FORESTRY / Uncategorized

Sekali Lagi, Tentang Pungutan Atas Hasil Hutan Selain PNBP!


Tak dipungkiri, di beberapa daerah masih ada pemerintah daerah yang menarik pungutan (selain PNBP) terhadap hasil hutan yang beredar di wilayahnya dengan tarif tertentu. Pertanyaannya apakah boleh pemerintah pusat maupun daerah menarik pungutan atas hasil hutan selain PNBP? Dalam tulisan saya terdahulu (Analisis Hukum Normatif Pemungutan Retribusi dan Penebangan Pohon di Hutan Hak) sudah pada kesimpulan bahwa pemerintah dilarang menarik pungutan dan atau dengan sebutan apa pun atas hasil hutan hak.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Kehutanan

Kewenangan negara untuk memungut pajak atau pungutan lain untuk kepentingan Negara telah diatur dalam UUD 1945 pasal 23a : “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Selanjutnya dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, penerimaan Negara di luar penerimaan perpajakan pun yang menempatkan beban kepada rakyat, juga harus didasarkan pada Undang-undang.

Semangat tersebut merupakan cerminan kedaulatan Negara berada di tangan rakyat, dengan perantaraan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini senada seirama dan tertuang secara eksplisit dalam penjelasan UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penjelasan pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selanjutnya penjelasan pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan dengan pertimbangan secermat mungkin, karena hal ini membebani masyarakat. Pertimbangan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, dan beban biaya yang ditanggung Pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan, dan pengaturan oleh Pemerintah yang berkaitan langsung dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan serta aspek keadilan dimaksudkan agar beban yang wajib ditanggung masyarakat adalah wajar, memberikan kemungkinan perolehan keuntungan atau tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat. Demikian pula dalam penjelasan pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Rujukan aturan penerimaan Negara Bukan pajak di sektor kehutanan antara lain: UU No. 20 tahun 1997, UU No. 41 Tahun 1999, PP No. 6 Tahun 2006 jo PP No.3 Tahun 2007, PP No. 24 Tahun 2010, PP 12 Tahun 2014, PP No. 33 Tahun 2014, Permenhut P. 52/Menhut-II/2014, Permenhut P.68/Menhut-II/2014 dan PermenLHK P.44/MenLHK-Sekjen/2014. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakanBerdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, PNBP di sektor kehutanan hanya dikenakan pada pemanfaatan sumber daya alam pada kawasan hutan negara serta penggunaan kawasan hutan Negara. Sedangkan pemanfaatan sumber daya alam pada hutan hak tidak dikenakan PNBP.

Jenis dan tariff PNBP yang berlaku di Kementerian Kehutanan dapat dilihat dalam PP No. 12 Tahun 2014 antara lain: provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, iuran izin usaha pemanfaatan, penggantian nilai tegakan, ganti rugi tegakan, transaksi kegiatan penyerapan dan penyimpanan karbon, denda pelanggaran eksploitasi hutan dan PNBP penggunaan kawasan hutan.

Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Sumber-sumber pendapatan daerah telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 285 ayat (1) yang terdiri dari: a.) pendapatan asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; b.) pendapatan transfer berupa transfer pemerintah pusat yang meliputi dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dana desa dan transfer antar daerah yang meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan serta c.) lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Yang dimaksud dengan “hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan” antara lain bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Sedangkan yang dimaksud dengan “lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah” pada poin a. antara lain: penerimaan Daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset Daerah. Kemudian yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada poin c. adalah seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. Jenis-jenis pajak dan retribusi daerah diatur telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 yang pelaksanaannya di daerah diatur dalam Peraturan daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-jenis Pajak yang bisa dipungut provinsi terdiri dari: a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok. Jenis-jenis pajak yang bisa dipungut oleh kabupaten/kota terdiri atas: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Selanjutnya terhadap pajak daerah berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat (3), (4), (5) sebagai berikut:1.) Daerah dilarang memungut pajak, selain ke-16 (enam belas) pajak yang telah disebut di atas; 2.) Keenambelas jenis pajak di atas dapat tidak dipungut, apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah; 3.) Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Undang-Undang 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (64)). Selanjutnya dalam pasal 108 ayat (1) Undang-Undang 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa objek retribusi meliputi: jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Adapun jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut (Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang 28 Tahun 2009):

  1. Retribusi pelayanan kesehatan
  2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
  3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
  4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
  5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
  6. Retribusi pelayanan pasar
  7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
  8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
  9. Retribusi penggantian biaya cetak peta
  10. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
  11. Retribusi pengolahan limbah cair
  12. Retribusi pelayanan tera/tera ulang
  13. Retribusi pelayanan pendidikan
  14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut (Pasal 127 Undang-Undang 28 Tahun 2009):

  1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
  2. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
  3. Retribusi tempat pelelangan
  4. Retribusi terminal
  5. Retribusi tempat khusus parkir
  6. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
  7. Retribusi rumah potong hewan
  8. Retribusi pelayanan kepelabuhanan
  9. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
  10. Retribusi penyeberangan di air
  11. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut (Pasal 141 Undang-Undang 28 Tahun 2009):

  1. Retribusi izin mendirikan bangunan
  2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
  3. Retribusi izin gangguan
  4. Retribusi izin trayek
  5. Retribusi izin usaha perikanan

Pemerintah daerah bisa memungut jenis retribusi selain yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 asalkan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah serta harus memenuhi kriteria berikut ini (Pasal 150 Undang-Undang 28 Tahun 2009):

  1. Retribusi Jasa Umum:
  • Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
  • Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
  • Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
  • Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu.
  • Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
  • Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
  • Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

2. Retribusi Jasa Usaha:

  • Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
  • Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

3.Retribusi Perizinan Tertentu:

  • Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
  • Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
  • Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, terang sekali bahwa pungutan atas hasil hutan hanya bisa dilakukan apabila memang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Bila diatur dalam Peraturan Pemerintah pun, jenis dan tariff pungutan dan atau sebutan yang lain harus dikemukakan ole h Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud kedaulatan rakyat. Pun dalam pasal 286 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 dengan tegas disebutkan bahwa “Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.” Sehingga apabila ada pungutan yang ditentukan jenis dan tarifnya selain PNBP, maka hal tersebut jelas melanggar Undang-Undang.

Referensi

UUD 1945 beserta amandemennya

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 dan perubahannya tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 22 TAHUN 1997 Tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 Jo. No.3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan

Permenhut Nomor : P.52/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan Dan Ganti Rugi Tegakan

Permenhut No : P.68/Menhut-II/2014 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan Dan Penggantian Nilai Tegakan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. : P.44/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Tegakandan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s