur dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2012.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka saran yang diberikan adalah:
1. Karya tulis ini bisa diupload ke dalam website BPPHP Wilayah IX Denpasar untuk penyebaran informasi.
2. Untuk daerah yang berbatasan dengan kawasan hutan dan dirasa rawan dengan illegal logging, disarankan untuk memakai Wasganis PHPL PKBR/PKBJ/PKGR/PKGJ sebagai penerbit SKAU.

DAFTAR PUSTAKA

Drs. H. Ahmad Supardi Hasibuan, MA, 2010. Penelitian Hukum Pendekatan Peraturan Perundang-undangan dalam riau.kemenag.go.id diakses 17 Oktober 2013

Drs. Zafullah Salim, MH.2009. Kedudukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Surat Edaran dan Instruksi Presiden Dalam Sistem Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makalah

Jimly Ashsiddiqqie, 2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. ebook

Jimly Ashsiddiqqie, 2006. Perihal Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi Repuplik Indonesia. ebook

Muhamad Sapta Murti, 2010. Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya. ditjenpp.kemenkumham.go.id Diakses 13 Oktober 2013

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak.

Sri Hariningsih, SH, MH. 2009. Kedudukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Surat Edaran dan Instruksi Presiden Dalam Sistem Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makalah

Surat Edaran Direktur BIKPHH No. SE.03/Menhut-VI/BIKPHH/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Pohon Yang Tumbuh Secara Alami Dalam Areal Penggunaan Lain dan Telah Dibebani Hak.

Surat Direktur BIKPHH No. S.655/Menhut-VI/BIKPHH/2012 tentang Pemberlakuan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2012.

Surat Direktur BIKPHH No. S.905/BIKPHH-2/2012 tentang Penjelasan Pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak.

Surat Direktur BIKPHH No. S.1087/BIKPHH-1/2012 tentang Kode Referensi 15 Digit.

Wijayanto, 2011. Asas-Asas Perundang-Undangan dalam newijayanto.blogspot.com diakses 30 Oktober 2013

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.

Zamroni, 2010. Penelitian hokum Untuk Apa? Dalam zamronicenter.blogdetik.com diakses 17 Oktober 2013

3 thoughts on “ANALISIS HUKUM NORMATIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN PERIZINAN PADA PENEBANGAN POHON DI HUTAN HAK

  1. mungkin perlu dikaji juga pemungutan retribusi pada penebangan di hutan hak terkait dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 2 huruf i yang mengatur Kepala Desa berwenang mengembangkan sumber pendapatan desa. mungkin saja Kepala Desa menetapkan peraturan desa untuk memungut retribusi penebangan dari hutan hak dalam rangka mengembangkan sumber pendapatan desa.

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s