FORESTRY / OPINI

MENDEDAH UU 41 TAHUN 1999 PASAL 50 AYAT 3 HURUF E


Oleh: Neny Triana, S.Hut*

Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa “setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.” Penggunaan kata “hutan” pada ayat tersebut  akan memunculkan pertanyaan, apakah yang dimaksud hutan adalah hutan negara, hutan hak atau hutan adat? Selanjutnya akan muncul pertanyaan derivatif, apakah hutan Negara selalu berada dalam kawasan hutan dan apakah hutan Negara bisa berada di luar kawasan hutan? Tulisan ini bertujuan untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut dengan cara mendedah tafsir kata hutan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 50 ayat 3 huruf (e).

Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I karya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH hal 290- 303 dinyatakan dari berbagai pendapat para sarjana, pada garis besarnya dapat dibedakan ke dalam 23 (dua puluh tiga) metode penafsiran yaitu: 1.) literal; 2.) gramatikal; 3.) restriktif; 4.) ekstensif; 5.) otentik; 6.) sistematik; 7.) sejarah undang-undang; 8.) historis dalam arti luas; 9.) sosio-historis; 10.) sosiologis; 11.) teleologis; 12.) holistik; 13.) tematis-sistematis; 14.) antisipatif atau futuristik; 15.) evolutif-dinamis; 16.) komparatif; 17.) filosofis; 18.) interdisipliner; 19.) multidisipliner; 20.) kreatif; 21.) artistik; 22.) konstruktif dan 23.) konversasional.

Metode penafsiran literal adalah menafsirkan secara harfiah yang memfokuskan pada arti atau makna kata. Metode penafsiran gramatikal adalah menginterpretasikan bahasa atau penafsiran yang menekankan pada makna teks yang didalamnya kaidah hukum dinyatakan. Metode penafsiran restriktif adalah menafsirkan dengan cara membatasi penafsiran sesuai dengan kata yang maknanya sudah tertentu. Jika suatu norma hukum yang sederhana sudah dirumuskan secara jelas, maka tidak diperlukan lagi untuk menerapkan metode penafsiran yang lebih kompleks.

Metode penafsiran ekstensif adalah penafsiran yang dilakukan tidak hanya terbatas kepada makna teknis dan gramatikal kata-kata yang terkandung dalam suatu rumusan norma hukum yang bersangkutan. Penafsiran otentik merupakan penafsiran sesuai dengan tafsir yang dinyatakan oleh pembuat undang-undang dalam undang-undang itu sendiri. Penafsiran sistematik adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum yang lain. Jika yang ditafsirkan adalah pasal dari suatu undang-undang, maka ketentuan-ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan.

Penafsiran sejarah undang-undang adalah penafsiran dengan merujuk pada sejarah penyusunannya, membaca risalah, catatan pembahasan oleh komisi-komisi dan naskah-naskah lain yang berhubungan dengan pembahasan termasuk surat-menyurat yang berkaitan dengan penyusunan suatu undang-undang. Penafsiran historis yang luas adalah penafsiran sejarah perumusan undang-undang dan penafsiran sejarah hukum yang bertujuan mencari makna yang dikaitkan dengan konteks kemasyarakatan masa lampau. Metode panafsiran sosio historis adalah berkenaan dengan persoalan konteks sosial yang melatarbelakangi rumusan hukum (what does the sosial context behind the formulation of the text). Metode penafsiran sosiologis dengan mendasarkan diri pada konteks sosial ketika suatu naskah dirumuskan (what does sosial context of the event to be legally judged). Penafsiran teleologis adalah penafsiran yang dilakukan dengan memusatkan perhatian pada apa tujuan yang hendak dicapai oleh norma hukum yang ditentukan dalam teks.

Penafsiran holistik mengaitkan penafsiran suatu naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah hukum tersebut. Penafsiran tematis sistematis adalah persoalan what the substantive theme of the articles formulated,or how to understand the substantive theme of the article systematically according to the grouping of the formulation. Penafsiran antisipatif adalah penafsiran yang dilakukan dengan cara merujuk ke suatu rancangan undang-undang yang sudah mendapat persetujuan bersama, tetapi belum disahkan secara formil. Penafsiran evolutif dinamis adalah dilakukan karena adanya perubahan pandangan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu makna yang harus diberikan kepada norma hukum yang ditafsirkan haruslah bersifat mendobrak perkembangan setelah diberlakukannya suatu norma hukum tertentu. Penafsiran komparatif adalah penafsiran dengan cara membandingkan dengan berbagai sistem hukum. Perbandingan dapat dilakukan untuk maksud memahami hukum sendiri atau dapat pula dimaksudkan untuk menemukan prinsip-prinsip yang berlaku umum dari obyek-obyek yang diperbandingkan. Penafsiran filosofis adalah penafsiran yang memusatkan pada what is the underlying philosophical thought yang terkandung dalam perumusan teks hukum yang ditafsirkan. Penafsiran interdisipliner adalah penafsiran yang menggunakan logika penafsiran dengan menggunakan bantuan banyak cabang ilmu pengetahuan, banyak cabang ilmu hukum ataupun dari banyak metode penafsiran.

Penafsiran multidisipliner adalah penafsiran yang menggunakan bantuan penafsiran menurut suatu cabang ilmu di luar ilmu hukum. Penafsiran kreatif adalah penafsiran yang dimaksudkan untuk mengungkap maksud penyusun atau maksud-maksud dalam tulisan. Penafsiran artistik adalah penafsiran dengan cara menemukan maksud penulis (upaya pemaknaan ungkapan kesadaran mental). Penafsiran konstruktif dilakukan dalam 3 tahap. Pertama tahap pra penafsiran dimana aturan-aturan dan batasan-batasan yang digunakan untuk memberikan isi tentatif mengenai praktik yang diperkenalkan. Kedua adalah tahap interpretasi sendiri, dimana penafsir menjustifikasi unsur-unsur pokok yang timbul dari praktik. Ketiga setelah tahap penafsiran, penafsiran menyesuaikan pendiriannya tentang praktik sebenarnya atau menyelesaikan. Penafsiran konversasional adalah menandai makna dalam menjelaskan motif-motif dan maksud-maksud mengenai makna yang dirasakan pembicara, dan menyimpulkan sebagai pernyataan tentang maksud pembicara dalammengatakan apa yang dia perbuat.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 50 ayat (3) huruf e berbunyi, “setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.” Kemudian dalam penjelasan pasal demi pasal tertulis bahwa, “Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan izin.”

Mengacu pada penafsiran gramatikal serta melihat isi dan penjelasan pasal tersebut, maka penekannya ada pada kata “setiap orang”, frasa “menebang pohon”, kata “memanen”, kata  “memungut”, frasa “hasil hutan”, kata “hutan”, frasa “memiliki hak atau izin” dan frasa “pejabat yang berwenang.”

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 50 ayat (1) yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha.  Meskipun pasal 50 ayat (1) ini telah dicabut , namun mengacu pada penafsiran hukum otentik, kata “setiap orang” adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha. Hal ini juga linier dengan pasal 78 ayat (14) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang berbunyi “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Bila dilihat dalam KBBI, kata menebang berarti memotong (batang, pokok) pohon. Kata pohon dalam KBBI berarti tumbuhan yang berbatang keras dan besar; pokok kayu. Adapun definisi pohon dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan adalah  tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah. Sehingga frasa menebang pohon berarti memotong batang atau pokok tumbuhan yang batangnya berkayu dengan ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah.

Arti kata memanen dalam KBBI adalah mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman (di sawah atau ladang); menuai. Jadi kata memanen sama dengan memungut. Adapun frasa hasil hutan telah didefinisikan dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yaitu benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. Jadi memanen atau memungut hasil hutan adalah mengambil (memetik, memungut, mengutip) atau menuai benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan.

Pun kata hutan telah didefinisikan pada pasal 1 angka hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya menurut KBBI, frasa memiliki hak atau izin artinya mempunyai kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya atau mempunyai persetujuan membolehkan. Frasa pejabat yang berwenang telah dijelaskan dalam penjelasan pasal per pasal UU Nomor 41 Tahun 1999 yaitu pejabat  pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan izin. Jadi klausa “tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang” artinya tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat sesuai dari pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan izin.

Kembali pada pertanyaan pertama tulisan ini, apakah yang dimaksud kata hutan pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 pasal 50 ayat (3) huruf e adalah hutan negara, hutan hak atau hutan adat? Berdasarkan statusnya, hutan terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu hutan negara, hutan hak dan hutan adat. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 pasal 1 angka 4 dan 5). Adapun hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat (SE. 1/Menhut-II/2013 angka romawi II angka 1 huruf a).

Apakah dalam menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan negara harus memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus tahu bahwa yang dimaksud dengan hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah; menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan merupakan kegiatan pemanfaatan hutan dan berdasarkan fungsinya kawasan hutan negara terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.

Hutan konservasi terdiri dari kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru. Kawasan hutan suaka alam terdiri dari cagar alam dan suaka margasatwa. Kawasan hutan pelestarian alam meliputi taman nasional, taman hutan rakyat dan taman wisata alam.

Merujuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 25 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 pasal 16 ayat (1), pasal 17 ayat (1), pasal 17 ayat (2), pasal 31 ayat (1), pasal 34 ayat (1) dan pasal 34 ayat (3), pada kawasan hutan cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. Sedangkan pada kawasan hutan suaka margasatwa dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. Pengelola kawasan hutan suaka alam adalah pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

Di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam. Pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dilaksanakan oleh pemerintah. Namun untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan kepada koperasi, Badan Usaha Milik Negara, perusahaan swasta, dan perorangan atas zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Dalam pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu. Adapun pemanfaatan hutan pada hutan produksi sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 juga dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan Negara harus memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Apakah dalam menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan hak harus memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang? Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Merujuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 36 ayat (1) dan pasal 39 serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 pasal 100 ayat (4) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MenLHK-II/2015 pasal 2 ayat (2), maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan hasil hutan pada hutan hak tidak memerlukan izin. Namun kepemilikan hutan hak harus dibuktikan dengan alas title yang diakui oleh BPN.

Apakah dalam menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan adat harus memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang? Hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Mengacu pada  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 67 dan Surat Edaran Menteri Kehutanan No. 1/Menhut-II/2013, hutan adat ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, sepanjang keberadaan masyarakat hukum adat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda)  berdasarkan hasil penelitian oleh Tim. Penetapan status hutan adat oleh Menteri Kehutanan melekatkan  hak kepada masyarakat hukum adat untuk melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang serta mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Namun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 juga mengamanahkan kepada masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan hutan adatnya sesuai dengan fungsi. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan adat tidak memerlukan izin dari pejabat yang berwenang, dengan syarat hutan adat tersebut telah  ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Atas pertanyaan apakah hutan Negara selalu berada dalam kawasan hutan dan apakah hutan Negara bisa berada di luar kawasan hutan, harus disandingkan antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.  Merujuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 pasal 2 ayat (1), pasal 2 ayat (2), pasal 4 ayat (1) dan pasal 16 ayat (1) dapat diketahui bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam (baca hutan) yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai dari Negara tersebut memberikan wewenang kepada Negara untuk menentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.  Hak-hak atas tanah meliputi hak milik,  hak guna-usaha,  hak guna-bangunan,  hak pakai, hak sewa,  hak membuka tanah, hak memungut-hasil hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut. Hal ini linier dengan pengertian hutan negara dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sehingga ada wilayah berhutan yang perlu dipertahankan sebagai hutan tetap dan ada wilayah tidak berhutan yang perlu dihutankan kembali dan dipertahankan sebagai hutan tetap. Berdasarkan fungsinya kawasan hutan terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kawasan hutan selalu hutan Negara, karena memang tidak ada hak atas tanah tempat hutan berada. Namun ada pula hutan Negara yang tidak termasuk dalam kawasan hutan, karena hutan tersebut berada di luar kawasan hutan dan tidak ada beban hak atas tanah tempat hutan berada, seperti areal penggunaan lain. Implikasinya adalah menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan dari areal penggunaan lain termasuk dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 50 ayat (3) huruf e.

 * Fungsional PEH Muda BPHP Wilayah VII Denpasar

Referensi:

 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor Se.1/Menhut-II/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2013

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan  Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MenLHK-II/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK-Setjen/2015 tentang Hutan Hak

Prof. Dr. Jimly Ashshiddiqie, SH. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI

2 thoughts on “MENDEDAH UU 41 TAHUN 1999 PASAL 50 AYAT 3 HURUF E

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s