FORESTRY

Menanti Kelahiran LPPPH


IMG_9859Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah mengamanatkan kepada presiden untuk membentuk lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terdiri dari unsur Kementerian Kehutanan, kementerian terkait, kepolisian, kejaksaan, ahli/pakar dan wakil masyarakat dan unsur terkait lainnya. Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau LPPPH harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun setelah UU No. 18 Tahun 2013 diundangkan atau pada tanggal 5 Agustus 2015.

Nantinya, LPPPH ini bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perusakan hutan; melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara perusakan hutan; melaksanakan kampanye anti perusakan hutan; membangun dan mengembangkan sistem informasi pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terintegrasi, sehingga bisa diakses secara bersama-sama oleh lembaga-lembaga penegak hukum; memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan; melakukan kerja sama dan koordinasi antar lembaga penegak hukum (Polri, kejaksaan, KPK, PPNS dan Polhut) dalam pemberantasan perusakan hutan; mengumumkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangannya secara berkala kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberi izin penggunaan terhadap barang bukti kayu temuan hasil operasi pemberantasan perusakan hutan yang berasal dari luar kawasan hutan konservasi untuk kepentingan sosial (pasal 56 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2013).

Selain tugas tersebut di atas, LPPPH juga melakukan kemitraan dengan organisasi atau LSM yang bergerak di bidang kehutanan atau di bidang lingkungan hidup serta organisasi sosial kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan, pelayanan dan dukungan kepada masyarakat serta merencanakan dan mengusulkan anggaran pemberantasan perusakan hutan (pasal 62 dan 75 UU No. 18 tahun 2013).

Jika lembaga ini sudah terbentuk, maka penanganan semua tindak pidana perusakan hutan yang terorganisasi akan menjadi kewenangannya. Tindak pidana perusakan hutan yang dimaksud di sini adalah pembalakan liar dan atau penambangan liar dan atau perkebunan liar. Adapun rincian ketentuan perbuatan perusakan hutan telah diatur dalam pasal 11 sampai dengan pasal 28 UU No. 18 tahun 2013. Dalam melaksanakan tugasnya, LPPPH wajib melaporkan kepada DPR minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.

 

4 thoughts on “Menanti Kelahiran LPPPH

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s