Uncategorized

Pedoman Penyusunan RKUPHHK-HTR


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Setelah mendapatkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu HTR, pemegang izin, baik perorangan maupun koperasi wajib menyusun RKUPHHK-HTR yang berlaku selama daur tanaman pokok dominan. Bila pemegang izin tidak menyusun RKUPHHK-HTR paling lambat 2 (dua) tahun setelah izin diberikan, maka izin akan dicabut.

Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat RKUPHHK-HTR adalah rencana kerja IUPHHK-HTR untuk seluruh areal kerja yang berlaku selama daur tanaman pokok yang dominan, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi setempat (Permenhut P.3/Menhut-II/2013 Pasal 1, nomor 2.)

Sebelum menyusun RKUPHHK-HTR, terlebih dahulu harus mengenal budidaya IUPHHK-HTR. Berikut adalah pedoman pokok budidaya HTR sebagaimana diatur dalam Permenhut P.55/Menhut-II/2011 jo P.31/Menhut-II/2013 Pasal 7:

  1. Budidaya tanaman HTR dilaksanakan berdasarkan kondisi tapak, sosial ekonomi dan sosial budaya setempat.
  2. Jenis tanaman pokok yang dapat dikembangkan untuk pembangunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu HTR terdiri dari: a.) tanaman sejenis; atau b.) tanaman berbagai jenis.
  3. Jenis tanaman pokok sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah tanaman hutan berkayu yang hanya terdiri satu jenis (species) dan varietasnya.
  4. Jenis tanaman pokok berbagai jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah tanaman hutan berkayu yang dikombinasikan dengan tanaman budidaya tahunan yang berkayu antara lain karet, tanaman berbuah, bergetah dan pohon penghasil pangan dan energi. Tanaman budidaya tahunan paling luas 40% (empat puluh persen) dari areal kerja dan tidak didominasi oleh satu jenis tanaman.

Kondisi tapak pada lahan HTR cukup beragam. Pada setiap kondisi tapak tersebut, diperlukan sistem silvikultur, pola dan teknik silvikultur tertentu agar produktivitas dapat berkelanjutan. Untuk topografi yang tidak memungkinkan ditanami karena kelerengan yang cukup terjal, maka lokasi penanaman dibuat pada tempat yang memungkinkan untuk dilakukan penanaman, sehingga tidak berkumpul menjadi satu.

Berdasarkan Lampiran Perdirjen BUK Nomor : P.04/VI-BUHT/2012 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Hutan Tanaman Rakyat, tedapat 5 (lima) kategori kondisi tapak pada HTR yang berpengaruh terhadap pemilihan sistem serta pola dan teknik silvikultur yang akan diterapkan.

1. Tapak Alang-Alang atau Semak Belukar

Sistem silvikultur yang dipakai adalah Tebang Habis Pemudaan Buatan (THPB) diawali dengan penanaman dan bukan penebangan. Pola dan teknik silvikultur bisa monokultur (sejenis); campuran dan agroforestri seperti tumpang sari, silvopastural, silvofisheris, apikultur, wanafarma.

  1. Tapak Areal Bekas Tebangan (Logged Over Area)

Sistem silvikultur yang dipakai adalah Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) dan atau Tebang Rumpang diawali dengan penanaman dan bukan penebangan. Dalam hal areal tersebut masih terdapat tegakan hutan alam dan telah ditumbuhi oleh jenis-jenis pionir antara lain mahang, trema, yang telah memiliki diameter diatas 20 cm ditetapkan sebagai areal perlindungan setempat dan pengembangan hasil hutan bukan kayu dan dapat dimanfaatkan pada saat pemanenan tanaman pokok serta selanjutnya dapat dilaksanakan dengan sistem THPB. Pola dan teknik silvikultur yang diterapkan adalah kombinasi bina pilih dan pengayaan tanaman dengan pemeliharaan yang intensif.

  1. Tapak Hutan Gambut

Sistem silvikultur yang dipakai adalah Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) dan atau Tebang Habis Pemudaan Buatan (THPB), tergantung kepada kondisi tapak yang diawali dengan penanaman dan bukan penebangan. Pola dan teknik silvikultur yang diterapkan adalah kombinasi bina pilih dan pengayaan tanaman dengan pemeliharaan yang intensif.

  1. Tapak Hutan Mangrove

Hutan mangrove atau hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di rawa berair payau yang terletak di pantai dan dipengaruhi pasang surut air laut. Jenis yang dikembangkan di mangrove harus disesuaikan dengan zonasi lahan mangrove, yaitu : Avicenia sp, Rhizophora spp, Sonneratia spp, Bruguiera spp dan Xylocarpus spp. Sistem silvikultur yang dipakai adalah tebang pilih untuk penebangan akhir daur sedangkan untuk pemanfaatan antara menggunakan sistem pemangkasan cabang sesuai ukuran yang dibutuhkan. Pola dan teknik silvikultur bisa menggunakan sistem monokultur dan agroforestri antara lain tumpang sari, silvopastural, silvofisheris, apikultur, wanafarma.

  1. Tapak Areal yang telah ditanami

Kondisi tapak HTR yang telah ditanami yaitu lahan-lahan yang telah ditanami dengan berbagai macam jenis tanaman tahunan maupun tanaman semusim. Kegiatan pengelolaannya biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar yang telah lebih dulu memanfaatkan lahan tersebut. Adapun tapak HTR tersebut antara lain berupa tanaman karet, tanaman sawit, tanaman campur antara lain cokelat, kopi, cengkeh, kelapa, pala dan buah-buahan. Sistem silvikultur yang dipakai adalah tebang rumpang untuk tanaman campur dan untuk tanaman sawit dan karet dengan Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ), diawali dengan penanaman dan bukan penebangan. Pola dan teknik silvikultur dilaksanakan dengan pola tanaman campuran dengan memasukan tanaman pokok secara bertahap untuk memenuhi peraturan yang berlaku.

Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKUPHHK-HTR:

  1. Disusun untuk seluruh areal kerja IUPHHK-HTR.
  2. Disusun selama daur tanaman pokok yang dominan (tidak selalu per 10 tahun).
  3. Komposisi tanaman pokok minimal 60%, tanaman budidaya tahunan maksimal 40%.
  4. Pd tapak alang-alang dan semak belukar; areal bekas tebangan (logged over area) dan areal yang telah ditanami, maka jumlah tanaman minimal 400 pohon per Ha.
  5. Pada tapak gambut dan mangrove, maka jumlah tanaman minimal disesuaikan kondisi tapak.
  6. Diawali penanaman bukan penebangan.
  7. Memperhatikan aspek kelestarian hutan dan usaha (etat luas).
  8. Pemilihan jenis tanaman tergantung tujuan pemegang izin (sebaiknya menggunakan tanaman endemik)
  9. Harus menyediakan areal/ruang untuk persemaian, jalan, pondok kerja, Tpn, TPK.
  10. Memperhatikan keberadaan kawasan lindung yaitu kawasan bergambut, kawasan resapan air, sepadan pantai, sepadan sungai, kawasan sekitar waduk/danau, sekitar mata air, dan sekitar pantai berhutan bakau. Sehingga poin 9 dan 10 akan mengurangi luas efektif areal HTR.
  11. Areal kerja dibagi ke dalam blok dan petak.
  12. Kegiatan RKU/RKT terdiri dari penataan batas areal; pemetaan rencana tata batas areal HTR; inventarisasi tegakan; pengadaan bibit; penanaman; pemeliharaan; perlindungan dan pengamanan; pemanenan dan pemasaran.

Adapun format penyusunan RKUPHHK-HTR sebagai berikut:

  1. Halaman sampul/judul
  2. Halaman persetujuan
  3. Bab I Data Pokok, terdiri dari: a.) kondisi umum yang memuat nama kelompok/koperasi; alamat dan nomor telepon; keputusan izin; susunan pengurus kelompok dan b.) kondisi areal kerja yang memuat data luasan; data fisik areal hutan berdasarkan kelompok hutan, wilayah administratif, kesatuan pemangkuan dan penjelasan akses menuju lokasi dari ibukota kabupaten
  4. Bab II Rencana Kerja Usahaa
  5. Lampiran (Peta RKU)

Referensi

Permenhut P.3/Menhut-II/2013 tentag Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat

Permenhut P.55/Menhut-II/2011 jo P.31/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.04/VI-BUHT/2012 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Hutan Tanaman Rakyat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s