FORESTRY

Mendesak Penyusunan Standar Pengelolaan Hutan Lestari Pada Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi Yang Dikelola Oleh Pemerintah


IMG_1860

Sebelum melanjutkan membaca tulisan ini, saya ingin kembali mengingatkan tujuan penyelenggaraan kehutanan. Acuan hukumnya adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

  1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
  2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
  3. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
  4. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
  5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.”

Untuk mencapai tujuan tersebut, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 pasal 2 dan penjelasan umumnya juga telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kehutanan harus berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung gugat. Dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, uraian masing-masing asas penyelenggaraan kehutanan sebegai berikut:

  1. Asas manfaat dan lestari maksudnya agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi.
  2. Asas kerakyatan dan keadilan maksudnya agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam pemberian wewenang pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan harus dicegah terjadinya praktek monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.
  3. Asas kebersamaan maksudnya agar dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan BUMN atau BUMD, dan BUMS Indonesia, dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi.
  4. Asas keterbukaan maksudnya agar setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat.
  5. Asas keterpaduan maksudnya agar setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

Selanjutnya berdasarkan fungsinya, kawasan hutan di Indonesia terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Hutan produksi mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan lindung mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan konservasi memiliki ciri khas tertentu dan mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Siapakah yang mengurus hutan? Semua hutan yang ada di Indonesia dikuasai oleh Negara. Hal tersebut menyebabkan pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Kata kerja “mengurus” hutan meliputi kegiatan: perencanaan, pengelolaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyulihan dan pengawasan.

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 pasal 12 kehutanan termasuk urusan pemerintahan pilihan yang wajib diselenggarakan sesuai potensi daerah. Selanjutnya UU No. 23 Tahun 2014 pasal 14 menyebutkan bahwa:
(1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.
(2) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Dari uraian di atas, jelas bahwa segala bentuk pengurusan hutan, seharusnya untuk mencapai tujuan penyelenggaraan kehutanan yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam konteks tata pemerintahan yang baik (good governance), penyelenggaraan kehutanan oleh Pemerintah seharusnya sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang dirumuskan oleh Bappenas:

  1. Wawasan ke depan (visionary) dengan indikator minimal: a.) adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan menjaga kepastian hukum, b.) adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program, c.) adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi.
  2. Keterbukaan dan transparansi dengan indikator minimal: a.) tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik, b.) adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.
  3. Partisipasi masyarakat dengan indikator minimal: a.) adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses/metode partisipatif, b.) adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsesus bersama.
  4. Tanggung gugat (akuntabilitas) dengan indikator minimal: a.) adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, b.) adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
  5. Supremasi hukum dengan indikator minimal: a.) adanya kepastian dan penegakkan hukum, b.) adanya penindakan setiap pelanggar hukum, c.) adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
  6. Demokrasi dengan indikator minimal: a.) adanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan berorganisasi, b.) adanya kesempatan yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk memilih dan membangun konsesus dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.
  7. Profesionalisme dan kompetensi dengan indikator minimal: a.) berkinerja tinggi, b.) taat azas, c.) kreatif dan inovatif, d.) memiliki kualifikasi dibidangnya.
  8. Daya tanggap dengan indikator minimal: a.) tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat, b.) adanya tindak lanjut cepat dari laporan dan pengaduan.
  9. Keefisienan dan keefektifan dengan indikator minimal: a.) terlaksananya administrasi penyelenggaraan Negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal, b.) adanya perbaikan berkelanjutan, c.) berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja.
  10. Desentralisasi dengan indikator minimal: adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam berbagai tingkatan jabatan.
  11. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat dengan indikator minimal: a.) adanya pemahaman aparat pemerintah tentang pola kemitraan, b.) adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang mampu (powerless) untuk berkarya, c.) terbukanya kesempatan bagi masyarakat/dunia usaha swasta untuk turut berperan dalam penyediaan pelayanan umum, d.) adanya pemberdayaan institusi ekonomi mikro, kecil dan menengah serta koperasi.
  12. Komitmen pada pengurangan kesenjangan dengan indikator minimal: a.) adanya langkah-langkah atau kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang kurang mampu (subsidi silang, affirmative action dan sebagainya).
  13. Komitmen pada lingkungan hidup dengan indikator minimal: a.) adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan/konservasinya, b.) penegakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, c.) rendahnya tingkat pencemaran dan tingkat lingkungan, d.) rendahnya tingkat pelanggaran lingkungan.
  14. Komitmen pada pasar yang fair dengan indikator minimal: a.) tidak ada monopoli, b.) berkembangnya ekonomi masyarakat, c.) terjaminnya iklim komptensi yang sehat.

Pada buku Manajemen Perkantoran Modern terbitan Lembaga Administasi Negara, tahun 2006 halaman 18, Leffingwell mengatakan bahwa terdapat lima prinsip kerja efektif :
1. Perencanaan
Untuk merencankan secara benar, harus tahu apa, bagaimana, kapan, dimana dan seberapa cepat pekerjaan dikerjakan.
2. Jadwal
Pekerjaan harus dijadwalkan secara efektif
3. Pelaksanaan
Pekerjaan harus dilaksanakan secara terampil, teliti, cepat, tanpa upaya yang tidak perlu dan tanpa ada keterlambatan yang tidak perlu.
4. Ukuran
Pekerjaan yang dilaksanakan harus diukur berdasarkan kuantitas, kualitas, catatan masa lalu dan potensi.
5. Imbalan
Jika pekerjaan telah selesai, pekerja seharusnya diberi imbalan berupa kondisi kerja yang baik, kesehatan, kebahagiaan, pengembangan diri dan uang.

Mengapa standar pengelolaan hutan lestari penting? Standar adalah ukuran berupa kriteria dan indikator yang dipakai untuk menilai kinerja pengelolaan hutan. Standar menjadikan pekerjaan lebih efektif karena terdapat guide dan ukuran nilai yang memudahkan menilai suatu proses pekerjaan sudah sesuai atau belum, sudah tercapai atau belum, yang mana hal tersebut merupakan bagian dari prinsip tanggung gugat atau akuntabilitas. Standar harus disusun sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pekerjaan.

Dr. Ken Stolte berpendapat bahwa ekosistem hutan itu dalam kondisi yang sehat dan lestari apabila dari perspektif ekologi, hutan memenuhi kriteria berikut (dalam buku Teknik Silvikultur Intensif halaman 233):

  1.  Produktif (baik untuk produk kayu maupun produk non kayu)
  2. Beragam baik biologis maupun strukturnya
  3. Cukup luas dan tidak terfragmentasi
  4. Memiliki kelas umur yang relatif seimbang
  5. Tahan terhadap pengaruh luar baik hama, penyakit maupun mekanis dan kemis
  6. Sifat biologis, kemis dan fisik tanah stabil
  7. Menghasilkan produk air baik kuantita, kualita dan regime, sehingga produknya teratur menurut waktu
  8. Relatif stabil dalam siklus hara dan air

Untuk memformulasikan kriteria digunakan dua pertimbangan yaitu: 1.) kepedulian masyarakat tentang kesehatan dan kelestarian hutan dan 2.) pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana ekosistem hutan berfungsi dan beroperasi. Indikator dipilih berdasarkan: 1.) kemampuan indikator untuk menyajikan informasi guna menjawab penilaian kelestarian ekosistem hutan yang diajukan, 2.) pengetahuan yang mendalam tentang struktur dan fungsi ekosistem (Soekotjo, 2009).

Di Indonesia, standar pengelolaan hutan lestari yang sudah ada, baru untuk hutan produksi yang dikelola oleh IUPHHK-HA/RE/HTI dan pemegang hak pengelolaan. Yang dimaksud pemegang hak pengelolaan adalah badan usaha milik negara bidang kehutanan yang mendapat pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Perhutani. Sedangkan kawasan hutan yang dikelola oleh pemerintah belum memiliki standar pengelolaan hutan lestari.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 pasal 3 ayat (3) disebutkan bahwa “kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi dalam KPH, yang menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.” Sehingga kedepannya, subyek dari standar pengelolaan hutan lestari yang dikelola oleh pemerintah adalah KPH. Tetapi sebelum terbentuknya KPH, pengelola kawasan hutan negara dengan fungsi hutan konservasi adalah pemerintah pusat yang dipangku oleh Balai/Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA/BBKSDA) dan Balai Taman Nasional (BTN), pemerintah daerah kabupaten/kota untuk Taman Hutan Rakyat (Tahura) dan pemerintah daerah provinsi untuk hutan lindung dan hutan produksi yang belum ada pemegang izin pemanfaatan/pengelolaannya.

Mengingat pentingnya standar tersebut, sudah sepatutnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera menyusun standar pengelolaan hutan lestari pada hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi yang dikelola oleh pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas tata pemerintah yang baik. Standar pengelolaan hutan lestari yang disusun adalah untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan kehutanan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang.

Referensi:

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2014 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Permenhut P. 43/Menhut-II/2014 jo P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak
Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi lestari dan Verifikasi legalitas Kayu
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Drs. Salamoen Soeharyo, MPA dan Drs. Nasri Effendy, M.Sc . Tahun 2006
Manajemen Perkantoran Modern. Lembaga Administrasi Negara. Drs. Soetrisno, M.Psi dan Ir. Brisma Renaldi. Tahun 2006
Teknik Silvikultur Intensif. Gadjah Mada University Press. Soekotjo. 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s