STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)*

Oleh: Neny Triana S.Hut

Dasar Hukum

—  Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009.

—  Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009.

—  Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.2/VI-BPPHP/2010.

 

Apa itu SVLK dan SLK?

SVLK adalah persyaratan untuk memenuhi legalitas kayu/produk yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak (stakeholder) kehutanan yang memuat standard, kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi dan norma penilaian (Permenhut  No. P.38/Menhut-II/2009 Pasal 1 Ayat 10).

Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin atau pemilik hutan hak yang menyatakan bahwa pemegang izin atau pemilik hutan hak telah mengikuti standard legalitas kayu (legal compliance) dalam memperoleh hasil hutan kayu (Permenhut  No. P.38/Menhut-II/2009 Pasal 1 Ayat 12).

 

Jadi SLK akan diperoleh oleh pemegang izin atau pemilik hutan hak, jika telah memenuhi SVLK yang dinilai melalui proses verifikasi.  Prinsip dari VLK adalah menguji keterlacakan sejak dari produk kayu mundur ke sumber/asal usul kayu dan sekaligus menguji pemenuhan kewajiban daan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku yang mengalur secara konsisten. Karena sertifikat LK ini bersifat mandatory, maka semua perusahaan kehutanan di Indonesia wajib mengikuti SVLK.

 

Mengapa perlu SVLK?

Banyaknya tudingan dari luar negeri  yang mengatakan bahwa di Indonesia masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran di bidang kehutanan terutama pembalakan liar. Pada tahun 2003, Greenpeace membuat publikasi yang mencengangkan Pemerintah Indonesia maupun Negara-negara importer kayu Indonesia yang menyatakan bahwa 80% produk ekspor kayu Indonesia berasal dari pembalakan liar.  Tudingan tersebut telah menekan pemasaran dan harga produk kayu Indonesia, karena kredibilitas kayu Indonesia diragukan dari sisi legalitas apalagi kelestarian produksinya. Maka pada tahun 2003, Pemerintah berinisiatif untuk bersama-sama para pemangku kepentingan kehutanan di Indonesia menyusun definisi legalitas kayu. Akhirnya, pada tanggal 12 Juni 2009, Menteri kehutanan menerbitkan Permenhut No. P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman PK PHPL dan VLK pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

Jadi nilai penting SVLK ini adalah:

• Image Indonesia membaik
• Produk kayu Indonesia diakui dan diterima di pasar (internasional)
• Perbaikan forestry governance (di pemerintah, swasta, masyarakat)
• Tercapainya kelestarian hutan Indonesia

 

Siapa saja yang boleh mengajukan SVLK?
Berdasarkan Perdirjen BPK No. P. 2/VI-BPPHH/2010, yang menjadi subyek SVLK adalah:

• Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA/HPH), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT/)HP-HTI), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE)
• Pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Kemasyarakatan (IUPHHK-HKm)
• Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
• Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan
• Pemilik Hutan Hak

 

 

Siapa yang menerbitkan Sertifikat LK?

Sertifikat Legalitas Kayu diterbitkan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), antara lain: PT Properindo Jasatama, PT Equality Indonesia,  PT Wanakhatulistiwa Jaya, PT Sucofindo, Badan revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK), PT Mutu Agung Lestari, PT Nusantara Lestari Jaya, PT Forest Citra Sejahtera dan masih banyak lagi.

 

Apa saja standar, kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi dan norma penilaiannya?

Standard,criteria, indicator, verifier, metode verifikasi dan norma penilaian untuk masing-masing pemegang izin dan pemilik hutan hak telah diatur secara lengkap pada Perdirjen BPK no. P.2/VI-BPPHH/2010.

• SVLK pemegang izin IUPHHK-HA (HPH), IUPHHK-HT (HP-HTI) dan IUPHHK-RE diatur pada Lampiran 2.1 huruf A Perdirjen BPK No. P.02/VI-BPPHH/2010.
• SVLK pemegang izin IUPHHK-HTR dan IUPHHK-HKm diatur pada Lampiran 2.1 huruf B Perdirjen BPK No. P.02/VI-BPPHH/2010.
• SVLK pemilik Hutan Hak diatur pada Lampiran 2.1 huruf C Perdirjen BPK No. P.02/VI-BPPHH/2010.
• SVLK pemegang izn IPK diatur pada Lampiran 2.1 huruf D Perdirjen BPK No. P.02/VI-BPPHH/2010.
• SVLK pemegang izin IUIPHHK  dan IUI Lanjutan diatur pada Lampiran 3.1 huruf A Perdirjen BPK No. P.02/VI-BPPHH/2010.

 

Bagaimana cara mendapatkan SLK?

Dibawah ini akan diterangkan  proses untuk mendapatkan SLK.

A. PERMOHONAN VERIFIKASI

1. Pemegang Izin mengajukan permohonan verifikasi kepada LV-LK yang memuat sekurang-kurangnya ruang lingkup verifikasi, profil Pemegang Izin dan informasi lain yang diperlukan dalam proses verifikasi LK.
2. Sebelum melakukan kegiatan verifikasi lapangan, LV-LK harus melaksanakan pengkajian permohonan verifikasi dan memelihara rekamannya untuk menjamin agar:
   1. persyaratan untuk verifikasi didefinisikan dengan jelas, dipahami, dan didokumentasikan;
   2. menghilangkan perbedaan pengertian antara LV-LK dan Pemegang Izin;
   3. LV-LK mampu melaksanakan jasa verifikasi LK yang diminta, dan menjangkau lokasi operasi Pemegang Izin.
   4. LV-LK menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan Pemegang Izin.
   5. Dalam hal pelaksanaan verifikasi dibiayai dari dana Pemerintah, maka pelaksanaan verifikasi tidak melalui permohonan oleh Pemegang Izin kepada LV-LK, namun dilakukan penetapan oleh Pemerintah dan Pemerintah menerbitkan Surat Pemberitahuan kepada Pemegang Izin yang akan diverifikasi.
   6. LV-LK mengumumkan rencana pelaksanaan verifikasi LK terhadap Pemegang Izin di media massa dan website Departemen Kehutanan (www.dephut.go.id) minimal 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan verifikasi, agar Lembaga Pemantau Independen dapat memberi masukan atau informasi berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi pada Pemegang Izin tersebut.

 

B. PERENCANAAN VERIFIKASI

1. Persiapan

LV-LK harus mempersiapkan rencana kegiatan verifikasi, antara lain :

1. Penunjukan personil Auditor, terdiri dari Lead Auditor dan Auditor,
2. Jadwal pelaksanaan kegiatan verifikasi,
3. Dokumen kerja auditor.
4. Rencana verifikasi

LV-LK menginformasikan kepada Pemegang Izin mengenai dokumen yang dibutuhkan dan meminta kepada Pemegang Izin untuk menunjuk Manajemen Representatif yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu yang dituangkan dalam bentuk Surat Kuasa dan/atau Surat Perintah Tugas. Informasi tersebut disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum dilakukan verifikasi.

C. PELAKSANAAN VERIFIKASI

Pelaksanaan verifikasi lapangan terdiri atas tiga tahapan yakni Pertemuan Pembukaan, Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan, dan Pertemuan Penutupan.

1. Pertemuan Pembukaan
   1. Merupakan pertemuan antara Tim Auditor dengan Manajemen Pemegang Izin yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur kegiatan serta meminta Surat Kuasa dan/atau Surat Perintah Tugas untuk Manajemen Representatif.
   2. Dari pertemuan tersebut diharapkan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data yang dibutuhkan oleh Tim Auditor dapat dipenuhi oleh Pemegang Izin.
   3. Hasil pertemuan tersebut di atas dituangkan dalam Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan.
   4. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
      1. LV-LK wajib melaksanakan verifikasi LK pada dokumen Pemegang Izin dan pemilik hutan hak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
      2. Bagi IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IPK dan Pemilik Hutan Hak,  LV-LK wajib melakukan penelusuran asal usul kayu dari setiap simpul ke simpul sebelumnya yang dimulai dari TPK dan/atau TPK Antara Pemegang Izin sampai ke tempat penebangan guna menguji keterlacakan kayu ke asal usul dan memastikan bahwa kayu telah memenuhi legal compliance serta memenuhi unsur legalitas.
      3. Verifikasi dokumen, merupakan kegiatan untuk menghimpun, mempelajari, serta menganalisis data dan dokumen agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
      4. Observasi lapangan, merupakan kegiatan pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran untuk menguji kebenaran data. Hasil pengamatan lapangan akan dianalisa dengan menggunakan criteria  dan indikator yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.
      5. Pertemuan Penutupan
         1. Merupakan pertemuan antara Tim Auditor dengan Pemegang Izin untuk memaparkan hasil kegiatan verifikasi dan mengkonfirmasi temuan-temuan di lapangan.
         2. b. Dalam hal masih terdapat dokumen yang belum dapat diperlihatkan Pemegang Izin diberikan kesempatan untuk menyampaikan kekurangan dokumen selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak pertemuan penutupan, dan bila sampai dengan batas waktu tersebut tidak dapat memperlihatkan dokumen maka dinyatakan tidak memenuhi
         3. Hasil pertemuan penutupan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pertemuan Penutupan dilampiri dengan Daftar Hadir pertemuan.
         4. Dalam hal Manajemen Representatif tidak bersedia untuk menandatangani Berita Acara Pertemuan Penutupan maka dibuatkan Berita Acara Penutup.

 

D. Pelaporan

Laporan Hasil Verifikasi:

1. Memuat informasi yang lengkap dan disajikan dengan jelas serta berurutan untuk bahan pengambilan keputusan penerbitan Sertifikat LK.
2. Disusun dengan mengacu pada format pelaporan yang berlaku.
3. Disajikan dalam bentuk buku dan soft copy untuk disampaikan kepada Pemegang Izin dalam waktu 14 hari kalender setelah selesainya Pertemuan Penutupan.

 

E. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Keputusan memberi sertifikat atau tidak atas LK dilakukan oleh Pengambil Keputusan LV-LK berdasarkan laporan auditor. Dalam hal tenaga tetap sebagai Pengambil Keputusan tidak kompeten, maka Pengambil Keputusan harus didampingi personil yang kompeten yang bukan dari auditor yang melakukan verifikasi.
2. Keputusan pemberian Sertifikat LK diberikan jika semua norma penilaian untuk setiap verifier pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin “Memenuhi”.
3. Dalam hal hasil verifikasi “Tidak Memenuhi”, LV-LK menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Pemegang Izin dan LV-LK memberi kesempatan Pemegang Izin untuk memperbaiki verifier yang “Tidak Memenuhi” dengan batas waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak Pemegang Izin menerima laporan hasil verifikasi.
4. LV-LK tidak boleh mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada orang lain atau institusi lain untuk memberikan, memelihara, memperluas, menunda atau mencabut Sertifikat LK.
5. LV-LK harus memberikan dokumen Sertifikat LK yang ditandatangani oleh Pengambil Keputusan kepada setiap Pemegang Izin yang telah memenuhi semua norma penilaian SVLK.

 

F. PENERBITAN SERTIFIKAT

1. Sertifikat LK sekurang-kurangnya berisi nama perusahaan atau pemegang izin dan lokasi, nomor izin, nama LV-LK berikut logonya, Logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor identifikasi sertifikasi, serta referensi standar LK
2. Masa berlaku Sertifikat LK adalah selama 3 (tiga) tahun.
3. Penggunaan logo KAN dalam Sertifikat LK mengacu pada Pedoman KAN 12-2004.
4. Bagi pemegang izin IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IPK dan Pemilik Hutan Hak, kayu hasil verifikasi LK, akan diidentifikasi sebagai berikut :
   1. Terhadap kayu yang bersumber dari hutan bersertifikat PHPL, logonya berwarna “hijau”.
   2. Terhadap kayu yang bersumber dari hutan yang bersertifikat LK, logonya berwarna “kuning”.
   3. Bagi Pemegang Izin IUIPHHK dan IUI Lanjutan, produk kayu yang dihasilkan dari sumber bahan baku yang telah memiliki sertifikat PHPL, LK, atau Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut- II/2006 dan/atau Nomor P.51/Menhut-II/2006 atau pencampurannya maka akan diidentifikasi sebagai berikut :
      1. Terhadap produk kayu yang bahan bakunya bersumber 100% dari hutan bersertifikat PHPL, logonya berwarna “hijau”.
      2. Terhadap produk kayu yang bahan bakunya bercampur dari hutan yang bersertifikat PHPL dan Sertifikat LK, logonya berwarna “biru”.
      3. Terhadap produk kayu yang bahan bakunya bersumber 100% dari hutan yang bersertifikat LK, logonya berwarna “kuning”.
      4. Terhadap produk kayu yang bahan bakunya bercampur dari hutan PHPL, Sertifikat LK dan Non Sertifikat LK tetapi memenuhi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 dan/atau Nomor P.51/Menhut- II/2006, atau berasal dari Sertifikat LK dan Non Sertifikat LK tetapi memenuhi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 dan/atau Nomor P.51/Menhut-II/2006 logonya berwarna “coklat”.
      5. Terhadap produk kayu yang bahan bakunya bersumber 100% hanya memenuhi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 dan/atau Nomor P.51/Menhut-II/2006, logonya berwarna “merah”.
      6. LV-LK wajib menyampaikan rekapitulasi penerbitan Sertifikat LK kepada LV-LK wajib menyampaikan rekapitulasi penerbitan Sertifikat LK kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan, untuk selanjutnya dipublikasikan melalui website Departemen Kehutanan (www.dephut.go.id).
      7. LV-LK harus mempublikasikan setiap penerbitan, perubahan, dan penangguhan pencabutan sertifikat dengan dilengkapi resume hasil audit di media massa dan  website Departemen Kehutanan (www.dephut.go.id) segera setelah penetapan keputusan tersebut.

 

Bagaimana jika masa berlaku SLK habis?

Pemegang izin dan pemilik hutan hak harus melakukan re-sertifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan re-sertifikasi dilaksanakan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat Pemegang Izin;
2. Pemegang Izin harus mengajukan permohonan tertulis kepada LV-LK terkait pelaksanaan re-sertifikasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Sertifikat LK.
3. Pelaksanaan audit re-sertifikasi dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Sertifikat LK.
4. Biaya pelaksanaan re-sertifikasi dibebankan kepada Pemegang Izin.

 

PENILIKAN

1. LV-LK harus memiliki prosedur yang terdokumentasi untuk melaksanakan kegiatan penilikan verifikasi LK.
2. Pelaksanaan penilikan dilakukan setiap 1 (satu) tahun selama masa berlakunya sertifikat LK dan dilakukan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Pertemuan Penutupan.
3. LV-LK harus mewajibkan Pemegang Izin untuk melaporkan adanya perubahan penting apabila terjadi:
   1. Hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayunya, atau
   2. Perubahan kepemilikan, atau
   3. Struktur atau manajemen pemegang izin.
   4. Dalam hal adanya perubahan sebagaimana butir C dan dipandang perlu, maka LVLK dapat melakukan verifikasi lebih lanjut.
   5. LV-LK wajib melakukan verifikasi lebih lanjut jika terjadi perubahan dalam standar verifikasi LK yang harus dipenuhi oleh Pemegang Izin yang diverifikasi.
   6. LV-LK harus mendokumentasikan kegiatan penilikannya dalam bentuk Laporan Hasil Penilikan.
   7. ika hasil penilikan merekomendasikan pencabutan Sertifikat LK, maka pembahasan pencabutan Sertifikat LK dilaksanakan melalui mekanisme Pengambilan Keputusan.
   8. Biaya pelaksanaan penilikan dibebankan kepada Pemegang Izin.

 

 

AUDIT KHUSUS

1. Pelaksanaan audit khusus atau disebut juga dengan audit tiba-tiba dilakukan untuk menginvestigasi keluhan (keberatan) berkaitan dengan :
   1. Informasi lain yang menunjukkan bahwa sudah tidak memenuhi lagi persyaratan LK sesuai ketentuan yang berlaku
   2. Perubahan-perubahan yang signifikan dari Pemegang Izin .
   3. Sebelum dilaksanakan audit khusus, LV-LK harus mengkonfirmasikan waktu pelaksanaan audit kepada Pemegang Izin paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan audit khusus.
   4. Biaya pelaksanaan audit khusus dibebankan kepada Pemegang Izin.

 

KEBERATAN

Bila dalam proses sertifikasi dan atau keputusan sertifikasi, pemegang ijin dan atau Lembaga Pemantau Independen (LPI) merasa keberatan, mereka dapat mengajukan keberatan kepada LVLK. Namun jika LVLK tidak mampu menyelesaikan keberatan dimaksud, pemegang izin dan atau LPI bias mengajukan keberatan kepada KAN. Pedoman pengajuan dan penyelesaian keberatan dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu diatur dalam Lampiran 5. Perdirjen BPK No. P.02/VI-BPPHH/2010.

 

*Tulisan ini diseminarkan dalam Seminar Verifikasi Legalitas Kayu dan Pengenalan Satwa

di BPKH Wilayah VIII    Denpasar tanggal 10 Agustus 2010