FORESTRY

Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar


DSC06517

Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan perdagangan kayu antar pulau yang mendapat pengakuan sebagai PKAPT. Selanjutnya perdagangan kayu antar pulau (PKAP) adalah kegiatan jual beli dan atau pendistribusian kayu dari satu pulau ke pulau lainnya dan atau dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Adapun yang dimaksud dengan “kayu” pada kegiatan perdagangan kayu antar pulau ini adalah kayu bulat dan atau kayu olahan primer (Pasal 1, Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 68/MPP/Kep/2/2003)

Perorangan atau badan usaha yang melakukan perdagangan antar pulau wajib mendapat pengakuan sebagai PKAPT dari Menteri Perdagangan. Untuk mendapatkan pengakuan sebagai PKAPT, pemohon harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Pasar dan Distribusi dengan melampirkan:

  1. Foto copy Surat Izin Usaha dari instansi yang berwenang;
  2. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  3. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  4. Foto copy Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan untuk Badan Usaha;
  5. Foto copy Surat Pengesahan Pendirian/Perubahan Perusahaan dari Departemen Kehakiman dan HAM untuk Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas;
  6. Rekomendasi dari Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas yang membidangi perdagangan;
  7. Foto copy Katu Tanda Penduduk (KTP) pemohon perseorangan atau Direktur Utama/penanggung jawab perusahaan;
  8. Pas foto berwarna pemohon perseorangan atau Direktur Utama/Penanggung Jawab perusahaan dengan ukuran 3×4 cm sebanyak 2 lembar;
  9. Surat pernyataan dari pemohon perseorangan atau Direktur Utama/penaggung jawab perusahaan di atas meterai, tentang keabsahan dokumen yang dilampirkan;

Penerbitan atau penolakan permohonan PKAPT oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan. Jika permohonan ditolak, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri akan memberikan alasan penolakan secara tertulis.

Pemohon PKAPT yang diterima akan diberi nomor identitas PKAPT. Jangka waktu pengakuan sebagai PKAPT adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang tanpa mengubah nomor identitas PKAPT. Nomor identitas ini wajib dicantumkan pada dokumen yang diwajibkan untuk pencantumannya oleh peraturan perundang-undangan.

PKAPT memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pengakuan kayu antar pulau setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Pasar dan Distribusi dengan tembusan kepada Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas yang membidangi perdagangan, selambat-lambatnya setiap tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan pengakuan kepada PKAPT. Sanksi pembekuan pengakuan akan diberikan, apabila PKAPT tidak melaksanakan kewajiban laporan realisasi dan telah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan. Pembekuan pengakuan sebagai PKAPT juga dilakukan apabila PKAPT sedang diperiksa di Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran PKAP dan atau melakukan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan kegiatan PKAP.

Pembekuan pengakuan berlaku sampai PKAPT tersebut melakukan kewajiban pelaporannya serta adanya keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selama pembekuan, PKAPT dilarang mengadakan kegiatan perdagangan kayu antar pulau.

Sanksi administrasi pencabutan pengakuan sebagai PKAPT dikenakan apabila: 1.) tidak melaksanakan kewajiban pelaporan setalah 3 (tiga) bulan masa pembekuan PKAPT berlalu; 2.) telah dijatuhi hukuman pidana terkait pelanggaran PKAP oleh badan peradilan dan telah berkekuatan hukum tetap.

Referensi

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor: 68/MPP/Kep/2/2003 Tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012 Tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

4 thoughts on “Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar

    • Perdagangan kayu antar pulau adalah aturan dari Kementerian Perdagangan dan belum dicabut sampai sekarang. Kalau Bapak, mau mengirim kayu antar pulau atau antar pelabuhan ya wajib PKAPT sebagaimana Kepmenperindag No. 68 tahun 2003 pasal 2 ayat (1) ini.

      Salam
      Neny

      Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s